Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

AbstractIndonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery.

Abstrak :
Penelitian ini bertujan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di hawah pengawasan (controlled delive1y) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif: Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkain peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (controlled deliwry) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional. Dari analisa tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh Direktorat Narkotika Sintetis dalam menjalankan tugasnya saat pelaksanaan controlled delivery. ......The purpose of this thesis is to give aknowledgement to the public about the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board. This research is a qualitative research using descriptive analytic approach and to get some qualified informations, the researcher do a depth interview and observation, In this thesis, the the researcher get knowledge about the effectivity of controlled delivery and every single factor that give effect to the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National 'Narcotics Board. From all those analytics above, the the researcher give some alternative recommendation to Sintetic Directorate of National Narcotics Board to de controlled delivery.

Abstrak :
Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna. Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user. Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order. The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009.

Abstrak :
ABSTRAK
Peredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia saat ini menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan Narkoba merambah ke semua kalangan di seluruh dunia. Perkembangan peredaran perdagangan narkoba memiliki modus operandi yang kian hari semakin canggih dan harus diungkap melalui ?tehnik Penyelidikan dan Penyidikan yang tidak biasa? digunakan pada kejahatan lainnya karena selama ini kejahatan narkoba terindikasi bersifat ?tertutup, luas dan juga terputus?. Menghadapi modus yang berkembang ini maka peredaran Narkoba juga harus diberantas melalui perluasan teknik Penyelidikan dan Penyidikan yang salah satunya dengan menggunakan metode pengawasan (Controlled Delivery). Dalam distribusi peredaran Narkoba lintas wilayah dimana penelitian ini dilaksanakan yakni wilayah hukum Jakarta Barat, maka personil Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan (Controlled Delivery). Tesis ini dikupas melalui tiga teori yakni teori Pencegahan dari Muhammad Kemal Darmawan, teori Sistem Hukum (System of Law) dari Lawrence M. Friedman dan juga yang paling utama ialah Teori Efektifitas dari Ravianto Selanjutnya pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan field research (penelitian lapangan), dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen yang dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Jakarta Barat relatif tinggi dan menjangkau semua kalangan. Dalam distribusi peredaran Narkoba lintas wilayah, personil satuan Narkoba Polres Jakarta Barat memilih menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan karena merupakan metode yang mudah dijangkau dan memiliki beban yang relatif ringan. Serta metode penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan personil satuan Narkoba Polres Jakarta Barat cukup efektif karena selain ringan merupakan metode yang paling mudah dijangkau dalam menghadapi distribusi Narkoba lintas wilayah. Pelaksanaan metode penyerahan di bawah pengawasan dalam pemberantasan Narkoba oleh personil Satuan Narkoba Jakarta Barat tentunya harus berjalan optimal demi menjawab tantangan akan tugas Polri khususnya tugas-tugas yang berkenaan dengan modus peredaran Narkoba yang senantiasa berkembang

---

ABSTRACT
Drugs distribution and trade in Indonesia at this time is showing a very alarming condition, because Drugs crime has penetrated to all spheres in the entire world. The development of Drugs distribution trade has modus operandi that is becoming more advanced each day and has to be revealed by ?unusual investigation technique? used by other crimes, because all this time, Drugs crime is indicated as ?closed, broad, and cut off?. Facing this expanding modus operandi, hence, Drugs distribution has to be eradicated through expanded investigation technique, which one of it is using ?Controlled Delivery? method. In Drugs distribution between region, where this research is executed, namely the West Jakarta jurisdiction, therefore, Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel is using ?Controlled Delivery? method. This thesis is pared through three theories, which is, Prevention Theory from Muhammad Kemal Dermawan, System of Law from Lawrence M. Friedman, and foremost is Effectiveness Theory from Ravianto. Research approach is done qualitatively from field research, where data are obtained through interviews, observations, and document study which has been analyzed through reduction data, and verification. This research result has shown that drugs distribution in West Jakarta Police Resort jurisdiction is relatively high and has reached all spheres. In cross regional Drugs distribution, Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel choose to use ?Controlled Delivery? method because this method is the most reachable method, and relatively has light burden. And Controlled Delivery method performed by Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel is quite effective method, besides the light burden, it is also the most reachable method in facing Drugs distribution cross areas. Controlled Delivery method implementation in Drugs eradication by Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel, indeed has to go optimally for the sake of responding the challenge of Indonesian Nation Police?s task, particularly the tasks regarding the Drugs distribution mode that is always developing

Abstrak :
Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna. Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user. Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order. The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009.

Abstrak :
Kejahatan narkotika merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu metode yang digunakan BNN untuk menyelidiki penyelundupan narkotika adalah controlled delivery. Controlled delivery dapat membuka jalan untuk menangkap pelaku dan membongkar jaringan peredaran gelap narkotika. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan mengambil suatu studi kasus. Digunakan analisa dari studi literatur dan temuan data lapangan. Selanjutnya, hasil analisa data tersebut dihubungkan dengan kerangka pemikiran untuk memperoleh kesimpulan terkait penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika melalui controlled delivery. ...... Narcotic Crimes are common phenomenon which will never be separated with human daily life. The investigation effort on narcotic crimes done by law enforcement with several methods. The law enforcement in Indonesia whose move in prevention and eradication illegal narcotic traffic is National Narcotic Board (NNB). One of the method that NNB use to investigate narcotic smuggling is controlled delivery. Controlled delivery can open a new path in order to find a new way to capture illicit narcotic trafficking offender and expose the illicit narcotic network. The method being used in this research is qualitative method and taking a case study. Furthermore, the result of the analysis data is connected with framework in order to achieve a conclusion in investigating illicit narcotic trafficking through controlled delivery.