Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This article aims at discussing 2 main problems: 1) in how far harm done by corporate crime in Indonesia; and 2) how is the criminal policy passed in overcoming corporate crime in Indonesia? The result of this discussion points: First, corporate crime is a kind of crime that makes society restless and that is risks the interests of State. The harm done is in the form of material an immaterial things for citizens, State and other corporations. Second, corporate crime should be included in the Code of Criminal Laws as a criminal act by the offender. In line with this, the subject of offence in the Code of Criminal Laws should be widened to include corporations with a threat of either grave punishment by prison or fine punishment, or both of them. However, said penal efforts should be integrated with the overcoming of non penal ones.

Abstrak :
Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, pertumbuhan pinjaman online berbasis peer-to-peer (P2P) lending di tanah air mengalami kemajuan pesat. Sayangnya, hal ini memunculkan ancaman teror dengan kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik dari perusahaan P2P lending, seperti yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri dan alasan para tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal KSP Inovasi Milik Bersama tidak dijerat hukum tindak pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus terhadap kasus KSP Inovasi Milik Bersama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada personel Dittipideksus Bareskrim Polri dan OJK dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta berita acara hasil penyidikan kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana saat ini proses penyidikan sudah sampai penyerahan tersangka dan barang bukti ke pengadilan. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, korporasi ini diidentifikasi sebagai crime corporation atau perusahaan yang secara sengaja didirikan untuk tujuan kejahatan. Kasus KSP Inovasi Milik Bersama tidak dikenakan pertanggungjawaban korporasi karena di dalam KUHP belum menganggap korporasi sebagai subjek hukum serta belum tercapainya kesepahaman antara penegak hukum terkait hal tersebut. ......Along with the rapid advances in technology, the growth of online lending based on peer-to-peer (P2P) lending in the country is progressing rapidly. Unfortunately, this raises the threat of terror with violence, humiliation, and defamation from P2P lending companies, such as KSP Inovasi Milik Bersama. This study aims to analyze the investigation process carried out by the Ditipideksus Bareskrim Polri and the reasons the suspects in the case of the illegal online loan of KSP Inovasi Milik Bersama were not charged with corporate criminal law. This study uses a qualitative method through a case study of the case of the KSP Inovasi Milik Bersama. Data was collected by interviewing the personnel of the Dittipideksus Bareskrim Polri and OJK and studying documentation of the laws and regulations as well as the minutes of the results of the investigation of the case. The results of this study indicate that the investigation process carried out is in accordance with the procedures in force in the National Police Chief Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations where currently the investigation process has reached the submission of suspects and evidence to court. Based on the results of the investigation, this corporation is identified as a crime corporation or a company that is intentionally established for criminal purposes. The case of the KSP Inovasi Milik Bersama is not subject to corporate responsibility because the Criminal Code does not yet consider corporations as legal subjects and an understanding has not been reached between law enforcement regarding this matter.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Whistleblowing System (WBS) dalam internal korporasi, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat eksploratif-identifikatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dirancang sebuah mekanisme khusus yang dapat menggabungkan perlidungan yang diberikan oleh Intemal Korporasi dengan Pihak eksternal yang terkait, yang diterapkan melalu perangkat regulasi yang ada, dan perlu dijalin kerjasama dengan pihak eksternal oleh korporasi dalam rangka penerapan WBS.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.

Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.

Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

---

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.

The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.

Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.

The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime. ABSTRAK

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.

Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.

Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

---

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.

The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.

Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.

The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime.

Abstrak :
Karya akhir ini membahas keterlibatan operator dan regulator dalam kejahatan terhadap keselamatan penerbangan dengan menggunakan metode studi kepustakaan Keterlibatan operator dan regulator dianalisis dengan menggunakan konsep state corporate crime yang melihat bagaimana regulator terlibat di dalam tindak kejahatan khususnya memberikan fasilitas untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh operator terhadap keselamatan penerbangan. Hasil dari tulisan ini memperlihatkan bahwa operator sengaja melakukan perawatan dan perbaikan yang tidak layak terhadap pesawat yang mengalami kerusakan sebagai aktivitas yang membahayakan dan merupakan kejahatan terhadap keselamatan penerbangan Regulator terlibat karena tidak melakukan pengawasan pengaturan dan evaluasi yang layak terhadap kegiatan operator.

---

The objective of this study was to see the involvement of operator and regulator in crime against the safety of aviation by using literature study The involvement of both operator and regulator was analyzed with the concept of state corporate crime which sees how regulator was involved in crime especially by facilitating the crime by operator to the crime against the safety of aviation. The result of this study shown that operator did not fix and maintain their planes with decent treatments with intention as harmful activity and as crime against the safety of aviation Regulator was involved since they did not supervise regulate and evaluate operator activities.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang environmental harm pada pencemaran Sungai Ciujung yang dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp and Paper PT. IKPP . Konsep environmental harm digunakan karena istilah "crime" sering didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan-aturan. Sedangkan pencemaran Sungai Ciujung diakibatkan karena pembuangan limbah cair dari aktivitas industri yang legal dan sah karena memiliki izin dari pemerintah. Limbah cair yang dibuang ke sungai memiliki zat-zat kimia yang apabila melebihi baku mutu air akan merusak fungsi dari Sungai Ciujung. Dampak yang muncul dari pencemaran Sungai Ciujung berupa kerugian lingkungan dan masyarakat yang tinggal dan memanfaatkan keberadaan sungai.

