Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perkembangan Partai Komunis Malaya pada kurun 1930- 1948. Penelitian ini memaparkan sejarah awal terbentuknya Partai Komunis Malaya yang diawali dengan kedatangan orang-orang Cina ke wilayah Tanah Melayu. Selain itu juga terdapat penjelasan tentang bentuk perjuangan Partai Komunis Malaya menentang pemerintahan kolonial pada kurun 1930-1948. Skripsi ini juga memaparkan reaksi pemerintahan kolonial Inggris atas pemberontakan Partai Komunis Malaya tahun 1948. Reaksi itu berupa diterapkannya Undang-Undang Darurat sebagai peraturan yang isinya melarang seluruh kegiatan Partai Komunis Malaya.

---

This Thesis describes the development of Malayan Communist Party in the period 1930-1948. The research tells us the early history of the Malayan Communist Party which is started by the arrival of the Chinese people to Malaya. There are also explanations about the Malayan Communist Party's revolt against colonial during the period 1930-1948. This Thesis also describes the reaction of the British colonial towards the Malayan Communist Party's movement in 1948. British colonial applies an Emergency Act as a rule which can ban all activities of the Malayan Communist Party."

"ABSTRAKDeng Xiaoping yang meluncurkan program Gaige Kaifang menyadari bahwa untuk memajukan sektor ekonomi harus terlebih dahulu melakukan reformasi dalam pengelolaan Partai Komunis Tiongkok PKT . Hal ini sehubungan dengan posisi partai yang lebih tinggi dari negara sehingga apapun yang terjadi pada partai akan mempengaruhi pemerintahan dan program Gaige Kaifang. Sasaran Gaige Kaifang untuk modernisasi Tiongkok membutuhkan kader partai yang mendukung modernisasi dan mengedepankan unsur pragmatisme. Penekanan pada pragmatisme dalam pengelolaan partai telah membawa partai meninggalkan konsep pertarungan kelas yang menghambat masyarakat untuk mengembangkan diri.

---

---

ABSTRACTAbstractDeng Xiaoping whom launched Gaige Kaifang program realize that for modernize economic sector must conduct reform in Chinese Communist Party CCP management first. This related to party position which higher than state, therefore anything happen in party will directly affect state and Gaige Kaifang program. Gaige Kaifang aim to modernize China require party member whom support and put forward pragmatism. An emphasize on party management had brought party abandoned class struggle concept which obstructed society to develop itself."

"Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.

---

This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government"

"Setelah wafatnya Mao Zedong di tahun 1976, kebijakan-kebiijakan negara Republik Rakyat Cina RRC beralih fokus ke reformasi di berbagai sektor untuk mendorong pembangunan negara. Salah satu reformasi utama yang terjadi dalam politik Cina adalah reformasi sistem pengkaderan Partai Komunis Cina PKC pada tahun 1980-an. Sistem ini mencakup penerimaan, pengangkatan dan penurunan jabatan, pemberhentian, dan segala aspek lain yang berhubungan dengan pengelolaan kader PKC. Makalah ini membahas isi dari reformasi sistem pengkaderan tersebut serta mengkaji pengaruh perkembangan politik Cina pada tahun 1980-an dalam pembentukan kebijakan ini.

---

Following the death of Mao Zedong in 1976, the national policies of The People rsquo s Republic of China PRC shifted to a focus on China rsquo s development towards reforming and building the nation. One key reform in the Chinese political sphere was the reform of the Communist Party of China rsquo s CPC cadre management system in the 1980s. This system encompasses admittance, promotion and demotion of titles, dismissal, and all elements relevant to CPC members. This writing means to discuss this reform as well as study in depth the influences of China rsquo s political development during the 1980s in forming this policy."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai dinamika salah satu organisasi mahasiswa di Indonesia, yaitu Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI pada kurun 1956 ndash; 1965. Dinamika tersebut diharapkan dapat memberi manfaat untuk menelusuri sejarah pergerakan mahasiswa yang terjadi pada masa transisi Demokrasi liberal hingga akhir Demokrasi Terpimpin. Selain itu, diharapkan dapat mengetahui proses terbentuknya CGMI dan dinamika yang terjadi dengan HMI. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa, pada awal didirikannya CGMI didasarkan pada persamaan sikap tiga organisasi lokal mahasiswa, yaitu CMJ, CMB, dan GMIB yang menolak inisiasi dalam perguruan tinggi. Pada tahun 1964, CGMI berafiliasi PKI. Terjadinya peristiwa G30S berakibat dengan dibubarkannya CGMI.

---

ABSTRACTThis paper discusses the dynamics of one of the student organizations in Indonesia, the Concentration of Indonesian Student Movement or CGMI in the period 1956 1965. The dynamics are expected to provide benefits to trace the history of student movements that occurred during the transition of Liberal democracy until the end of Guided Democracy. In addition, it is expected to know the process of CGMI change, from student local organizations to national level organizations as well as the dynamics that occur with HMI due to ideological differences. The method used in this paper uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of this study, show that, at the beginning of the establishment of CGMI is based on the similarities of attitudes of three local student organizations, namely CMJ, CMB, and GMIB who refused initiation in universities. In 1964, CGMI was affiliated with PKI. The occurrence of G30S events resulted in the disbandment of CGMI."

"Penelitian ini memaparkan mengenai pengaruh karakteristik kepemimpinan Mao Zedong dalam terlaksananya Mars Panjang oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana karakteristik kepemimpinan Mao Zedong memungkinkan PKT untuk berhasil melaksanakan Mars Panjang. Metode penelitian yakni studi pustaka dengan membaca, menggabungkan, dan menganalisa sumber-sumber sejarah primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Kesimpulan atas penelitian ini adalah dengan karakteristik yang Mao Zedong miliki sebagai seorang pemimpin, PKT dapat menyelesaikan Mars Panjang dan memperoleh keuntungan yang dapat menutupi kerugian atas pelaksanaan Mars Panjang sebelum dipimpin oleh Mao Zedong.

---

This study describes the influence of Mao Zedong's leadership characteristics in the execution of the Long March by the Chinese Communist Party (CCP). This study aims to provide insight into how Mao Zedong's leadership characteristics enabled the CCP to successfully carry out the Long March. The research method is literature study by reading, combining, and analyzing primary and secondary historical sources that have been collected. The conclusion of this study is that with the characteristics that Mao Zedong had as a leader, the CCP was able to complete the Long March and gain profits that could cover the losses from carrying out the Long March before being led by Mao Zedong."

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "

"The year 2021 is the centennial anniversary of the Chinese Communist Party (CCP). Just as the CCP strived to celebrate this symbolic event, the China Studies academia also tried to shed light on the history of the CCP and the survival as well as future prospect of the regime. Among all these publications, “The Chinese Communist Party: A Century in Ten Lives” and “Rethinking Chinese Politics” were probably the most representative. The former explained history of the CCP with 10 people’s life courses. The latter tried to examine whether Chinese politics is institutionalized from the perspective of elite politics and the party-state regime. The last part of both books focused on the implication of Xi’s ruling on the centennial development of the CCP and party-state system regime. Through criticizing these two books within the framework of “power sharing” and “state-society relations”, this article will investigate the implication of Xi’s ruling on the development of Chinese politics, and even comparative politics in terms of the organizational and institutional changes, the choice of reform path, and social stability and the nature of regime."