Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKedudukan hukum tanah ulayat sebagai hak konstitusional masyarakat adat masih banyakbelum disadari oleh masyarakat adat itu sendiri berikut pihak-pihak lain yang terkait. Takjarang terjadi banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat mulai dari sebab yanglegal seperti akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka, hinggatindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain seperti penyerobotan lahan. Haltersebut pada akhirnya menimbulkan urgensi pembentukan sistem peradilan yang baru yanglebih sesuai dan solutif untuk persoalan tanah ulayat, suatu sistem peradilan yang cepat,murah, sederhana, dan tentu saja berpihak pada hak konstitusional masyarakat adat. Metodepenelitian yang digunakan dalam hal ini berupa tipe penelitian Normatif, tipologi penelitianPreskriptif, menggunakan jenis data Sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep, pendekatan sejarah, pendekatan kasus. Dalam hal ini gagasan konsepsistem peradilan lokal agraria merupakan suatu gagasan yang akan menjawab persoalanpersoalanyang menghampiri tanah ulayat masyarakat adat, dengan keistimewaan titik beratkeputusan diserahkan secara merdeka kepada masyarakat adat, dengan keberpihakanpemerintah kepada masyarakat adat, dan tentu saja didesain sedemikian rupa sehingga sesuaidengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.Kata Kunci : Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Sistem Peradilan, Agraria

---

ABSTRACTLaw Position of community law as a contitutional right for traditional community still notaware by traditional community itself included related parties. It rsquo s often happenend manyproblem faced by traditional community such a legal cause like effect of government wisdomwhich is not take sides for them, also illegal actions which is doing by other parties likeillegal occupancy of land. in the end those problem make an urgency to establishment thenew law system, which is more compatible and giving solution for community land problem,a judicature system which is fast, cheap, simple, and of course takes a side to constitutionalright of traditional community. Research method which used is normative type research,prescriptive research typology, using secondary source, through legislation approachment,concept approachment, history approachment, and case approachment. In this case the ideaof local judicature system establishment is an idea which can to answer community landproblems, which is the privilege decision is given to traditional community, with thegovernment takes side to traditional community, and of course designed to fit for IndonesianRepublic state structure.Keywords Community Land, Traditional Community, Judicature System, Agrarian"

"ABSTRAKPerbincangan tentang perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Karenanya, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Katobengke dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tergolong marginal dalam konteks politik, sosial, dan ekonomj. Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat Buton diduga turut merubah paradigma penguasaan tanah. Perubahan paradigma ini kemudian akan merubah persepsi dan acuan cara bertindak mengenai pemaknaan tanah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku spasial.Dengan pendekatan kualitatifl penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan secara lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah beserta perubahannya termasuk didalamnya perilaku spasial yang terjadi pada Sebuah masyarakat marginal diperkotaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut Serta bagaimana bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah terwujud dalam penggunaan tanah sehingga membentuk pola spasial tertentu dengan pendekatan wilayah sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah teijadi dinamika penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dinamika tersebut selanjutnya mempengaruhi persepsi dan acuan dalam menentukan tindakan.Kondisi demikian pada akhirya berujung pada perubahan perilaku rnasyarakat dalam hal penguasaan tanah dalam mengapreseasi ruang dalam hal ini tanah yang dimilikinya. Terdapat beberapa periode yang dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dalam proses perubahan tersebut teijadi perbedaan-perbedaan persepsi dan acuan yang membentuk perilaku penguasaan tanah. Perubahan sistem pemeriniahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan periiaku spasial. Penggunaan tanah dalam masyarakat Katoengke membentuk dua pola persebaran ruang sosial sektoral dan pola persebaran ruang sosial diskrit.

---

ABSTRACT

A discussion on city development can not be detached from the social dynamics and lite culture of the various communities who dwell in that city. Both are simply inseparable. This research focuses on the Katobengke community, which is one of the marginalized communities in terms of political, social and economic context. The make over of the political system in Buton?s communities has shifted the paradigm of iand tenure. The paradigm shift obviously is affecting their thinking pattern a.nd reterence how to translating the meaning of land it is reflected in their spatial behavior.

Using a qualitative approach, this research attempts to gain a better understanding and to provide an in-depth description of the land tenure behavior occurring in a marginalized community in a city. Besides of that this research study attempts to explain the factors influencing land tenure behavior and how this land tenure behavior materialized in land use shapes the spatial pattem of land utilization and management amongst the Katobengke community with social space approach. The outcome of the analysis shows a changing value on how the Katobengke community perceives their land. The change has affected their thinking pattem and reference to determine their activity.

This conditions in the and pointed change of community behavior in case of land tenure. There are some period which can to explain how the change of political system influence the change of land tenure behavior to appreciate space including land in their own. In this change of process happen different thinking pattem and reference to shape land tenure behavior. Change of political system is the principal factor which the important thing and give the most big contribution toward land tenure behavior. Land use in Katobengke community shape the two spatial dissemination patterns, namely the social sectoral dissemination pattern and the social discrete dissemination pattem."