---

This paper discuss about environmental harm to pollution of Ciujung River conducted by PT. Indah Kiat Pulp and Paper PT IKPP . The concept of environmental harm is used because 39 crime 39 is often defined as a violation of the rules. While the pollution of the Ciujung River is caused by the disposal of liquid waste from legal and legitimate industrial activity because it has permission from the government. Liquid waste discharged into the river has chemicals that, if exceeding the water quality standard, will impair the function of the Ciujung River. The impact that arises from pollution of the Ciujung River is the loss of the environment and the people who live and utilize the existence of the river.

Abstrak :
Dalam kehidupan manusia sehari-hari, peran korporasi sangatlah besar. Baik sebagai penyedia produk dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu korporasi menjadi salah satu tonggak pergerakan ekonomi dunia. Meskipun demikian, bukan suatu hal yang tidak lumrah suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menjadi membingungkan jika berkaca kepada pendefinisian korporasi yang masih rancu di Indonesia. Setidaknya terdapat 4 (empat) definisi korporasi yang berbeda yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan berbeda di Indonesia. Hal ini menjadi masalah karena sejatinya pendefinisian korporasi melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia menyamakan semua badan usaha (tidak mempertimbangkan apakah badan usaha tersebut adalah (i) perkumpulan orang atau (ii) perkumpulan modal). Dengan kata lain, di depan mata hukum positif Indonesia, dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas ("PT") atau suatu Comanditaire Venotschaap ("CV"), mereka akan diperlakukan secara sama. Fenomena tersebut membawa suatu isu hukum yaitu pemrosesan perkara tindak pidana korporasi yang bertolak belakang dengan esensi dari pemidanaan korporasi itu sendiri karena parameter yang digunakan disama ratakan bagi seluruh bentuk badan usaha di Indonesia padahal masing-masing jenis badan usaha memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Implikasi hukum yang muncul bagi fenomena tersebut salah satunya adalah pembebanan sanksi yang dibebankan kepada subjek hukum yang kurang tepat dan tidak tercapainya tujuan dalam memidana korporasi dalam hal terjadi suatu tindak pidana korporasi. ......The role of corporation in human's life is very essential. Both as a provider of products and services for the needs of society. Therefore, corporation is one of the cornerstones of the movement of the world economy. Even so, it is not unusual for a corporation to commit or be involved in a crime. This becomes an issue as the definition of corporation in Indonesia is still ambiguous. There are at least 4 (four) different definitions of corporation which are regulated through different laws and regulations in Indonesia. This is a problem because actually the definition of a corporation through laws and regulations in Indonesia equates all business entities (without considering whether the business entity is (i) an association of people or (ii) an association of capital). In other words, in the eyes of Indonesia's positive law, in an event of a crime committed by a Limited Liability Company ("PT") or a Comanditaire Venotschaap ("CV"), they will receive the same treatment. A legal issue arises from this phenomenom, namely the processing of corporate criminal cases which is contrary to the essence of punishing a corporation itself because the parameters used are the same for all forms of business entities in Indonesia even though each type of business entity has different characteristics. One of the legal implications that arise for this phenomenon is the imposition of sanctions imposed on legal subjects that are not appropriate and the goal is not achieved in convicting corporations in the event of a corporate crime.

Abstrak :
ABSTRAK Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengawasan dan regulasi yang lemah menjadikan sektor kehutanan rentan terhadap korupsi. Pemberian izin oleh pemerintah dalam rangka alih fungsi lahan serta hak guna usaha yang bermasalah memperlihatkan adanya sebuah hubungan timbal balik antara korporasi dan pemerintah dalam penerbitan izin. Pemberian izin yang mudah dengan cara ilegal tersebut kemudian berkontribusi atas penghancuran hutan. Penghancuran hutan tersebut merupakan salah satu langkah untuk membuka lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan permasalahan tersebut dalam kerangka pemikiran state-corporate crime untuk menemukan hubungan antara korupsi dan deforestasi.

---

ABSTRACT This paper is dedicated for high rates of deforestation in Indonesia, particularly in Buol District, Sulawesi Tengah Province. Weak supervision and regulation makes the forestry sector vulnerable to corruption. The granting of permits by the government in the context of land conversion and the issue of cultivation rights shows a reciprocal relationship between the company and the government in issuing permits. Ease of licensing illegally contributes to forest destruction. Destroying the forest is one step to clear land that was originally a forest area into an oil palm plantation. This paper will try to explain the problem in the framework of the state-corporate crime thinking to find a relationship between corruption and deforestation.