Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The purpose of this study is to select the management zone to avoid the deterioration of environmental goods, by conducting comparative value of the economic benefits of conservation between management focused on the monument that pay attention only to the entire ecosystem of Borobudur Regions. Two hundred tourists who came to Borobudur or Iogjakarta were obtained as samples. Data were collected using interviews with structured questionnaire. Afterward, we used contingent valuafion method (CVM) to calculate the value of the economic benefits and we measured the total value of the individual consumer's willingness to conserve the heritage under several scenarios of hypothetical market. The results testify that the value of the economic benefits of Borobudur area conservation reached US$42 billion per annum or around IDR40.1 trillion. This value reflects that the area of Borobudur is important to be preserved. Such values can be operationally useful when planning and management have been conducted comprehensively. The implication of this is that government should form_a new governing body that is integrated in one management, holistic, involving multi-stakeholders both central and local governments and local communities. Organizations like these need to be run with the principle of shared responsibility and independence in financial. Therefore, as a World Heritage icon, the vision of the management of Borobudur area was needed to experience metamorphosis, from initially focus on short-term profits through increased tourism market, shifted to the achievement of long-term prosperity based conservation and education.

Abstrak :
Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktif berupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar. Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dan non-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatif kegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagai target penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi dari keberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang. ......Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method, and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations, respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is Rp. 105.403/person.

Abstrak :
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya ketersediaan air bersih ini masih merupakan masalah. Hal ini karena terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan penawaran air bersih. PDAM sebagai pemasok utama air bersih bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya masih menghadapi kendala dengan biaya pengolahan air baku yang semakin mahal. Hal ini karena air baku yang sebagian besar diperoleh dari Kali Brantas kondisinya semakin hari semakin memburuk kualitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas air Kali Brantas, seperti melalui PROKASIH untuk meningkatkan kualitas air sungai hingga mencapai golongan mutu air tertentu yang sesuai dengan peruntukan sungai tersebut. Namun demikian kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diinginkan. Berbagai program implementasi PROKASIH lebih menunjukkan keberhasilan dalam jangka pendek, sedang dalam jangka panjang kurang berhasil. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai seberapa besar manfaat atau nilai air Kali Brantas bagi masyarakat maupun pemerintah. Untuk mengetahui nilai air Kali Brantas digunakan metode Contingent Valuation. Metode ini adalah metode survei secara langsung bertanya kepada masyarakat tentang kemauan bayar (WTP) untuk peningkatan kualitas air Kali Brantas, setelah terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai karakteristik Kali Brantas. Metode Contingent Valuation adalah metode yang tepat untuk mengetahui nilai air sungai, karena air sungai merupakan produk yang tidak dijual di pasar (non market good). Metode Contingent Valuation mampu mengukur nilai dari suatu barang yang tidak ada di pasar. Dalam metode Contingent Valuation, untuk dapat mengetahui maksimum kemauan bayar, cukup dengan memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut kepada penerima manfaat. Dalam hal ini WTP akan berarti nilai kemauan untuk membayar masyarakat untuk mendapatkan kenaikan kualitas air sungai. Selanjutnya, informasi demografi masyarakat dikembangkan untuk mengetahui latar belakang penilaian masyarakat terhadap air sungai bersih. Survei ini berhasil mendapatkan 1.114 responden rumah tangga dengan karakteristik sebagian besar tingkat pendidikan SD; pendapatan rumah tangga kurang dari Rp. 300.000,- per bulan; jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4 orang; Jenis pekerjaan pedagang dan wiraswasta. Dari survei ini dapat diestimasi nilai ekonomi Kali Brantas adalah sebesar Rp. 3,179 milyar per tahun untuk masyarakat di sekitar Kali Brantas. Berbagai kebijakan meningkatkan kualitas Kali Brantas dapat dilakukan dengan memanfaatkan temuan penilaian Kali Brantas. Kebijakan secara langsung dapat dilakukan dengan merealisasikan nilai kemauan bayar masyarakat dalam bentuk iuran/pungutan, misalnya untuk membangun instalasi pengolah limbah rumah tangga secara kolektif di suatu komunitas permukiman di sekitar Kali Brantas. Sedangkan kebijakan tidak langsung dilakukan dengan mempengaruhi variabel yang berhubungan dengan tingginya WTP masyarakat terhadap Kali Brantas. Dari model regresi logistik diketahui bahwa tingginya WTP dipengaruhi tingkat pendidikan dan pendapatan rumah tangga. Penilaian ekonomi Kali Brantas dapat juga digunakan untuk melihat efektifitas dari program peningkatan kualitas Kali Brantas selama ini, menentukan biaya kerugian akibat menurunnya kualitas Kali Brantas, serta dapat pula digunakan sebagai masukan bagi penetapan tarif retribusi iuran atas penggunaan dan pencemaran air Kali Brantas.

