Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan geowisata di Geopark Gunung Sewu yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, sehingga mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul membangun tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kualitatif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif telah terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa setempat, Kelompok Masyarakat Pengelola Geosite, dan Perguruan Tinggi karena adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep pengembangan geopark, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam proses kolaborasi, serta hasil yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, sedangkan dialog menjadi media untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, dan mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas, belum terbangun secara luas, dan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri belum direalisasikan. Faktor ketokohan dan keberadaan pemimpin organis ditingkat kelompok masyarakat menentukan jalannya proses tata kelola kolaboratif. Penelitian juga menemukan bahwa budaya masyarakat Gunungkidul dan teknologi komunikasi menjadi faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif. Inklusifitas forum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif diupayakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan menginisiasi pembentukan PHRI dan HPI Cabang Gunungkidul, serta Forum Promosi Pariwisata Daerah yang diikuti oleh lintas pelaku. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Gunung Sewu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171 Tahun 2017 belum efektif mendorong tata kelola kolaboratif antara tiga kabupaten, karena tidak memiliki instrumen untuk menyatukan komitmen.

---

The Gunungkidul Regent`s Tourism Office has been dealing with various problems in geo tourism management of Geopark Gunung Sewu, mainly caused by the local government`s limited resources, which in turn prompting the government to establish solid collaboration with relevant stakeholders. The study adopts a postpositivism approach using qualitative methods and will address the issue on a collaboration process of tourism management and other factors affecting it in Geopark Gunung Sewu in the Gunungkidul Regency. The result reveal that collaborative governance processes has been established between the Gunungkidul Regent`s Tourism Office, the local Village Government, the Geosite Management Community Group, and the College Academics, because they shared the mutual beliefs and understanding of geopark development concepts, demonstrated their commitment by fully involved in the collaborative process, and acknowledged the results, while using dialogue as a medium to build trust, understanding, commitment, and achieve intermediate outcomes. Private involvement in collaborative governance processes is still limited, not yet widely established, and cooperation with the Pacitan Regent`s Tourism Office and Wonogiri Regent`s Tourism Office has not been realized. The leadership factor and the presence of organic leaders at the community level determined the process of collaborative governance. The study also found out that the community culture of Gunungkidul and communication technology has become a factor affecting collaborative governance process. The inclusiveness of the forum as one of the factors influencing the collaborative governance process was endeavored by the Gunungkidul Regent`s Tourism Office through the initiation of the formation of PHRI and HPI Branch of Gunungkidul, as well as the Tourism Promotion Forum of the Region joined by cross stakeholders. The establishment of Geopark Management Board of Gunung Sewu, which was formed by the Decision of Bupati of Gunungkidul Number 171 of 2017, has not been effective in promoting collaborative governance between the three regents, as it has no instruments to unite the commitments. "

"Tesis ini membahas komodifikasi lingkungan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di dalam pengelolaan ekoturisme. Ekoturisme sebagai bentuk wisata alam dengan tujuan utama pelestarian alam pada akhirnya justru menimbulkan masalah dalam proses konservasi yang dijalankan dan bahkan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan alam di TNGGP. Di samping itu, permasalahan di TNGGP tidak hanya menyangkut bahasan lingkungan, tetapi juga pembahasan mengenai strategi dalam bernegosiasi dan berkontestasi di antara para pemangku kepentingan di dalam ruang yang menjadi kawasan ekoturisme. Data diperoleh dengan pendekatan etnografi termasuk wawancara mendalam di kawasan Cibodas dan Gunung Putri sebagai pintu masuk pendakian, dan di Gunung Gede, selama bulan April-Mei 2017. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana praktik berjualan yang berkontestasi terhadap otoritas Balai Besar di TNGGP setidaknya berperan sebagai alternatif pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu, masyarakat sekitar melalui negosiasi dan resistansi dapat menutupi celah yang ditinggalkan oleh pemangku kepentingan yang mempunyai otoritas karena terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola ekoturisme pendakian gunung. Masyarakat sekitar menunjukkan bagaimana mereka mempunyai peran-peran yang cukup signifikan dalam pengelolaan pendakian gunung dan menjaga taman nasional.

---

This research discusses the commodification of environment in Mount Gede Pangrango National Park on ecotourism management. Instead of to conserve nature, ecotourism carried out in TNGGP causes problems on conservation proses and even becomes a threat to the sustainability of nature in TNGGP. Moreover, problem in TNGGP is not only about environment issues, but also discussions about strategies in negotiating and contesting among stakeholders in the space that become ecotourism area. The data was collected by ethnography approach including in depth interview in Cibodas and Gunung Putri area as climbing entrance, and on Mount Gede, on April-May 2017. The results show how the practice of selling which contested the authority of Balai Besar in TNGGP at least become an alternative income for the community around conservation area to divert their attention from jobs that damage the environment. Beside that through negotiation and resistance, the surrounding communities can cover the gap left by stakeholders who have authority because of limited human resources in managing mountaineering ecotourism. Surrounding community showed that they have significance roles in managing mountaineering and preserving national park."

"Dalam menyongsong era teknologi seperti saat ini, seseorang perlu untuk belajar setiap saat, kapan pun juga. Para profesional memerlukan pengetahuan baru dan keahlian seiring dengan langkah cepat perubahan dalam dunia kita. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kolaborasi antara teknologi dan koneksi ke World Wide Web. Perkembangan ini semakin cepat dengan berkembangnya kemampuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan Digital Content, untuk mengajar dan memberikan fasilitas pengajaran dan diskusi secara On-line, dan untuk bekelja dalam kelompok yang tersebar. Semua faktor tersebut dapat menciptakan suatu kondisi pengaJaran yang kokoh dan pendidikan yang dihadirkan secara On-line. Thesis ini akan membahas penerapan collaborative learning dalam proses pengajaran. Pembahasan akan dimulai dari komponen-komponen pendukung kolaborasi, serta perangkat lunak pendukungnya. Model yang ditawarkan akan diarahkan kepada solusi yang dapat memberikan pengajaran yang mendukung kolaborasi secara menyeluruh. Di Indonesia sendiri model ini masih harus mempertimbangkan faktor infrastruktur jaringan yang ada.

