Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Empiris rondirion manifest similar nomenclature of Plered Village at Cirebon , Plered Village at Purwakarta, and Plered Village at Bantul Yogyakarta. Behind the similarity there are essentiality instttusionalized to rural community at three Plered Village such as as have high enterpreneur value, similar value, similar language that is Java and Sunda language, thrith and dinamic , second the government of Plered some of the villages have high capacity of faith, the priority of discussion and agreement aspects. And become asymetry traditional reshuffle to financial reshuffle.

Abstrak :
This study aims to assess and evaluate the business model of airlines as an air cargo terminal operator. Correspondingly, to analyze the business model, the airline is run as an air cargo terminal operator on its own compared to if the cargo services outsourced to other parties at the terminal. This research uses a case study approach with PT. Garuda Indonesia, as the object or context of the study. PT. Garuda Indonesia Tbk is the only one of the airlines in Indonesia that operates as non-integrated cargo services and manages air cargo terminal service. The analysis will conduct by performing financial analysis and comparative study analysis. After that, scenario and sensitivity analysis will lead and decided the priority of air cargo business. The result is when the company decides to outsource the business to the other party is better than if they run by themselves. From the sensitivity and scenario analysis results, it shows that all the scenarios of the outsourced still better compared to if they run their business by themselves. The implications obtained from the research is they got more benefit from cost-efficiency and revenue enhancement.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi model bisnis maskapai penerbangan sebagai operator terminal kargo udara. Sejalan dengan itu, untuk menganalisis model bisnis, maskapai ini dijalankan sebagai operator terminal kargo udara sendiri dibandingkan dengan jika layanan kargo di-outsourcing ke pihak lain di terminal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT. Garuda Indonesia, sebagai objek atau konteks penelitian. PT. Garuda Indonesia Tbk adalah satu-satunya maskapai penerbangan di Indonesia yang beroperasi sebagai layanan kargo non-terintegrasi dan mengelola layanan terminal kargo udara. Analisis akan dilakukan dengan melakukan analisis keuangan dan analisis studi banding. Setelah itu, analisis skenario dan sensitivitas akan memimpin dan memutuskan prioritas bisnis kargo udara. Hasilnya adalah ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing bisnis ke pihak lain lebih baik daripada jika mereka menjalankannya sendiri. Dari hasil analisis sensitivitas dan skenario, itu menunjukkan bahwa semua skenario outsourcing masih lebih baik dibandingkan dengan jika mereka menjalankan bisnis mereka sendiri. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah mereka mendapat lebih banyak manfaat dari efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan.

Abstrak :
Kebutuhan akan informasi baik memperoleh ataupun melindungi informasi menjadi hak dasar manusia. Hal ini selaras dengan dinamika yang terjadi di masyarakat dimana berdasarkan data permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat didapati bahwa permohonan sengketa informasi publik dari tahun 2021 sampai dengan oktober 2022 naik signifikan 44.9%. Di satu sisi hal ini mencerminkan kemudahan akes akan informasi publik namun disisi lain menunjukan adanya pertentangan yang belum selesai antara Badan Publik dengan masyarakat selaku pemohon informasi publik. Penulisan ini menggunakan metode komparatif yaitu penulis membandingkan dengan Amerika Serikat yang telah melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik lebih dari separuh abad dan dalam pelaksanaannya dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak untuk mengetahui dengan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi. oleh karena itu perbandingan ini penting agar peraturan mengenai keterbukaan informasi publik bermanfaat baik bagi keterbukaan informasi maupun perlindungan informasi. ......Whether obtaining or protecting information, the need for information is a basic human right. This is in line with the dynamics that occur in a society where based on data on requests for public information disputes at the Central Information Commission, request for public information disputes from 2021 to October 2022 have increased significantly by 44.9%. On the one hand, this reflects the ease of access to public information, but on the other hand, it shows that there is an unresolved conflict between the Public Agency and the public as applicants for public information. This writing uses a comparative method, namely, the author compares with the United States which has carried out the application of public information disclosure for more than half a century and in its implementation can maintain a balance between fulfilling the right to know and protecting the confidentiality of information. Therefore, this comparison is important so that regulations regarding public information disclosure are beneficial for both information disclosure and information protection.

