Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian untuk tesis ini difokuskan pada penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia sebagaimana ditemukan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 127/Pdt.G/2019/Pn-Jmb. Sengketa di dalam perkara tersebut adalah berkaitan dengan beralihnya utang jaminan fidusia kepada debitur baru. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum yang terjadi apabila debitur dalam perjanjian fidusia meninggal dunia. Selain itu juga peran notaris dalam penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis secara kualitatif menemukan bahwa perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok kredit beralih maka perjanjian fidusianya pun akan ikut berpindah kepada debitur baru. Apabila debitur tersebut meninggal dunia maka jaminan fidusia menjadi jaminan kebendaan yang akan mengikuti kepada siapa yang memilikinya, sehingga dapat beralih kepada ahli waris yang menerima harta dari pewaris selaku debitur. Adapun peran notaris dalam konteks penyelesaian utang jaminan fidusia terhadap debitur yang meninggal dunia adalah tidak hanya berperan dalam pembuatan akta fidusia, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum tentang pemberian utang jaminan fidusia ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ......Notaries have a strategic and crucial role in supporting business (business) activities, but in fact, not always the products produced by a notary can provide legal certainty for business transactions that have been carried out. This can lead to a dispute as the case registered in the Central Jakarta District Court under Number 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The dispute is related to bankruptcy, in this case the change of creditor from the old one to the new one through a cessie deed, which must be known or approved by the debtor. As an authentic deed, the cessie deed should have perfect proving power, but in reality the validity of the cessie deed is questionable. Therefore, the problems raised in this study are the position of the cessie deed in fulfilling the requirements for the application for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and the role of the notary as the compiler of the cessie deed in the a quo case. To answer this problem, juridical-normative research is used. Where the secondary data obtained through document studies are then analyzed qualitatively. From the analysis carried out, it can be stated that although the cessie deed is an authentic deed, in the context of the PKPU case, simple proof must be carried out. In addition, it must also consider the position of the debtor, the validity and binding power of the cessie to the debtor. In relation to the role of a notary, it can be explained that as a public official, a notary must ensure that the cessie has been carried out in accordance with the applicable legal provisions, impartially. Therefore, the notary should play an active role in giving notification to the debtor after confirming that the obligatory agreement on the cessie is not a simulated agreement.

Abstrak :
Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia serta tinjauan kesesuaian putusan hakim pada kasus amandemen akta perdamaian terhadap teori dan hukum kepailitan yang berlaku dan bagaimana perbandingan ketentuan mengenai amandemen akta perdamaian dalam hukum kepailitan Indonesia dan Amerika. Permasalahan ini dijawab dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa amandemen akta perdamaian diluar pengadilan tidak dapat dilakukan, walaupun tidak diatur secara khusus dalam UU Kepailitan dan PKPU. Argumentasinya ditinjau dari urgensi peran pengadilan dalam proses pengesahan akta perdamaian dan berdasarkan penafsiran sistematis antara Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga keberadaan akta perdamaian hasil amandemen di luar pengadilan tidak mengikat bagi debitor dan kreditor. Selanjutnya terhadap hasil perbandingan, hukum kepailitan Amerika membenarkan dan mengatur adanya amandemen akta perdamaian dan pembatalan perjanjian perdamaian bersifat opsional, sebaliknya Indonesia tidak mengatur dan melarang adanya amandemen akta perdamaian karena akan menghilangkan sanksi pembatalan akta perdamaian berupa dijatuhkannya status pailit bagi debitor. Saran Penulis terhadap isu ini adalah untuk memberikan pengaturan yang jelas dalam hukum kepailitan Indonesia tentang amandemen akta perdamaian, baik melalui perubahan UU yang sudah ada atau melalui pembentukan peraturan pelaksana. ......There is no single provision in the Indonesian bankruptcy law which states that the accord can be amended outside the court proceeding. However, there are several cases where this is happened. The issues discussed in this research are how the applicable legal provisions regarding the amendment of the accord in Indonesia as well as a review of the suitability of the judge’s decisions in the accord amendment case against the prevailing bankruptcy law and theories also the comparison of the provisions regarding the issue in Indonesian and America bankruptcy law. These problems are answered with a normative juridical research method. The results of this study indicate that the amendment of the accord outside the court proceeding cannot be carried out, although it is not specifically regulated in the Law. The argument is viewed from the urgency of the court proceeding for homologation of accord and based on a systematic interpretation between Article 1320 of the Civil Code and Article 285 paragraph (2) of the Bankruptcy Act. So that the existence of the amended accord outside the court proceeding is not binding. On the comparison results, the US bankruptcy law justifies the amendment of the accord and the cancellation of the accord is optional, on the contrary, Indonesia does not regulate and prohibits the amendment of the accord because it will eliminate the effect of sanctions for cancellation of the accord which is imposition of bankruptcy status for debtors. The author’s suggestion on this issue is to provide clear regulations in the Indonesian bankruptcy law regarding amendments to accord, either through amendments of existing laws or through the formation of implementing regulations.

