Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah merenggut banyak korban termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Pemerintah menetapkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengizinkan mahasiswa tenaga kesehatan tingkat akhir untuk membantu menangani pasien COVID-19 yang tidak sejalan dengan perundang – undangan. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif, di mana penulis akan menjelaskan permasalahan tersebut secara deskriptif. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta menerapkan aturan yang tertera dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mengizinkan mahasiswa keperawatan tingkat akhir untuk berpraktik dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Dalam rangka melindungi mahasiswa yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. selaku Vice President of Human Capital & General Affair di PT Pertamina Bina Medika menjelaskan bahwa seluruh mahasiwa yang berpraktik di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk fasilitas kesehatan dalam bentuk BPJS dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) akan bertanggung jawab secara hukum. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai salah satu rumah sakit yang menerapkan surat edaran tersebut akan bertanggung jawab atas tenaga kesehatannya. Dengan penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan, sebaiknya cukup mengeluarkan surat edaran terutama yang tidak sejalan dengan perundang – undangan di Indonesia, hanya dalam keadaan yang darurat agar tidak menimbulkan disharmonsisasi....... Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia has claimed many victims, including health workers as the front liners. The government stipulates Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic which allows final-year medical students to help treat COVID-19 patients, which is not in line with the legislation. This research is in the form of normative juridical research with qualitative methods, where the author will explain the problem descriptively. Pertamina Central Hospital (RSPP), one of the largest hospitals in Jakarta, applies the rules stated in Circular Letter Number HK.02.01/MENKES/4394/2020 concerning Registration and Licensing of Health Workers during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemi, and allow final year nursing students to practice under the supervision of health workers who already have a Certificate of Registration (STR). In order to protect students working at Pertamina Central Hospital (RSPP), Dr. Asep Saifudin S.H., M.M., CHRP., CHRA. as Vice President of Human Capital & General Affairs at PT Pertamina Bina Medika explained that all students who practice at Pertamina Central Hospital (RSPP) will receive protection in the form of health facilities in the form of BPJS and Pertamina Central Hospital (RSPP) will be responsible for them. It can be concluded in this study that Pertamina Central Hospital (RSPP) as one of the hospitals implementing the letter, will be responsible for its health workers. This research suggests that Ministry of Health, to only issue circular letters especially those that are not in line with the legislation in Indonesia, only in an emergency situation so as not to cause disharmony."

"Latar belakang: Corona Virus Disease 19 (COVID-19) merupakan sebuah kumpulan gejala permasalahan saluran napas atas yang disebabkan olehh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini telah menjadi permasalahan global, dan diketahui bahwa populasi lanjut usia memiliki risiko jangkitan dan mortalitas yang tinggi. Prevalensi mortalitas pasien COVID-19 lanjut usia adalah 49,9%. Angka ini sangatlah tinggi karena pasien lanjut usia memiliki faktor risiko yang lebih banyak dibandingkan populasi dewasa, faktor risiko tersebut adalah usia, komorbiditas, dan adanya perubahan fungsi tubuh. Salah satu faktor risiko yang penting untuk dipertimbangkan dalam menilai prognosis adalah status nutrisi pasien. Disebutkan bahwa pasien lanjut usia memiliki prevalensi risiko malnutrisi yang tinggi yaitu berkisar antara 18-78%. Oleh karena itulah penelitian memiliki tujuan untuk melihat hubungan status nutrisi dengan mortalitas pasien COVID-19 berusia lanjut.Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi kohort retrospektif dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medis pasien Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo.Hasil: Total subjek penelitian berjumlah 459 orang dengan pasien berusia 60-69 tahun sebanyak 302 orang (65,7%) dan pasien berusia ≥70 tahun sebanyak 157 orang (34,2%). Rata-rata usia subjek penelitian adalah 67,78 ± 6,9 tahun dengan median 66 tahun. Jenis kelamin subjek yang paling mendominasi adalah laki-laki dengan jumlah 279 orang (60,8%). Sebanyak 177 orang (38,6%) dinyatakan berisiko malnutrisi menggunakan asesmen malnutrition screening tool (MST). Angka mortalitas dalam perawatan pasien COVID-19 berusia lanjut adalah 28,3%. Pada analisis bivariat, didapatkan bahwa malnutrisi memiliki hubungan yang signifikan pada mortalitas pasien COVID-19 berusia lanjut dengan relative risk 2,63 (95% CI: 2,603-6,273; p = 0,000).Kesimpulan: Malnutrisi meningkatkan risiko mortalitas pasien COVID-19 berusia lanjut.......Introduction: Corona Virus Disease 19 (COVID-19) is a disease that is caused by SARS-CoV-2 and can be identified by several respiratory symptoms. This disease has been a global threat in every country, and it is known that elderly population have the greatest risk of infection and mortality. The mortality prevalence of eldery patients infected by COVID-19 in Indonesia is 49,9%. The prevalence is so high because elderly patient carries a lot of risk factors, such as age itself, comorbidities, and functional body change. One of the risk factors that we need to consider to be prognostic factors is nutrition status. Malnutrition prevalence in elderly patients is estimated to be 18-78%. With that in mind, this research is intended to look at the effect of nutrition status on mortality in COVID-19 elderly patients.     Method: This research is using retrospective cohort as its study design. We used secondary data from the Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo patient’s medical records.Result: There are 459 research subjects with 302 people (65,7%) in the 60-69 years old age population and 157 remaining people (34,2%) in ≥ 70 years old age population. The mean age in this study was 67,78 ± 6,9 years old with the median of 66 years old. This study population was dominated by males group of 279 people (60,8%). A total of 177 people was diagnosed with risk of malnutrition by malnutrition screening tool (MST) assessment. In-hospital mortality occurred for 28,3% from total sample population.  Bivariat analysis showed that malnutrition has a significant relationship with mortality in COVID-19 elderly patients with a relative risk of 2,63 (95% CI: 2,603-6,273; p = 0,000).Conclusion: Malnutrition increased the mortality risk for COVID-19 elderly patients."

"Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik.......Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice."