Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The commentary on the Vienna convention on the law of treaties provides an in-depth article-by-article analysis of all provisions of the Vienna convention. The texts are uniformly structured : (I) purpose and function of the article, (II) historical background and negotiating history, and (III) elements of the article. The Vienna convention on treaties between states and IOs and between IOs is taken into account where appropriate. In sum, the present commentary contains a comprehensive legal analysis of all aspects of the international law of treaties. Where the law of treaties reaches into other fields of international law, e.g. the law of state responsibility, the relevant interfaces are discussed and contextualized.

Abstrak :
In Indonesia, the concept of Internally Displaced Persons (IDPs) has not obvious enough and become the basis of thought yet. It can be seen from the regulation that regulate the IDPs which none of those regulations uses IDPs terminology. Another provides evidence is no regulation in act level regarding IDPs. The best regulation regarding IDPs in Indonesia is Presidential Decree Number 3 Year 200}. The consequence of this condition, IDPs problems could not handle properly. Contrary condition with international, there are several instruments can be apply to resolve the IDPs problem such as The 1951 Refugee Convention, the 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. The Second Additional Protocol 1977 The protection of victims of non-international armed conflicts, and The Guiding Principles on Internal Displacement (Guiding Principles). International bodies dealing with IDPs, like UNHCR could not directly access IDPs in Indonesia because of state sovereignty. This article is trying to provide the big picture of IDPs condition and the policy in Indonesia relating to the international law.

Abstrak :
This book offers a comprehensive analysis of the law of treaties based on the interplay between the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and customary international law. Written by a team of renowned international lawyers, it offers new insight into the basic concepts and methodology of the law of treaties and its problems.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Hasil penelitian memberi sebuah pemahaman bahwa Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya ternyata masih banyak terdapat banyak kekurangan. ......This focus of this study is about the implementation of unfair competition provision pursuant to Paris Convention into the Indonesian law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice. This study is using the secondary date and done by qualitative analysis that resulted comparative analysis date. The result of this study is giving an understanding that Indonesia is still lack in implementing unfair competition provision pursuant to Paris Convention into national law, which is Law Number 15 Year 2001 About Mark and its application in practice.

Abstrak :
Wisata Konvensi memiliki keunggulan-keunggulan lebih bila dibandingkan dengan usaha atau kegiatan wisata biasa, sehingga ia merupakan primadona kegiatan kepariwisataan dan menjadi incaran banyak negara di dunia. Usaha memajukan wisata konvensi akan memacu pertumbuhan kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. DKI Jakarta sebagai salah satu destinasi utama wisata konvensi di Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk disejajarkan dengan destinasi-destinasi wisata konvensi lainnya di kawasan Asia. DKI Jakarta sebagai destinasi wisata konvensi internasional telah dikomunikasikan oleh banyak pelaku dengan fungsi dan tugas yang berbeda antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya. Para pelaku dimaksud yaitu : Direktorat Jantiara/ Pariwisata, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Biro Konvensi Jakarta, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, usaha-usaha pariwisata (konvensi) dan assosiasi. Metode pengkomunikasian dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi pemasaran, yang salah satu elemennya adalah promosi. Dalam hal ini, penulis mencoba mengkaji penggunaan konsep bauran promosi atau promotional mix sebagai metode untuk mempromosikan DKI Jakarta sebagai kota tujuan wisata konvensi. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif-deskriptif dengan kajian pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi terlibat atau desk research (participant observation). Pemilihan informan sebagai sasaran wawancara didasarkan kepada 'anggapan' bahwa mereka telah mewakili keseluruhan pelaku. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dan dari literatur-literatur yang ada. Temuan kajian yang paling utama adalah bahwa dari sejumlah pelaku promosi, hanya Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan Biro Konvensi Jakarta sebagai pelaku utama (secara signifikan) mempromosikan DKI Jakarta sebagai kota tujuan konvensi. Para pelaku promosi lainnya adalah sebagai pelaku yang 'berkewajiban' memberikan dukungan dan bantuan, bukan sebagai pelaku utama. Walaupun para pelaku mengatakan bahwa mereka telah menggunakan konsep bauran promosi sebagai metode promosi, namun sesungguhnya mereka belum menjadikan konsep bauran promosi (promotional mix) secara tepat dan sistematis sebagai acuan dalam menyusun struktur dan pelaksanaan kegiatan kegiatan promosi. Pemahaman mengenai kondisi keberhasilan destinasi pesaing utama (dalam hal ini Singapura), bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi penetapan kebijakan dan strategi/taktik promosi. Penelitian ini juga menemukan kecenderungan perbedaan signifikansi penggunaan elemen-elemen konsep bauran promosi dari satu pelaku dengan pelaku yang lainnya, karena didasarkan pada fungsi, tugas pokok, dan tujuan masing-masing pelaku. Di samping itu, penulis menungkapkan pula signifikansi penggunaan masing-masing elemen bauran promosi. Para pelaku mengakui bahwa metode bauran promosi dianggap relevan sebagai tools untuk mempromosikan DKI Jakarta sebagai kota tujuan wisata konvensi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis menawarkan rekomendasi berupa rancangan formulasi pelaksanaan promosi.