Abstrak :
Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap besaran dana kompensasi yang ingin mereka terima (willingness to accept) sebagai akibat kerusakan lingkungan. Hasil survei menunjukkan bahwa dana kompensasi yang mereka terima saat ini masih dibawah kerugian akibat kerusakan lingkungan, mengingat perbaikan untuk kerusakan lingkungan belum tangani secara komprehensif dan dampaknya masih harus mereka terima dalam jangka panjang. Selama belum ada perbaikan lingkungan yang signifikan, hasil analisis willingness to accept pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penganggaran bagi dana kompensasi. ......Since the Provincial Government of Jakarta takes over waste management activities in Bantargebang Integrated Waste Disposal Site (TPST) and makes it self-managed, the budgeting for monthly compensation funds is no longer based on the percentage of waste management fee paid to the private operator. It is therefore required a formula as the new basis for compensation funds budgeting. This study aims to seek a compensation funds budgeting basis that better reflects the loss value experienced by the community. A survey method is conducted to find out the people's willingness to accept the amount of funds they wish to receive to compensate the environmental damage. The survey results indicate that the compensation they receive is still under the value of loss from environmental damage, given the environmental damage that has not been fixed comprehensively and the long-term impact they will have to face. As long as there is no significant environmental improvement, the willingness to accept analysed in this study can be used as the basis for compensation funds budgeting.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini memaparkan hasil internalisasi biaya eksternal industri tahu skala kecil. Internalisasi biaya eksternal dilakukan dengan estimasi besaran kesediaan membayar iuran pengelolaan IPAL oleh Industri Tahu Skala Kecil dan perhitungan besaran subsidi oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didasarkan survei menggunakan format Stated Preference dengan pendekatan metode Contingent Valuation di dua kelurahan di Kota Bandung. Metode elisitasi yang digunakan adalah closed-ended dichotomous choice melalui teknik Double Bounded (DB) dengan pengumpulan data melalui survei langsung ke Industri Tahu Skala Kecil. Dari 150 responden, 141 di antaranya (94%) bersedia membayar iuran pengelolaan IPAL. Analisis model DB dengan menggunakan semua data responden menunjukkan bahwa pendidikan, lama usaha, status kepemilikan lahan dan jumlah konsumsi gas elpiji berhubungan positif dengan nilai WTP dan menjadi variabel yang signifikan pada level 0.05. Dari hasil estimasi yang dilakukan, nilai WTP sebesar Rp. 36.000,- perbulan. Sehingga internalisasi biaya eksternal dari industri tahu sebesar Rp. 18.144.000,- pertahun dan nilai subsisi dari pemerintah sebesar Rp. 23.202.000,- pertahun.

