Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erwin Frizi, author
Analisi yuridis terhadap tender penanganan jalan dan jembatan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2009 (studi kasus : putusan MA No.38K/Pdt.Sus/2012) = Juridical analysis of tender roads and bridges sector Bima Higways Department of Public Work Bima Regency West Nusa Tenggara fiscal year 2009 (case study : supreme court decision no 38K/ Pdt.Sus 2012) / Erwin Frizi
Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan...
Universitas Indonesia, 2014
S57034
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, M. Udin, author
Hukum persaingan usaha Uni Eropa
This article explains the main competition rules in European Community in general. The basic norm of competition rule in European Community (EC) is determined in article 3 (g) EC Treaty. Article 3 (g) provide that "the institution of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted"....
Jurnal Kajian Wilayah Eropa, 2008
JKWE-4-1-2008-95
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sondra Christian Yosua, author
Analisa kedudukan panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di pengadaan barang dan jasa pemerintah : studi kasus putusan perkara nomor 663/K.Pdt/Sus/2011 dan putusan perkara nomor 796/K/Pdt/SUS/2010 = Analysis of the status of tender committee In tender conspiracy on government tender : case study of verdict No. 663/K.Pdt/Sus/2011 and verdict no. 796/K/Pdt/SUS/2010
Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43459
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library