Abstrak :
Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan amandemen akta perdamaian di Indonesia ditinjau dari value- based theory oleh Donald Korobkin serta bagaimana perbandingannya dengan penerapan dan ketentuan antara hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan ini dijawab dengan metode doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa amandemen akta perdamaian homologasi diluar pengadilan di Indonesia tidak sesuai dengan nilai value-based theory. Selanjutnya terhadap hasil perbandingan, hukum kepailitan Amerika membenarkan dan mengatur adanya amandemen akta perdamaian dan pembatalan perjanjian perdamaian bersifat opsional, sebaliknya Indonesia tidak mengatur dan melarang adanya amandemen akta perdamaian karena akan menghilangkan sanksi pembatalan akta perdamaian berupa dijatuhkannya status pailit bagi debitor. Saran Penulis terhadap isu ini adalah untuk memberikan pengaturan yang jelas dalam hukum kepailitan Indonesia tentang amandemen akta perdamaian, baik melalui perubahan UU yang sudah ada atau melalui pembentukan peraturan pelaksana. ......There is no single provision in the Indonesian bankruptcy law which states that the accord can be amended outside the court proceeding. However, there are several cases where this is happened. The issues discussed in this research are how the amendment of the accord in Indonesia viewed based on value-based theory by Donald Korobkin and also the comparison of the provisions regarding the issue in Indonesian and America bankruptcy law. These problems are answered with doctrinal method research. The results of this study indicate that the amendment of the homologated accord outside the court in Indonesia is not in accordance with the value-based theory. Furthermore, in comparison to the results of the comparison, American bankruptcy law justifies and regulates the amendment of the peace deed and the cancellation of the peace agreement is optional, whereas Indonesia does not regulate and prohibits the amendment of the accord because it will eliminate the sanction of cancelling the accord in the form of imposing bankruptcy status for the debtor. The author's suggestion on this issue is to provide a clear regulation in Indonesian bankruptcy law regarding the amendment of the accord, either through amendments to existing laws or through the establishment of implementing regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembiayaan merupakan salah satu produk dari bank syariah. Namun, permasalahan muncul ketika sengketa pembiayaan macet pada bank syariah diselesaikan di pengadilan niaga yang bukan merupakan lembaga pengadilan Islam. Dari masalah ini analisis difokuskan pada bagaimana pembiayaan pada bank syariah ditinjau dari hukum Islam, bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah, serta apakah penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode tinjauan kepustakaan. Menurut hukum Islam, penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam UU Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat unsur riba dan maisir. Namun, lembaga kepailitan dan PKPU yang menjadi kewenangan pengadilan niaga dapat ditemukan konsep dasarnya dalam hukum Islam, sehingga kepailitan dan PKPU sesuai dengan hukum Islam. Maka, bank syariah dan nasabah dapat menyelesaikan sengketa pembiayaan macet secara kepailitan maupun PKPU namun tidak di pengadilan niaga, melainkan di pengadilan agama. Namun, kekosongan hukum mengenai aturan dan panduan penyelesaian sengketa kepailitan syariah di pengadilan agama membuat masih banyaknya bank syariah dan nasabah yang membawa perkara mereka ke pengadilan niaga. Di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

---

ABSTRACT
Financing rsquo s one of sharia bank rsquo s product. However, the problem arises when a non performing finance dispute is settled in commercial court that rsquo s not an Islamic court institution. From this issue, the three main focuses of the analysis rsquo re how Islamic law defines finance in sharia bank, how to resolve the dispute of non performing finance in sharia bank, and whether the settlement of the non performing finace in bank sharia on the commercial court rsquo s in accordance with the provisions of Islamic law or not. This thesis rsquo s research rsquo s a normative juridical research, and done by using literature preview method. According to Islamic law, the settlement of non performing finance on sharia banks in commercial court is wrong because UU No. 37 year 2004 about bankruptcy postponement of debt payment obligations PKPU contains riba and maisir. However, the concept of bankruptcy and PKPU institutions which are commercial court rsquo s jurisdiction can be found in Islamic law, Thus, sharia banks and customers can resolve non performing finance disputes with bankruptcy or PKPU institutions but not in commercial courts, in Islamic court instead. However, there rsquo s no regulations for Islamic bankruptcy causing people chooses commercial court over Islamic court. Here it takes the role of government to fill that legal void.