Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.......The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"This article aims to unravel a shift of control / ownership of communal land of the Malays of Deliin North Sumatra. The commonly well-known communal lands, before the arrival of the Dutchcolonial, was still inherent with the authorities of villages and was evolutionarily taken over bythe foreign planters through concessionary contracts, which were dully signed by the Sultanateof Deli and the said foreign planters. The Indonesian independence in 1945 and the period thatwent beyond had in fact not contributed any improvement of the situation and instead it hadexacerbated social and legal relations between the Malays of Deli and their ancestral lands. Thesaid successful state laws had been so successful to keep these local natives away from their mostimportant resource of life, namely their very lands. “Deulayatisasi” through state laws that washeavily oriented to the interests of capitalization to have seemingly been so successful to curtailthe long journey of communal land rights in this country that seemed to have been pioneered byVan Vollenhoven during the early period of 20th century. The customary land law, in Indonesia, willsomeday become a kind of a beautiful story in the course of historiographical laws of Indonesia.Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tentang peralihan kepemilikan tanah adat Melayu Delidi Sumatera Barat. Sebelum kedatangan colonial Belanda, tanah adat melekat dengan aparatdesa dan secara perlahan diambil alih oleh pekebun asing melalui perjanjian konsesi yangditandatangani antara Kesultanan Deli dengan pekebun asing. Kemerdekaan Republik Indonesiapada tahun 1945 dan masa setelahnya tidak berdampak pada perbaikan keadaan, dan sebaliknyamemperburuk hubungan social dan hukum antara Melayu Deli dan tanah leluhur mereka.Undang-undang nasional berhasil menjaga masyarakat adat jauh dari sumber daya hidup yangpaling penting, yaitu tanah.“Deulayatisasi” melalui Undang-undang nasional berorientasi beratpada kepentingan kapitalisasi tampaknya begitu berhasil untuk membatasi perjalanan panjangdari hak ulayat di Negara ini yang dipelopori oleh Van Vollenhoven pada awal abad ke-20. Hukumtanah adat di Indonesia pada suatu hari akan menjadi semacam cerita indah dalam perjalananhukum historiografis Indonesia."