Abstrak :
Penelitian ini untuk mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Indonesia (selanjutnya: RUU PK RI) dan memberi rekomendasi terhadap RUU PK RI. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, studi banding dilakukan dengan membandingkan RUU PK RI dengan UU Pelaporan Keuangan dan peraturan perundangan terkait yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan dua puluh tujuh anggota Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). Dari total 24 negara tersebut ditemukan 60 dokumen yang kemudian dianalisis secara manual konten dan temanya. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan dua aspek untuk ditambahkan dalam RUU PK RI, yaitu: (1) asosiasi profesi beserta perannya dalam penyusunan standar laporan keuangan, penyelenggaraan sertifikasi akuntan, dan penjaminan kualitas jasa akuntan; serta (2) aspek hukum yang terdiri dari perihal banding dan perlindungan hukum. ......This study evaluates the Indonesian Financial Reporting Bill (hereinafter: RUU PK RI, Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Republik Indonesia) and provides recommendation to RUU PK RI. Based on stakeholder theory, a comparative study was carried out by comparing the RUU PK RI with Financial Reporting Acts and other related statutory from the United States of America, the United Kingdom, and twenty-seven members of the Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). From a total of 24 countries, 60 documents were found which were then manually analyzed for content and themes. Based on the results of the study, two aspects are recommended to be included in the RUU PK RI, namely: (1) professional association, including their role in preparing financial reporting standards, organizing accountant certification, and ensuring the quality of accountant services; as well as (2) legal aspects which consist of appeal and legal protection

Abstrak :
Skripsi ini membahas perbandingan pengaturan mengenai rahasia bank di Singapura dan Swiss dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana akan dibahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah perbedaan sanksi antara penganturan rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura, sementara yang kedua adalah mengenai pengaturan pengecualian rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura. Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, data, dan hal lainnya dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat tanpa perizinan. Peraturan di Indonesia mengizinkan pembukaan rahasia bank dengan beberapa pengecualian, seperti halnya dengan Singapura dan Swiss. Hal lainnya dari rahasia bank bersifat relative karena rahasia dapat dibuka dengan beberapa pengecualian yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia, Swiss dan Singapura. Dengan demikian, rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dari berbagai segi. Hasil penelitian menyarankan diadakannya suatu revisi terhadap Undang-Undang Perbankan dan diperlukannya penambahan pada bagian kerahasiaan Bank. ...... This thesis emphasizes on a comparison of bank secrecy provisions between Indonesia, Singapore and Switzerland with a normative juridical research method. In doing so, this thesis will focus on two issues, namely i a comparison of bank secrecy provisions as regards sanctions between Indonesia, Singapore and Switzerland, and ii a comparison of bank secrecy provisions as regards exceptions to disclosed bank secrecy. Bank secrecy is everything related to finance, data and other matters of bank customers in the ordinary course of banking that should not be publicly disclosed to the public without a permit. Regulations in Indonesia allow the disclosing of bank secrecy under certain circumstances which are already stipulated under the law, as is the case with Singapore and Switzerland. Bank secrecy is based on a relative theory because it may be disclosed with exceptions that are stipulated under the regulations of Indonesia, Singapore and Switzerland. Furthermore, the bank secrecy regulations in Indonesia, Switzerland and Singapore have several similarities and differences if seen from various aspects. The results of the study suggest that the Indonesian government needs to revise and add additional regulations regarding bank secrecy.

Abstrak :
Dalam kurikulum 2013 yang menekankan pada student-centered learning, kemampuan literasi informasi siswa berperan penting. Kemampuan literasi informasi siswa yang baik akan mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar terutama di dalam kelas. Sekolah tingkat menengah atas SMA di Jakarta umumnya terbagi menjadi dua jurusan, yaitu jurusan Ilmu-Ilmu Sosial IIS dan siswa jurusan Matematika dan Ilmu Alam MIA . Kedua jurusan ini memiliki perbedaan dalam subjek, metode belajar dan gaya belajar. Sehingga, terdapat kemungkinan adanya perbedaan literasi informasi antara siswa dari kedua jurusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan literasi informasi antara siswa jurusan Ilmu-Ilmu Sosial IIS dan siswa jurusan Matematika dan Ilmu Alam MIA di SMAN 103 Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Kuesioner disusun menggunakan indikator-indikator dari standar kompetensi literasi informasi untuk tingkat sekolah Information Literacy Standards for Student Learning yang dikembangkan oleh American Association of School Librarians AASL dan Association for Educational Communications and Technology. Hasil deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi informasi siswa dari kedua jurusan IIS dan MIA termasuk ke dalam katagori baik dengan besar skor tiap indikator dalam rentang skala 3,43-4,23. Sedangkan untuk hasil uji-t, nilai signifikan sebagian besar indikator sebesar > 0,05, atau tidak ada perbedaan signifikan pada kemampuan literasi informasi antara siswa jurusan IIS dan MIA. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan pada kemampuan literasi informasi siswa jurusan IIS dan MIA di SMAN 103 Jakarta. Hasil tersebut disebabkan karena kurikulum 2013 memungkinkan siswa dari kedua jurusan tersebut memilih mata pelajaran yang ada dalam mata pelajaran peminatan yang tidak berada dalam mata pelajaran wajib masing-masing jurusan. Hal ini mengakibatkan siswa jurusan IIS dan MIA mendapatkan pengalaman belajar yang nyaris sama sehingga kemampuan literasi informasi keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

