Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."

"ABSTRAKKontrak merupakan dokumen yang sangat penting dalam proyek. Kontrak dipandang sebagai hukum yang harus dipenuhi dan menjadi pengatur serta pengendali hak-hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam proyek. Sejak diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001, dikenal istilah PTK sebagai panduan dan pedoman tata kerja dalam kegiatan di sektor migas Indonesia. PTK No. 007 sendiri merupakan PTK yang khusus mengatur mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas. Di dunia Internasional sudah lama dikenal dokumen FIDIC yang merupakan aturan kontrak yang telah digunakan banyak negara. FIDIC juga telah banyak diadaptasi pada proyek-proyek migas di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan antara standar dan prosedur FIDIC dengan PTK No. 007. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi gap diantara kedua dokumen tersebut, kemudian mengevaluasi hasil gap yang telah ditemukan.

---

ABSTRACTContract is a very important document in the project. The contract is considered to be the law that must be completed and became a regulator and controller of the rights and obligations between owner and service provider in the project. Since the enactment of Oil and Gas Law No. 22 year 2001, PTK known as the terms and guidelines for the employment guidelines in the activities of oil and gas sector in Indonesia. PTK No. 007 is a PTK that specifically regulates activities of procurement in upstream oil and gas activities. In international, FIDIC document has long known as the contract rules that have be been used in many countries. FIDIC also has been widely adapted in oil and gas projects in Indonesia. The analysis is to compare standard and procedure between the FIDIC and PTK No. 007. The purpose of this comparison is to identify the gap between the two documents, and evaluate the gap results that has been found."