---

In technology era like this time being, people need to learn in anytime and anywhere. Professionals need new knowledge and skill along with technology change in our world. It could be happened with colaboration between technology and World Wide Web connection. This pace becomes faster since there is capability to deliver and distribute Digital Content, to teach and deliver pedadogical facility, and have an on-line discusion, and to work in team. All of those factor above could create a condition for a strong and good quality of online learning.

This Thesis will discuss about collaborative learning in learning proses. First, it will discuss about collaboration component and the software. The model that being proposed will give a solution for an integrated collaboration. In Indonesia, it still have to consider the network infrastucture."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative dynamics di Kelurahan Tegal Alur melalui program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU . KOTAKU merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Teori yang digunakan adalah collaborative dynamics yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi Balogh 2011 . Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun pihak yang berkolaborasi dalam Program KOTAKU adalah masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 10 sub-dimensi dari 12 sub-dimensi yang terpenuhi yakni 1 penemuan, 2 definisi, 3 pertimbangan, 4 penentuan, 5 kepercayaan, 6 legitimasi, 7 prosedur dan pengaturan kelembagaan, 8 kepemimpinan, 9 pengetahuan, dan 10 sumber daya.Kata Kunci: Collaborative dynamics; collaborative governance; masyarakat; pemerintah; permukiman kumuh.

---

ABSTRACTThis research aims to describe collaborative dynamics in Tegal Alur Urban Village through Kota Tanpa Kumuh KOTAKU program. KOTAKU is a program is that aims to realize settlements that are habitable to reach 0 Ha slum without displacing. This research uses Emerson, Nabatchi, Balogh rsquo s theory 2011 . Research approach is post positivist that utlizes in depth interview and literature study. The people who take side at collaboration KOTAKU rsquo s Program Planning are community and government. The result shows that there are 10 sub dimensions of 12 sub dimensions that are fulfilled which is 1 discovery, 2 definition, 3 deliberation, 4 determination, 5 mutual trust, 6 legitimacy internal, 7 procedural institutuional arrangements, 8 leadership, 9 knowledge, and 10 resource. Keywords Collaborative dynamics collaborative governance community government slum settlement "

"ABSTRAKBerbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.

---

ABSTRACT

Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."

"Tesis ini membahas mengenai praktek collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi target angka kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 tidak tercapai di setiap tahunnya. Kota Bandung melakukan pendekatan berbeda dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi family for family secara bottom-up di mana berbagai pihak non pemerintah terlibat dalam pendanaan, penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan menjelaskan collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di kota Bandung. Basis teori yang digunakan adalah collaborative innovation dari Sørensen dan Torfing (2010; 2016; 2017). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan, interactive arenas, dan metagovernance dalam collaborative innovation pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara collaborative innovation yang diterapkan dalam program inovasi penanggulangan kemiskinan tersebut dengan model collaborative innovation yang dikemukakan oleh Sørensen dan Torfing. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. The government has implemented many top-down programs for reducing poverty, but the poverty reduction target in 2015-2019 RPJMN is not achieved every year. Bandung city uses different approach in accelerating poverty reduction through a bottom-up way by Family for Family innovation in which various non-government actors are involved in funding, provisioning resources and implementating innovation. This thesis aims to explain collaborative innovation approach in poverty reduction in Bandung city. The base theory which is used in this research is collaborative innovation by Sørensen and Torfing (2010; 2016; 2017). Researchers uses postpositivism approach. The results show that there are actors who play a role, interactive arenas, and metagovernance in collaborative innovation in poverty reduction in Bandung city. However, there are differences between the collaborative innovation applied in poverty reduction innovation program in Bandung city and the collaborative innovation model proposed by Sørensen and Torfing. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"Hilirisasi Industri merupakan langkah maju agar hasil penelitian dan pengembangan dapat termanfaatkan oleh industri dan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu akademisi, bisnis dan pemerintah. Tesis ini berkontribusi dalam memahami bagaimana collaborative governance dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan di Kemenristekdikti dan untuk memahami bagaimana pola kolaborasi antar stakeholder dalam upaya mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan dengan berdasarkan konsep collaborative govarnance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan kolaborasi antara stakeholder dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan di Kemenristekdikti. Pola kerjasama dalam melakukan penelitian dan pengembangan, peneliti/perekayasa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pasar bukan hanya kebutuhan bidang keilmuannya saja, karena dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat maka produk inovasi yang dihasilkan akan disambut dengan baik oleh industri.

---

Commercialization is a step forward for the product of research and development can be utilized by industry and society. To achieve this, coordination and collaboration were needed of all stakeholders involved which are academia, business and government. This thesis contributes to understanding how collaborative governance can encorage the commercialization of research and development outcomes at Kemenristekdikti and to understand how the pattern of collaboration among stakeholders in an effort to encourage comercialization of research and development products based on the concept of collaborative governance. This study used a qualitative research method, approach with post positivism, data collection using in depth interview.

The results of the analysis show that collaboration between stakeholders can encourage commercialization of research and development products in Kemenristekdikti. The pattern of cooperation in conducting research and development, researchers engineers not only looking toward the needs of the field of science alone but also the needs of society and the market, because taking into account the needs of the community then the product innovation produced will be approved by the industry. "