---

Kurikulum 2013 that emphasizes student centered learning, students 39 s information literacy skills play an important role. Good information literacy skills of students will support the continuity of teaching and learning process, especially in the classroom. High school SMA in Jakarta is generally divided into two majors, namely the Department of Social Sciences IIS and Departmen of Mathematics and Natural Sciences MIA . Both of these majors have differences in subject, learning method and learning style. Thus, there may be differences in information literacy skill between students from both departments. This study aims to find out whether there are significant differences in information literacy skills between students majoring in Social Sciences IIS and students majoring in Mathematics and Natural Sciences MIA at SMAN 103 Jakarta. This research is a comparative research with quantitative approach using questioner to get primary data. The questionnaire was prepared using indicators of the Information Literacy Standards for Student Learning standard created by the American Association of School Librarians AASL and the Association for Educational Communications and Technology. The descriptive results of this study indicate that students 39 information literacy skills from both IIS and MIA departments are catagorized as good within the range of 3.43 4.23, which is included in the good category. While for t test results, the p value of most indicators are 0.05, or there is no significant difference in information literacy skills between students of IIS and MIA. So it can be concluded there is no significant difference in the ability of information literacy students majoring in IIS and MIA at SMAN 103 Jakarta. The result is because the Kurikulum 2013 allows students from both majors to choose subjects that are in mata pelajaran peminatan that are not in mata pelajaran wajib. So students on each department get subjects with subjects, learning methods and learning styles typical in each department.

Abstrak :
Penelitian ini membandingkan kerangka hukum earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman di Indonesia terhadap Peraturan Senat Nevada No. 290. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis perbandingan kerangka kepatuhan hukum earned wage access antara Indonesia dan Nevada, dan wawancara dengan penyedia layanan earned wage access di Indonesia. Earned wage access adalah sebuah layanan Fintech non-pinjaman untuk menarik gaji yang telah menjadi hak karyawan namun belum dibayarkan. Earned wage access di Indonesia belum diatur dengan peraturannya sendiri. Atas hal ini, layanan earned wage access di Indonesia hanya diberikan melalui model business-to-business. Kerangka hukum earned wage access di Indonesia bergantung pada kepatuhan hukumnya sebagai bisnis yang melakukan aktivitas sistem dan transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, aktivitas pemrosesan data, dan pemberian jasa kepada penggunanya. Sebagai perbandingan, kerangka hukum earned wage access di Nevada bergantung pada aspek kepatuhan hukum sebagaimana diatur pada Peraturan Senat Nevada No. 290. Earned wage access merupakan layanan Fintech non-pinjaman sebagaimana penarikan gaji di muka dibatasi kurang dari gaji bulanan karyawan dan tidak adanya pengenaan bunga. Peraturan Nevada No. 290 mengatur definisi, subjek, model, struktur biaya, dan dasar earned wage access sebagai layanan Fintech non-pinjaman yang dapat diperhatikan oleh regulator di Indonesia dalam mengatur earned wage access. Untuk memastikan pelayanan yang adil dan aman, layanan earned wage access di Indonesia perlu dianalisis terhadap mekanisme regulatory sandbox Inovasi Keuangan Digital dan/atau Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan diatur sebagai layanan Fintech non-pinjamannya sendiri sesuai dengan elemen-elemen yang unik terhadap layanan earned wage access. ...... This research compared the regulatory framework of earned wage access as a non-lending Fintech service in Indonesia to Nevada Senate Bill No. 290. This research was done with the doctrinal research approach to analyze the comparison of the regulatory compliance aspects of earned wage access between Indonesia and Nevada, and interviews with earned wage access providers in Indonesia. Earned wage access is a non-lending Fintech service to deliver earned yet unpaid income to employees. Earned wage access is currently unregulated as its own non-lending Fintech service in Indonesia despite the emergence of earned wage access providers. Due to this, provision of earned wage access in Indonesia is limited to the business-to-business model. The regulatory framework of earned wage access in Indonesia relies on its regulatory compliance as a business conducting electronic transaction and systems activity, electronic system operator in the private sector, data processing activity, and provision of services to its users. In comparison, the regulatory framework of earned wage access in Nevada relies on the regulatory compliance aspects stipulated in Nevada Senate Bill No. 290. Earned wage access shall be deemed as a non-lending Fintech service as it restricts the amount of advance wages employees may withdraw to less than their monthly wages and incur no interest. The Nevada Senate Bill No. 290 provides defining elements of earned wage access including its definition, subjects, models, fee structures, and grounds for its status as a non-lending Fintech service which Indonesian regulators may refer to in regulating earned wage access. To ensure a fair and safe provision, earned wage access in Indonesia needs to be analyze to the regulatory sandbox mechanism provided through the Inovasi Keuangan Digital and/or Inovasi Teknologi Sektor Keuangan and be regulated as its own non-lending Fintech service in accordance to its unique elements.

