Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Human dignity is now a central feature of many modern constitutions and international documents. As a constitutional value, human dignity involves a person's free will, autonomy, and ability to write a life story within the framework of society. As a constitutional right, it gives full expression to the value of human dignity, subject to the specific demands of constitutional architecture. This analytical study of human dignity as both a constitutional value and a constitutional right adopts a legal-interpretive perspective. It explores the sources of human dignity as a legal concept, its role in constitutional documents, its content, and its scope. The analysis is augmented by examples from comparative legal experience, including chapters devoted to the role of human dignity in American, Canadian, German, South African, and Israeli constitutional law.

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam Pola Umum Pelita IV yang merupakan kelanjutan dari Pelita III, dalam rangka usaha bertahap mencapai suatu sasaran dalam bidang hukum Pembangunan Jangka Panjang, telah dinyatakan sangat perlunya mewujudkan kesadaran serta kepastian hukum masyarakat yang semakin mantap. Hal ini dapat dilihat dalam GBHN Pada Tap

MPR-RI Nomor II/MPR/1983, khususnya yang menyangkut Wawasan Nusantara, yang dapat dijadikan dasar dari pembangunan Nasional di bidang hukum, karena di dalam bidang hukum dinyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dalam pola umum pelita IV, khususnya yang mengenai arah dan kebijaksanaan pembangunan bidang hukum ditegaskan :

a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat:

1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hokum yang berintikan keadilan.

3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.

c. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

2. memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

3. Memantapkan sikap dan perilaku para penagak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkat kan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.

4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.

5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hokum.

d. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mancapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945?

Abstrak :
"As religious polarisation in society deepens, political actors and policy-makers have begun to struggle with questions on the role of the dominant religion and how religion influences constitutional commitments and development. By focusing on Indonesia, Malaysia and Sri Lanka, Constitutions, Religion and Politics in Asia demonstrates how constitution-making and the operation of constitutional arrangements involving religion cannot be separated from the broader political dynamics of society. Although constitutions establish legal and political structures of government institutions and provide tools for rights protection, they do not operate in a vacuum divorced from the games of power and the political realities surrounding them. Here, Shah sets out how constitutions operate and evolve and demonstrates how constitutional provisions can produce unintended consequences over time. A vital new source of scholarship for students and scholars of law and religion and comparative constitutional law, and those interested in issues of constitutionalism and legal and political history in Asia"--

Abstrak :
Perjalanan Konstitusi Eropa dalam kerangka pembentukkan 'Negara Federasi Eropa berada dalam persimpangan yang belum menunjukkan arah berakhirnya. Prosedur legal formal melalui referendum yang tidak mendapatkan persetujuan semua negara anggota bukan alasan utarna tidak diterimanya Draf Konstituti Eropa tersebut. Tetapi lebih jauh lagi terhadap materi yang diatur dalam draf konstitusi tersebut. Artikel ini mencoba mempertanyakan dan menjawab tentang keberadaan Draf Konstitusi Eropa sebagai salah satu aspek signifikan dalam proses pembentukan 'Negara Federasi Eropa' serta implikasinya secara politik dengan mendasari kepada 3 (tiga) latarbelakang yaitu; politik, alamiah dan pembatasan yang melingkupi draft Konstitusi Eropa tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita pembaharuan hukum. Pernyataan kemerdekaan tersebut sekaligus terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu ingin dicapai de ngan membentuk pemerintah negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan tersebut, bukan sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau "berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum". Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-undang Dasar 1945 tentunya tidak boleh dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila". Inilah garis kebijaksanaan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.