Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai aktivitas perempuan Indonesia yang menjadi objek dalam pelaksanaan kebijakan propaganda Pemerintah Pendudukan Jepang yang diterapkan di Indonesia, khususnya Jawa. Dalam melakukan propagandanya terhadap kaum perempuan, Pemerintah Pendudukan Jepang memanfaatkan pers sebagai sarana propagandanya, salah satunya adalah melalui Majalah Djawa Baroe. Majalah Djawa Baroe banyak menampilkan gambar-gambar yang memperlihatkan aktifitas perempuan di masa perang. Gambar-gambar yang ditampilkan dalam Djawa Baroe membentuk imej perempuan yang sempurna untuk masa perang. Dalam kehidupan nyata, aktivitas perempuan yang ditampilkan tersebut tidaklah sama, karena sebenarnya mereka mengalami penderitaan dalam menjalani kehidupan di masa perang.

---

This thesis discusses the activities of women who became objects in the implementation of government_s propaganda policy applied by Japanese Colonial Government in Indonesia, particularly in Java. In conducting propaganda to the women, the Government used the press as a medium; one of them was Djawa Baroe Magazine. Djawa Baroe Magazine displayed many pictures showing the activities of women in war. Pictures displayed in the Djawa Baroe formed a perfect image for women during the war. Whereas, in the real life, women_s activities was not the same because they were actually suffering at the time."

"Upaya ekspansi dan pendudukan Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942-1945, khususnya Pulau Jawa untuk mendapat dukungan moril dan materiil demi menghadapi Perang Asia Pasifik tidak lepas dari peran masyarakat muslim Jawa pada saat itu. Karakter khas masyarakat muslim Jawa yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan pesantren menjadi landasan bagi pemerintah Jepang dalam melancarkan propagandanya. Melalui analisis terhadap teknik propaganda pada artikel majalah Pandji Poestaka tahun 1942 dan 1943 serta koran Asia Raya tahun 1944 dan 1945, didapati bahwa teknik Transfer, Glittering generalities, dan Bandwagon lebih dominan digunakan dibanding teknik propaganda lainnya. Hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat muslim Jawa hasil didikan pesantren yang memiliki kecenderungan taat pada ulama, bersemangat juang tinggi ketika yang digaungkan adalah memperjuangkan kemerdekaan dan kebangkitan Islam.

---

The expansion and occupation of Japanese colonial government to Indonesian territory in 1942-1945, especially Java island in order to get moral and material support for facing the Asia Pacific War, could not be separated from the role of Javanese Muslim society at that time. The distinctive characters of Javanese Muslim society growing up in Pesantren-based environment become the basis for the Japanese government in doing their propaganda. Through an analysis of propaganda techniques on Pandji Poestaka magazine articles in the period of 1942 and 1943 as well as Asia Raya newspaper articles in the period of 1944 and 1945, it is found that the technique of Transfer, Glittering generalities, and Bandwagon are dominantly used than the other propaganda techniques. This relates to the Javanese Muslim society as the outcomes of Pesantren educational system that are likely own characters of following scholars and high-spirited when it comes to the independence and the rise of Islam."

"Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi.

---

The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government."

"Disertasi ini membahas Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua) pada periode 1898 hingga 1962. Penelitian ini mendeskripsikan motivasi penegakan kekuasaan dan ekspansi kolonial Belanda di NNG. Pendekatan struktural dan teori imperialisme modern digunakan untuk menjelaskan kausalitas umum dan unik ekspansi kolonial Belanda di NNG. Studi ini menemukan bahwa pembagian wilayah (pemekaran wilayah) pemerintahan kolonial Belanda di NNG diawali dengan kegiatan penjajakan wilayah untuk menetapkan pos pemerintahan dan batas wilayah, pembangunan sarana dan prasarana transportasi/komunikasi dan perekrutan aparat pemerintah yang mengenal wilayah dan berpengalaman dalam tugasnya serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Syarat perekrutan aparat pemerintah tersebut dimaksudkan agar para aparat pemerintah mampu menghadapi lapangan kerja yang berat di wilayah pemekaran itu. Pembagian wilayah pemerintahan itu didasarkan pada pertimbangan geografis/akses transportasi, budaya, nilai ekonomis dan politis suatu wilayah yang akan dimekarkan. Kebijakan pemerintah tentang pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kolonial atas wilayah dan penduduk NNG dan mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap penduduknya.

---

This dissertation focuses on the development of the Dutch colonial government in the Netherlands New Guinea (NNG) from 1898 to 1962. This research analyses the motivation of Dutch colonial expansion especially the establishment of government structures. Structural approach and imperialism theory are employed in order to explain both general and specific causes of Dutch colonial expansion. This study discovers that creation of new administrative units (pemekaran wilayah) was preceded by a number of activities as follows. Before defining location of government posts and administrative borders, many explorations had been done to gather sufficient knowledge about the area. These were followed by building infrastructures of transportation and communication. Public servant was recruited among candidates who had many experiences, good knowledge on the area, and high commitment to new jobs. With these criteria the new officials were expected to be prepared in handling tough fieldworks in the new area. This dissertation concludes that creation of new administrative units in general considered geographical condition, access to transport, cultural traits, economic and political values of the area. In principle the creation of new administrative units are done in order to shorten the distance between the government administrative center and the people."