---

ABSTRACT
This thesis presents the results of the internalization of external costs of smallscale tofu industries. Internalization of external costs is done with estimated amount of willingness to pay dues wastewater management by Smallscale Industries and calculated the amount of subsidy by the government. This research is quantitative based surveys using Stated Preference format under the Contingent Valuation approach, in two villages of Bandung City. Elicitation method employed was closed-ended dichotomous choice of Double-Bounded (DB) technique by collecting data through direct interviews to respondens. Calculated from the total of 150 respondents, 141 (94%) were willing to pay a management dues IPAL. DB model analysis using all the data of the respondents indicate that education, longterm business, land ownership status and amount of LPG consumption positively related to WTP value and be a significant variable in the level of 0,05. From the results of the estimates, the value of WTP is Rp. 36.000,- permonth. So the internalisation of external costs from industries is Rp. 18.144.000,- peryear and from the government subsidy is Rp. 23.202.000,- peryear;This thesis presents the results of the internalization of external costs of smallscale tofu industries. Internalization of external costs is done with estimated amount of willingness to pay dues wastewater management by Smallscale Industries and calculated the amount of subsidy by the government. This research is quantitative based surveys using Stated Preference format under the Contingent Valuation approach, in two villages of Bandung City. Elicitation method employed was closed-ended dichotomous choice of Double-Bounded (DB) technique by collecting data through direct interviews to respondens. Calculated from the total of 150 respondents, 141 (94%) were willing to pay a management dues IPAL. DB model analysis using all the data of the respondents indicate that education, longterm business, land ownership status and amount of LPG consumption positively related to WTP value and be a significant variable in the level of 0,05. From the results of the estimates, the value of WTP is Rp. 36.000,- permonth. So the internalisation of external costs from industries is Rp. 18.144.000,- peryear and from the government subsidy is Rp. 23.202.000,- peryear;This thesis presents the results of the internalization of external costs of smallscale tofu industries. Internalization of external costs is done with estimated amount of willingness to pay dues wastewater management by Smallscale Industries and calculated the amount of subsidy by the government. This research is quantitative based surveys using Stated Preference format under the Contingent Valuation approach, in two villages of Bandung City. Elicitation method employed was closed-ended dichotomous choice of Double-Bounded (DB) technique by collecting data through direct interviews to respondens. Calculated from the total of 150 respondents, 141 (94%) were willing to pay a management dues IPAL. DB model analysis using all the data of the respondents indicate that education, longterm business, land ownership status and amount of LPG consumption positively related to WTP value and be a significant variable in the level of 0,05. From the results of the estimates, the value of WTP is Rp. 36.000,- permonth. So the internalisation of external costs from industries is Rp. 18.144.000,- peryear and from the government subsidy is Rp. 23.202.000,- peryear, This thesis presents the results of the internalization of external costs of smallscale tofu industries. Internalization of external costs is done with estimated amount of willingness to pay dues wastewater management by Smallscale Industries and calculated the amount of subsidy by the government. This research is quantitative based surveys using Stated Preference format under the Contingent Valuation approach, in two villages of Bandung City. Elicitation method employed was closed-ended dichotomous choice of Double-Bounded (DB) technique by collecting data through direct interviews to respondens. Calculated from the total of 150 respondents, 141 (94%) were willing to pay a management dues IPAL. DB model analysis using all the data of the respondents indicate that education, longterm business, land ownership status and amount of LPG consumption positively related to WTP value and be a significant variable in the level of 0,05. From the results of the estimates, the value of WTP is Rp. 36.000,- permonth. So the internalisation of external costs from industries is Rp. 18.144.000,- peryear and from the government subsidy is Rp. 23.202.000,- peryear]

Abstrak :
Persaingan dalam penggunaan terus meningkat, sementara daya dukung bumi tidak bertambah. Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti minyak nabati. Minyak ini, yaitu minyak kelapa sawit di Indonesia, dianggap sebagai komoditas potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan meningkat pesat karena karakteristiknya yang unik dan sifatnya yang multifungsi. Namun sayangnya, tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, inisiatif untuk intensifikasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pilihan yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan lahan yang ada dengan melakukan penanaman kembali (peremajaan) kelapa sawit yang juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kesediaan petani untuk membayar (willingness-to-pay/WTP) dan preferensi mereka untuk melakukan peremajaan, baik untuk petani swadaya maupun petani plasma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WTP petani belum memenuhi dana minimum yang diperlukan untuk melakukan peremajaan, bahkan setelah menerima dukungan dari pemerintah. Namun, beberapa masalah lainnya penting untuk diatasi terlebih dahulu agar kebijakan intensifikasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan. ......The competition of land use is unavoidably increasing while the earths carrying capacity is impossible to expand. One of the feasible solutions is the utilization of available resources, vegetable oil. This oil, particularly palm oil in Indonesia, is presumed as potential commodities to meet global food and energy needs. In the last few years, the demand is increasing rapidly due to its unique feature of interchangeability for most purposes. However, the productivity level in Indonesia remains low. Therefore, the initiative for intensification is critical to meets future demand. An efficient option to increase this productivity is by optimizing the existing land by undertaking palm oil replanting which also aim to improve productivity. This study aims to elicit smallholders willingness-to-pay and their preferences for undertaking replanting, both for independent and plasma farmers. The result of this study shows that the smallholder farmers willingness-to-pay has not met the minimum fund required for implementing replanting even after receiving support from the government. However, overcoming several noteworthy issues are perceived as critical to push the intensification policy trajectory in Indonesia.

