Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman haruss ditangani secara nasional karena tanah merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat bertambah akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkanr bagi kesejahteraan masyarakat. Proses pengadaan tanah harus dikelola dan dikendalikan pemerintah agar supaya penggunaan dan pemanfaatannya dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata.Sumber daya alam berupa tanah sangat diperlukan sebagai lokasi pembangunan. Dalam mengelola suatu proyek yang didalamnya terdapat pembebasan tanah, perlu adanya keterlibatan pengetahuan manajemen proyek dalam mengendalikan biaya, mutu dan waktu suatu proyek. Karena dalam proses pengadaan tanah memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses penyusunan daftar normatif yang termasuk didalamnya inventaris bangunan, tanaman, ukuran tanah, pekerjaan potret udara, proses pembuatan peta rincik, proses rnusyawarah harga serta negosiasi harga dan proses jual beli hingga proses sertifikasi.Penelitan irni bertujuan untuk menilai pengaruh proses pembebasan tanah terhadap kinerja proyek perumahan. data perihal proses pembebasan tanah diperoleh melalui kuesioner yang disampaikan oleh petugas/pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses pembebasan tanah. Dari penyebaran kuesioner sebanyak 35 angket dan kembali sebanyak 28 angket. Hasil seleksi angket kuesioner, didapatkan 26 angket yang dapat digunakan sebagai sampel yang layak untuk dilakukan analisis statistik.Model regresi berganda linier berhasil menggambarkan hubungan antara variabel terikat, yaitu kinerja biaya pembebasan tanah terhadap 3 (tiga) variabel bebas penentu yang terpengaruh, yaitu : pendataan status kepemilikan tanah, kesepakatan harga ganti kerugian atas tanah, dan musyawarah mufakat untuk menentukan ganti rugi tanah. Selain temuan model, suatu variabel dummy yang mungkin berpengaruh pada kinerja biaya pembebasan tanah diperhatikan dalam penelitian lanjutan, yailu Pemahaman peraturan prosedur pembebasan tanah dan adanya kenaikan harga tanah."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan bagaimana penerapan klausula force majeure oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI No.587/PK/Pdt/2010. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Dalam penerapan batasan force majeure pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 587 Pk/Pdt/2010, ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. merupakan force majeure atau bukan, oleh Mahkamah Agung diputuskan banjir yang terdapat dalam klausula force majeure di perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Hal ini ketika dianalisis, banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. ini memang tidak memenuhi unsur-unsur force majeure yaitu banjir tersebut dapat diprediksi/diduga akan terjadi.

---

ABSTRACTThis research discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and how the Indonesian Supreme Court applied the clause of force majeure in its Decision No. 587/PK/Pdt/2010. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The definition of force majeure applied in the Decision of Indonesian Supreme Court No.587/PK/Pdt/2010 was based on the different perception about "flood" (whether flood belongs to force majeure or not) in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. Then the Indonesian Supreme Court decided that "flood" stated in the clause on force majeure in the agreement cannot be categorized as force majeure. After being analyzed, it was found out that the "flood" in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. did not meet the elements of force majeure that the flood can be predicted/expected."