Abstrak :
This article compares Indonesia legal system and Malaysian legal system. The government legalized Islamic law in national legislations, which are in effect for Muslim people. To facilitate dispute settlement, there is a religious court to solve Islamic dispute based on Islamic law. The existence of Islamic law in Indonesia and Malaysia has similarity and differentiation. The similarties among others are: the Muslim-majority in both countries pushes the government to put Islamic law into force, Islamic law must be written into constitution or legislation. It is needed to have legal basis when performing Islamic law, the existence of religious court is very important in dispute settlement related to Islamic law. The influence of western legal system is very strong in national legal system. Nevertheless, the western legal system differs substantially from Islamic legal system, and Islamic law was implemented limitedly based upon western legislation. It was limited to family law. While the differentiations are: the way of implementation of western legal system into national legal system and the form of legislation. Indonesia has one legislation, which is in effect to all of Indonesia people. On the contrary, Malaysia has many enactments, which are different from one to another in each negeri.

Abstrak :
The early twenty-first century has witnessed a rising number of global crises. These include climate change, widening income inequality, military and nuclear tensions between the major powers, repeated outbreaks of global pandemics, and an ongoing democratic recession. In particular, the deepening democratic recession has afflicted ostensibly both mature and newer democracies – contradicting theories of political development. In many countries, the political alliance between ethno- and religious nationalists has reignited assaults against democratic institutions, processes, and norms. This comparative country-case study, principally of Malaysia and the United States of America (US), explores the alliance between ethno- and religious nationalists by examining the forces and factors that have contributed to this combustible dynamic within the context of unsettled national questions, contested constitutional orders, and foundational national visions. Also examined are the narratives of fear, victimhood and privilege that have galvanised religious and ‘sons of the soil’ ethno-nationalists in resisting the building of inclusive multiracial democracies.