Abstrak :
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemajuan kebudayaan adalah museum. Ironisnya, saat ini tarif tiket Museum Nasional relatif rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi maupun harga tiket museum di negara lain. Salah satu cara menambah pendapatan yaitu dengan melakukan penyesuaian tarif tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan analisis terhadap kesediaan membayar tiket Museum Nasional untuk mengetahui besarnya tarif yang aspiratif dengan kemauan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengestimasi besaran kesediaan membayar (WTP) tiket Museum Nasional dan faktor-faktor yang berpengaruh. Metode yang dipakai adalah Contingent Valuation Method melalui pendekatan double bounded dichotomous choice dan regresi logistik. Data diperoleh melalui survei secara daring kepada masyarakat di provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesediaan membayar berada pada rentang median dan jarak interkuatil sebesar Rp25.000-Rp35.000 per orang. Frekuensi mengonsumsi konten sejarah, arkeologi, etnografi bukan melalui kunjungan museum tapi melalui media seperti koran, radio, televisi atau internet (off-site consumption), pendidikan tinggi dan nilai penawaran awal yang diajukan merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi probabilitas kesediaan membayar. Penelitian ini merekomendasikan kepada Museum Nasional agar mengusulkan penyesuaian tarif tiket sekitar Rp25.000-Rp35.000 per orang. Selain perbaikan layanan, Museum Nasional dapat melakukan upaya dalam rangka meningkatkan off-site consumption masyarakat agar dapat mendorong WTP masyarakat maupun jumlah kunjungan ke Museum Nasional (on-site consumption). ......Museum plays an important role in the promotion of culture. Ironically, the National Museum  ticket rates are relatively low when compared to the cost of production and museum ticket prices in other countries. One way to increase income is to make tariff adjustments without burdening the community. Therefore we need an analysis of the willingness to pay for the national museum ticket to find out the amount of aspirational tariffs with the will of the community.This study aims to estimate the amount of willingness to pay (WTP) of the entrance ticket at National Museum  and the factors that influence it. The method used is the Contingent Valuation Method through a double bounded dichotomous choice approach and logistic regression. The data was obtained through a survey of people in the provinces of DKI Jakarta, West Java and Banten. The results showed that the willingness to pay was in the range between median and interquatile distance was Rp25,000-Rp35,000 per person. The frequency of consuming historical, archeological, ethnographic content not through museum visits but through media such as newspapers, radio, television or internet (off-site consumption), higher education and the value of the initial bid are significant variables in the probability of WTP. This study recommends to the National Museum  to adjust the fixed exhibition rate around Rp. 25,000-Rp. 35,000 per person. In addition, the National Museum  can make efforts in order to increase off-site consumption in order to encourage public WTP as well as the number of visits to the National Museum  (on-site consumption).

