Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nada Alfani
Abstrak :
Koordinasi manfaat adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung, yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu agar tidak ada cakupan ganda atau klaim melebihi biaya layanan kesehatan. Koordinasi manfaat merupakan salah satu cara agar badan usaha dapat mendaftar BPJS Kesehatan tanpa kehilangan manfaat dari asuransi komersial. Selain itu, dengan koordinasi manfaat iuran JKN yang harus dibayar karyawan otomatis dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat mengurangi risiko peserta menunggak iuran ke BPJS Kesehatan. penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan program COB pada karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)  pada Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Sumber data dari penelitian ini merupakan data primer yang didapat dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 70 responden karyawan tetap FKM UI yang diasuransikan oleh fakultas. Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan keikutsertaan COB adalah pengetahuan (P value = 0,004 ; OR = 8,130), pendapatan (P value = 0,016; OR= 1), pendidikan (P value = 0,014; OR= 1), keterpaparan informasi (P value = 0,004; OR= 8,914), persepsi risiko sakit (P value = 0,040; OR= 3,949), dan kegunaan COB (P value = 0,001; OR= 9,333).
Coordination of Benefits is the process which of two or more insurer covering the same member for the same insurance benefits, limiting the total of benefits intended to prevent the duplication of benefits (coverage) or reimburse for more than the healthcare service cost. Its one of the ways for business entity to be a member of BPJS Kesehatan without losing the benefits from commercial insurance. Furthermore, in coordination of benefits the premium of JKN is automatically paid by the company to insurer (commercial insurance). This could prevent from member arrears the premium payment of JKN. This study aims to determine factors associated with the participation of coordination of benefit program in staff of Faculty of Public Health University of Indonesia 2019. Type of this study is quantitative research with cross-sectional design. Source of data for this study is primary data obtained by spreading questionnaire to respondents. Sample used in this study is 70 respondents, staff of FKM UI. The result of multivariate analysis shows factors associated with the participation of COB are knowledge (P value = 0,004 ; OR= 8,130), income (P value = 0,016 ; OR= 1), education (P value = 0,014; OR = 1), exposure of information (P value = 0,004; OR = 8,914), perception of health risk (P value = 0,040 ; OR = 3,949), dan usablity COB (P value = 0,001 ; OR = 9,333).
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasha Anggana Pratama
Abstrak :
Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif. ......Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library