Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Imam Akbar Wahyu Nuryamto, author
Analisis Permanence Principle (Prinsip Permanen) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Colombo Commentary on The Jakarta Statement on Principles For Anticorruption Agencies = Analysis of the Permanence Principle of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Based on the Colombo Commentary on The Jakarta Statement on Principles For Anticorruption Agencies
xPermanence Principle menentukan agar lembaga pemberantas korupsi dibentuk dengan dasar hukum yang kuat dan stabil seperti konstitusi atau setidaknya undang-undang khusus yang memberi penguatan kelembagaan, memastikan eksistensi dan melindunginya dari perambahan mandat hingga pembubarannya. Pengaturan dalam UUD sejalan dengan constitusional importance sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK merupakan lembaga negara...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Dzadit Taqwa, author
Kewenangan dewan perwakilan rakyat {DPR) dalam menggunakan hak angket (enquette) terhadap komisi pemberantasan korupsi (KPK) = The authority of the house of representatives in exercising right of inquiry upon the corruption eradication commission
ABSTRAK
Tulisan ini membahas justifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan ketatanegaraan mengenai hubungan kelembagaan antara negara. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, temuan dari Skripsi ini dapat menjadi referensi dari jawaban atas casu quo pada khususnya dan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hesti Widyaningrum, author
Penyitaan oleh penyidik KPK terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi = Seizure by investigator of indonesian corruption eradication commission against assets of suspected corruption
Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41812
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Delanie Arestha, author
Pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan guna mengoptimalisasikan implementasi prinsip good governance = The implementation of the function and tasks of Corruption Eradication Commission (KPK) on the prevention in order to optimize the implementation of the principles of good governance
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library