Abstrak :
Langit malam dengan kegelapan alami dan penuh bintang merupakan sebuah sumber daya alam milik bersama, dan sebagai barang public merupakan tanggung jawab kita Bersama untuk menjaga nya. Polusi cahaya mengurangi kemampuan kita untuk melihat keatas, kepada langit malam yang penuh keindahan dan menghalangi kita untuk melihat berbagai objek langit seperti bintang dan milkyway, selain itu polusi cahaya memiliki konsekuensi terhadap alam, Kesehatan, energi, dan inspirasi. Agar pemerintah dapat melakukan intervensi secara lebih efektif, analisis ekonomi polusi cahaya berkaitan dengan cost dan benefit perlu dilakukan. Skripsi ini menggunakan metode CVM untuk menempatkan nilai ekonomi pada peningkatan kualitas langit malam melalui penurunan polusi cahaya. Responden diberikan pertanyaan mengenai kesediaan mereka membayar untuk kualitas langit malam yang lebih baik. Modus WTP dakam survey ini adalah Rp0, hal ini disebabkan oleh awareness dan pengetahuan terhadap langit malam dan polusi cahaya masih kurang. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi WTP adalah perasaan terganggu oleh keberadaan polusi cahaya dan skyglow, persepsi tentang dampak polusi cahaya terhadap kesehatan, dan persepsi polusi cahaya terhadap lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Estimasi mean dari pengolahan data interval regression menunjukan responden secara rata-rata bersedia membayar sebesar Rp 32774 untuk meningkatkan kualitas langit malam dengan mengurangi polusi cahaya di kawasan Jabodetabek atau rumah mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kunci pembuka bagi penelitian selanjutnya mengenai polusi cahaya di Indonesia. ...... The night sky with natural darkness and full of stars is a natural resource that belongs to everyone, and as a public good it is our collective responsibility to protect it. Light pollution reduces our ability to look up, to the beautiful night sky and prevents us from seeing various celestial objects such as stars and milkyways, besides light pollution has consequences for nature, health, energy and inspiration. In order for the government to intervene more effectively, an economic analysis of light pollution related to costs and benefits needs to be done. This thesis uses the CVM method to place an economic value on improving the quality of the night sky through reducing light pollution. Respondents were asked questions about their willingness to pay for a better quality of the night sky. WTP mode in this survey is Rp0, this is due to lack of awareness and knowledge of the night sky and light pollution. The most significant factors affecting WTP were feelings of being disturbed by the presence of light pollution and skyglow, perceptions of the impact of light pollution on health, and perceptions of light pollution on the environment. This study concludes that the mean estimation of interval regression data processing shows that respondents are on average willing to pay Rp. 32774 to improve the quality of the night sky by reducing light pollution in the Greater Jakarta area or their homes. This research is expected to be an opening key for further research on light pollution in Indonesia.

Abstrak :
Sampah telah menjadi sebuah permasalahan yang semakin tersorot untuk diselesaikan di Indonesia, serta rumah tangga merupakan sumber penghasil sampah terbesar. Layanan curbside recycling muncul sebagai solusi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan juga memiliki peran yang penting dalam pengimplementasian ekonomi sirkular. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi kesediaan membayar (WTP) rumah tangga atas layanan curbside recycling di DKI Jakarta, Indonesia, didukung dengan meneliti faktor apa saja yang memengaruhi kemauan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pemilahan sampah, kemauan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam layanan curbside recycling, dan nilai WTP rumah tangga atas layanan curbside recycling. Dengan menggunakan metode valuasi kontingensi, ditemukan bahwa rata-rata rumah tangga bersedia membayar sebesar 107.265 rupiah (7,34 dolar AS) per bulan untuk layanan curbside recycling. Perempuan (gender) memiliki pengaruh positif terhadap kemauan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pemilahan sampah dan layanan curbside recycling. Untuk nilai WTP rumah tangga, perempuan (gender) memiliki pengaruh negatif, sementara pengeluaran rumah tangga dan perilaku pemilahan sampah memiliki pengaruh positif. ......Waste problems have become one of the most critical issues that need to addressed in Indonesia, and households contribute the most to the national waste production. The curbside recycling service is introduced as a solution to household waste management, while it is also having an essential role in the circular economy implementation. This study aims to estimate the households' WTP value for the curbside recycling service in Jakarta, Indonesia, supported by the assessment of factors affecting the households' willingness to participate in the waste separation activity, the households' willingness to participate in the curbside recycling service, and the households' WTP value for the curbside recycling service. Using a contingent valuation method (CVM), we found that households' average WTP value for the curbside recycling service in Jakarta is 107,265 rupiahs or about 7.34 dollars per household per month. Moreover, gender (female) positively affects households' willingness to participate in the waste separation activity and curbside recycling service. Factors affecting households' WTP value are female (negative effect), expenditure (positive effect), and waste-separating behaviour (positive effect).

Abstrak :
This research aims to explore quantified of monetary use value of food quality in the context of food security. Data were obtained from interviews towards 561 people of rural area in regency of Sleman, Bantul, Kulon Progo and Gunungkidul which are all in Yogyakarta Special Province or Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). This research uses close-ended contingent valuation method (CVM). The result points out that the public willingness to pay for better food quality is high. Thus, the public loss which is caused by poor management of food security policy will be very high in financial term.