Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 memberikan dampak terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan ”kekuatan” kepada komisi ini sehingga berhasil menjadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewenangan istimewa ini tidak dinikmati oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keadaan yang berbeda ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap harmonisasi dalam sub sistem peradilan pidana yang bekerja dalam hal pemberantasan korupsi sehingga akan menghambat pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap harmonisasi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana dalam penangangan perkara korupsi namun perbedaan tersebut belum mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana, hal ini disebabkan walaupun mempunyai tujuan yang sama dalam hal pemberantasan korupsi, kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing instansi tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Namun keadaan yang berbeda ini harus segera diakhiri dengan cara memberikan kewenangan yang sama kepada Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

The formation of the Corruption Eradication Commission by virtue of Law No.30 of 2002 has brought about impact in the form of differences in the application of criminal procedure law in the handling of corruption cases. The breakthrough of criminal procedure law in Law No.30 of 2002 has given “strength” to the commission in such a way so as to result in its becoming a respected commission. This special authority is not, however, shared by the Police and the Public Prosecutor’s Office. There is concern that these different conditions will influence the harmonization of the criminal judicature sub system which focuses on the eradication of corruption in such a way so as to hamper the achievement of objectives which are aimed to be reached. The objective of this research is to ascertain whether such differences will influence the harmonization of the criminal judicature system. This research is made by using the juridical normative method. Based on the research results, it may be concluded that although there are indeed differences in the application of criminal procedure law in the handling of corruption cases, such differences have not resulted in the non-harmonization of the criminal judicature system due to the fact that although they are all aimed at eradicating corruption, the authorities exercised by each of the institutions are separate and interdependent. Still, this State of differences must immediately end by extending authorities to the Police and the Public Prosecutor’s Office which are the same as those extended to the Corruption Eradication Commission."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh e-Procurement sebagai sebuah disrupsi digital dalam mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengangkat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yaitu e-KTP sebagai studi kasus. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur. Partisipan penelitian yang diawawancara merupakan dua orang pegawai KPK dan satu orang dengan latar belakang LSM yang bekerjasama dengan KPK di bagian STRANAS yang mengawasi dan mengimplementasi e-Procurement. Hasil dari wawancara kemudian dianalisa menggunakan teori white collar crime, situational crime prevention theory, dan neutralisation theory. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendesain e-Procurement untuk menggantikan sistem pengadaan yang lama, terdapat kegagalan menggabungkan komptensi digital kompetensi manajemennya untuk menjadikan e-Procurement sebuah disrupsi digital yang bersifat transparan, mudah, murah, berjangkauan luas, daring, dan cepat.

---

The aim of this study was to analyse the impact of e-Procurement as a digital disruption in minimising the number of procurement corruption cases. This study reflected on the e-KTP corruption case as the case study. This study was done using qualitative method through a semi-structured interview technique. Participants of the study were two KPK representatives and one NGO representative who worked closely with KPK in STRANAS and was involved in the implementation and maximising the use of e-Procurement to eradicate corruption in the procurement of goods and services. The results of this study were then analysed further using white collar crime theory, situational crime prevention theory, and neutralisation theory. The conclusion of this study is that in designing e-Procurement as a replacement to the conventional procurement process, faced failure in synthesising digital competency and management competency in enabling e-Procurement as a digital disruption with transparency, easily accessible, affordable, vast, online, and fast as its traits."