Abstrak :
Isu ketenagaan menjadi perhatian rumah sakit terutama menyangkut produktifitas dan efisiensi. Permasalahan yang menonjol pada manajemen sumber daya manusia kesehatan di Indonesia (Ilyas, 1999) adalah: stagnasi tenaga kesehatan, distribusi & keahlian yang tidak merata serta menurunnya produktifitas dan kualitas kerja. Dalam dunia manajemen keperawatan salah satu upaya yang digunakan untuk meningkatkan produktifitas kerja adalah dengan menggunakan metode penugasan yang tepat. Metode penugasan adalah suatu pendekatan yang digunakan perawat untuk mengorganisasikan pekerjaan sehingga pelayanan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan dapat tercapai. Metode penugasan yang saat ini banyak digunakan di Indonesia adalah metode penugasan tim, fungsional, atau metode penugasan tim yang dimodifikasi dengan fungsional. Sampai saat ini belum diketahui metode penugasan mana yang lebih produktif terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sejalan dengan digiatkannya status otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat produktifitas kerja perawat yang menggunakan metode penugasan tim-fungsional dengan metode penugasan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Gianyar dan Tabanan Bali. Desain penelitian adalah deskriptif analitik model cross sectional yang membandingkan tingkat produktifitas kedua kelompok. Metode yang digunakan adalah work study melalui pengamatan di unit rawat imp anak, kebidanan, bedah dan interna terhadap 102 responden pada penugasan tim-fungsional dan 108 responden pads penugasan fungsional. Jumlah total pengamatan pada setiap kelompok adalah sebanyak 1728 pengamatan. Sampel dipilih secara proporsional dengan metode acak sederhana. Besar sampel dihitung berdasarkan estimasi perbedaan antar populasi. Pengolahan dan analisa data menggunakan komputer program SPSS versi 10 yang menyajikan data tentang basil analisa univariat meliputi karakteristik responden, jumlah dan jenis kegiatan serta tingkat produktifitas perawat. Analisa bivariat menggunakan uji t yang menyajikan informasi tentang perbedaan tingkat produktifitas kerja kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aritara kedua kelompok memiliki selisih jumlah kegiatan pengkajian sebesar 0,16 kegiatan, perumusan diagnosa keperawatan 0,266 kegiatan, penyusunan rencana keperawatan 0,23 kegiatan, implementasi 0,41 kegiatan, evaluasi 0,38 kegiatan, kegiatan keperawatan tak langsung 0,24 kegiatan, kegiatan non keperawatan 0,03 kegiatan, kegiatan non produktif yang diperkenankan 0,63 kegiatan dan kegiatan non produktif yang diperkenankan 0,66 kegiatan. Tingkat produktifitas kelompok fungsional adalah sebesar 56,27% dan kelompok tim-fungsional sebesar 67,92%. Hasil uji beds dua mean variabel yang bersifat independen menunjukkan bahwa perbedaan ditemukan pada perumusan diagnosa, penyusunan rencana keperawatan, evaluasi, kegiatan keperawatan tak langsung, kegiatan non produktif yang diperkenankan dan tingkat produktifitas kerja secara total. Lemahnya pengawasan melalui supervisi dan belum optimalnya kegiatan konferens keperawatan merupakan faktor yang diasumsikan sebagai penyebab belum optimalnya tingkat produktifitas. Ditemukan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan produktifitas kerja seperti beban kerja, pendidikan dan usia responder. Penelitian tidak meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja. Direkomendasikan agar dilakukan supervisi, menggalakkan konferens dan mengintensipkan pelaksanaan proses keperawatan pada program pendidikan berkelanjutan. Disamping itu agar dilakukan penelitian lebih kompleks dengan desain quasi eksperimen dan melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan produktifitas kerja.

---

Comparative Study on Nursing Work Productivity of Team-Functional Nursing Care Delivery with Functional Nursing Care Delivery in General Hospital Region Tabanan and Gianyar BaliHuman resource issues at hospital has been long time concerned of hospital managers, especially their productivity and efficiency. According to Ilyas (1999), human resource management's main problems are the career development, mal distribution of man power and low productivity & quality of working life. Within nursing management, one solution to improve work productivity is to improve adequate nursing care delivery. Nursing care deliveries are approches that used to organize nurse's job so that it covers a comprehensive, holistic and continuous nursing care. The nursing care deliveries that have been used widely in Indonesia are team nursing, functional, or modified team-functional. There has been no research on which methode is more productive until now. Furthermore, this type of research is important in relation of to increase hospital revenues as part of local government income. The revenues issue is getting more important in decentralization in Indonesia. This study has objective to examine differences of nursing work productivity level of team-functional method in comparison to fuctional approach at Regional General Hospitals of Tabanan and Gianyar Province of Bali. The research design is cross sectional with a descriptive analytical approach in comparing the two methodes. In order to measure the work productivity, a work study was used, which were observing 102 nurses with team-functional methode at Regional General Hospital Gianyar and 108 nurses with functional methode at Regional General Hospital Tabanan. A total of 1728 observations was done in each group. Sampling of observation was selected using proportional random sampling. Total observations needed were calculated based on estimated difference between the two groups. Data management and analysis used computerized software SPSS program version 10, which present univariate ofrespondent characteristics, type and sum of activities of nurse productivity level. Bivariate analysis used t test which present information abaout differential productivity between two groups. The result of study showed that there are differences between the two groups in activities of 0,16 activity for assesment; formulating nursing diagnosis 0,266 activity; designing nursing care plan 0,24 activity; implementation 0,41 activity; evaluation 0, 38 activity; indirect care 0,24 activity; non nursing activities 0,03 activity; permissible non productive 0,03 and non permissible non productive 0,66 activity. Work productivity level of fuctional method is 56,27% and team-functional method is 67,92%. Two-tailed independent t test showed statistical differences (at p < 0,05) in formulating nursing diagnosis, designing nursing care plan, evaluation, indirect care, permissible non productive activity and total work productivity. From observation at both hospital the differences are related to weak supervision and non existence of periodic nursing conferences. This study also showed that work load, education and age of worker are significantly related to work productivity. It is recommended that hospital should improve supervision, establish periodic nursing conferences and further intensify nursing process in continnuing education program. For continnuing the study, it is recommended that a quasi experiment approach is used with more variables examined.