Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Artikel ini menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka,serta bagaimana upaya transformasi konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat Lampung, dengan konflik Balinuraga tahun 2012, masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga penulis merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal, relasional, kultural, dan struktural demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan nasional.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources.

Abstrak :
This article analyses the various factors that caused latent conflict in Balinuraga to be manifest conflict, also how conflict transformation is carried out to change conflictual conditions to be harmonious, destructive to constructive. Indonesian Survey Circle (LSI) noted that Lampung entered into five (5) regions with the worst levels of discrimination after the reformation. So, the researcher feels the need to raise the theme of conflict transformation in Balinuraga as the title and subject matter of this paper. This research was conducted using qualitative methods by collecting data through interviews, observation and documentation. The researcher used several theories and concepts, such as Conflict Theory, Conflict Transformation Theory, Cooperation Theory, Social Identity Theory, ABC Triangle Concept Galtung Conflict, SAT Concept, and Peace Concept. The results showed that conflict in Balinuraga was triggered by juvenile delinquency, extended with the issue of ethnicity and arrogance between groups as an accelerator, and was motivated by transmigration policies and the issue of economic inequality as structural factors. Conflict transformation efforts are carried out in four dimensions, namely personal, relational, cultural, and structural in order to realize sustainable peace and national security.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kemampuan manusia secara individu maupun kelompok dalam mengkonstruksi realitas proses transformasi konflik Aceh pasca MoU Helsinki. Termasuk penelitian kualitatif dengan disain interpretatif yang menggunakan pendekatan paradigma konstruksionisme. Permasalahan utama adalah bagaimana realitas proses transformasi konflik dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik kasus Gerakan Aceh Merdeka-GAM Pasca MoU di konstruksikan oleh informan, bagaimana komunikasi dibangun oleh para pihak dalam proses transformasi konflik Aceh serta bagaimana dan mengapa kendala- kendala mesti dapat di selesaikan. Model operasional penelitian menggunakan perspektif komunikasi budaya terutama tentang konsep-konsep konstruksi realitas, interaksionis simbolik, proses dialektika, identitas, etnisitas dan resolusi-transformasi konflik. lnforman terdiri dari mantan GAM, korban konflik, BRA, intelektual/akademisi, peace builder dan tokoh masyarakat Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, partisipan observasi dan analisis dokumen sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para peneliti kualitatif dengan paradigma konstruksionisme- interpretive. Analisis hasil wawancara, partisipan observasi dan analisis dokumen bahwa: Fase awal transformasi yang ditandai dengan pengalaman sejarah, dari kegagalan HDC, Gempa dan tsunami, hadimya IMC, lahir MoU Helsinki, proses decommissioning dan pembubaran sayap militer GAM dengan membentuk KPA serta penarikan TNI/Polisi non organik berhasil dilakukan. Lahirnya BRA sebagai wadah reintegrasi menimbulkan dan menyisakan berbagai permasalahan. UUPA suksesnya Pilkada dengan calon Independen, lahirnya partai lokal sebagai bagian dari road map to peace proses dan Pemilu legislatif secara demokratis dimenangkan partai lokal mantan GAM relatif mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan sosial, budaya dan politik di Aceh. Kendala proses transformasi; pemahaman sejarah keacehan masih kurang, mutual trust terus merosot di Aceh, implementasi MoU dan BRA-PKK setengah hati, kurangnya penerimaan mantan GAM oleh Militer, milisi dan sebaliknya, peran KPA yang berlebihan dalam masyarakat Aceh, keterbatasan pemerintah Irwandi-Nazar mengatasi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, perbedaan penafsiran self government, terhambatnya pembentukan KKR, isu ALA-ABAS serta peran peace builders relatif kurang, penerapan trust building. Dialektika realitas tersebut menjadi persoalan sosial, politik, budaya dan hukum. ......This study is focused on the human ability, as individual or group, in constructing the reality of conflict transformation process in Aceh post MoU in Helsinki. This is qualitative study with interpretative design using an approach of constructionism paradigm. The main problem is how the reality of conflict transformation from armed-struggle to political struggle in case ofthe Aceh Freedom Movements (GAM) post MoU constructed by informant, how the communication is established by the person in charge in the process of conflict transformation in Aceh also how and why the obstacles should be solved. The operational model of this study was using the perspective of cultural communication, especially regarding the concepts of reality construction, symbolic interactionism, dialectic process, identity, ethnicity, and resolution-transformation of the conflict. informants consist of former GAM members, the victims ofthe conflict, BRA, academician, peace builder, and prominent figures in Aceh’s community. The data collection was done by interview, observation of the participants, and document analysis; while the data analysis was done by referring to the standard and the opinion of the qualitative researchers. The analysis of interview result, stated that the initial phase marked by the history experiences, the failure of HDC, earthquake and tsunami, the present of IMC, MoU Helsinki, decommissiomng process, the dissolution of GAM military wings by forming KPA, and the success of the pulling of non-organic TNI/Police. The establishment of BRA as an umbrella for the reintegration produces and leaves several problems. UUPA the success of Pilkada with independent candidates, emerging of local parties as a part of road map to peace process, and legislative general election which held democratically and won by local party that consist of former GAM'member is relatively be able to create a new space for the hegemony circulation in social, cultural, and political aspects in Aceh. Obstacles of transformation process; the lack of understanding regarding to history of Aceh, the decline of mutual trust in Aceh, the implementation of MoU and BRA that is still half-hearted, lack of acceptance of fomtcr GAM members by the Indonesian military, military and vice versa, the over role of KPA in Aceh’s community, the limitedness of Irwandi Nazar’s govemment in overcoming KKN, the different opinion in translating the meaning of seygovemnrent, the impeded of the KKR formation, issue about ALA-ABAS, andthe lack of peace builders roles and the implementation of trust building as well. The dialectic of those realities has become a social, politics, cultural, and law problems.