Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andri Parwito
"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat berbagai perubahan dalam berbagai bidang. Pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat termasuk bidang yang mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Layanan pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi disebut juga dengan e-Government.
Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan, telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada wajib pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pendaftaran (e-Registration), layanan pelaporan (e-Filing), layanan pembayaran (e-Payment). e-Filing merupakan layanan pelaporan SPT secara elektronik dengan menggunakan teknologi internet, e-Filing diharapkan dapat membantu wajib pajak melaporkan SPT secara online tanpa terkendala dengan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak, dan mengurangi kehadiran wajib pajak di kantor pelayanan pajak.
Keuntungan dari layanan e-Filing adalah dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi waktu pelaporan SPT dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta mengurangi kesalahan dalam memasukan data SPT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem e-Filing terhadap biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Cost of Compliance) dengan subyek penelitian adalah pengguna e-Filing di wilayah Jakarta.
Penelitian ini akan mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari cost of compliance wajib pajak dengan adanya sistem e-Filing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hubungan asosiatif antara dua variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya sistem e-Filing ternyata tidak ada pengaruh dengan cost of compliance wajib pajak.

The advancement of information and communication technology has made various changes in various fields. The services provided by the government to the community are included in the fields that experience changes in line with the advancement of information technology. The services provided by the government to the community by utilizing information technology are also called e-Government.
Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented electronic system services to tax payers, which are realized in e-Registration service, e-Filing service, and e-Payment service. E-Filing constitutes a service of annual tax return (SPT) reporting electronically by using internet technology. E-Filing is expected to be able to help tax payers report annual tax return (SPT) online without being hampered by the working hours of Tax Service Offices, and which reduces the presence of tax payers at tax service offices.
The advantages of e-Filing service are to reduce the charge of reporting cost, reduce annual tax return (SPT) reporting time, and reduce documentation used by tax payers as well as reduce mistakes in entering the data of SPT. This research is aimed to analyze the impact of e-Filing system on the costs incurred by tax payers in fulfilling the Cost of Compliance, with e-Filing users within the territory of Jakarta as the subject of the research.
This research will find out whether or not e-Filing system has significant impact on tax payers? cost of compliance. This research applies quantitative approach using associative relation between two variables. The result of this research shows that the application of e-Filing system does not have impact on tax payers? cost of compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T25860
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Meidy Amalliatiara Putri
"

Penelitian ini membahas analisis evaluasi kebijakan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambaha nilai pada indurstri kayu lapis dengan konsep compliance cost dan  administrative cost . Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisi kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang terjadi pada PT XYZ dengan konsep compliance cost dan konsep administrative cost yang timbul atas pelaksanaan proses pengembalian kelebihan PPN serta dampak kebijakan restitusi terhadap PT XYZ. Efek direct money cost PT XYZ muncul karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sisi time cost sedikit memberatkan karena jangka waktu yang lama sedangkan dari sisi psychological cost pemeriksaan memberikan beban psikologis kepada karyawan selama proses pemeriksaan berlangsung. Efek collection cost yang ditanggung tidak dirasakan secara langsung, efek time cost pemeriksaan pada akhir tahun buku mempermudah DJP dalam melakukan pemeriksaan sedangkan efek psychological cost dirasakan oleh fiskus karena pemeriksaan memberikan beban bagi fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Perusahaan perlu melakukan upaya Tax Diagnostic Review atas setiap aspek perpajakan salah satunya dengan melakukan ekualisasi pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak berupa denda dan/atau bunga pajak. Perlu adanya suatu pengkajian dalam pelaksanaan fasilitas insentif pajak untuk perusahaan eksportir agar tidak menghambat Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan produksi.

 


This study discusses the analysis of the value added tax refud policy evaluation of the overpayment of value added tax on the plywood industry with the concept of compliance costs and administrative costs. This research uses a postpositivist approach with descriptive research type. The purpose of this study is to analyze the policy of refund VAT that occur at PT XYZ with the concept of compliance costs and the concept of administrative costs and the impact of restitution policies on PT XYZ. The direct money cost effect of PT XYZ because under comply in fulfilling tax obligations, in terms of time cost is burdensome because of the long period of time while in terms of psychological cost it provides psychological burdens to employees during the audit process. The effects of collection costs are not have impact directly, the time cost effect of the audit tax at the end of the financial year makes it easier while the psychological cost effect the tax authorities because the audit imposes a burden on the tax authorities. Companies need to make Tax Diagnostic Review efforts on every aspect of taxation, one of which is by conducting tax equalization so as to reduce the tax burden. There needs to be an assessment in tax incentive facilities for exporting companies so as not to impede taxpayers from conducting production activities

 

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadira Chairany Haical
"Sengketa kompensasi kerugian fiskal merupakan sengketa turunan yang muncul akibat koreksi fiskal atas kerugian yang dilaporkan Wajib Pajak (WP), dan meskipun tidak menghasilkan keuntungan finansial langsung, sengketa ini menimbulkan beban yang nyata dari sisi ekonomi, waktu, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus atas Putusan Banding No.X/2022 untuk Tahun Pajak 2020 guna menganalisis penerapan prinsip cost of compliance (fiscal cost, time cost, dan psychological cost). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek fiscal cost, WP harus menanggung biaya jasa konsultan, administrasi, dan sumber daya internal yang tidak sedikit; dari aspek time cost, proses sengketa yang panjang menciptakan ketidakpastian fiskal dan menghambat aktivitas bisnis; sedangkan dari aspek psychological cost, WP mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa meskipun sengketa ini tidak memengaruhi arus kas langsung, dampaknya signifikan terhadap keberlangsungan dan perencanaan usaha WP. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pemeriksaan sejak awal agar sengketa dapat dicegah, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem e-court di Pengadilan Pajak untuk mempercepat proses dan mengurangi tekanan psikologis bagi WP.

The dispute over fiscal loss compensation is a derivative conflict arising from tax authority corrections to losses reported by taxpayers. Although it does not result in direct financial gain, the dispute imposes tangible burdens in terms of economic cost, time, and psychological stress. This research employs a qualitative method using a case study approach based on Appeal Decision No.X/2022 for the 2020 Fiscal Year to analyze the application of the cost of taxation principle (fiscal cost, time cost, dan psychological cost. The findings show that in terms of fiscal cost, taxpayers must bear considerable expenses for consultants, administrative processes, and internal resources; in terms of time cost, the prolonged dispute process creates fiscal uncertainty and disrupts business activities; and in terms of psychological cost, taxpayers experience mental stress due to prolonged legal uncertainty. These three aspects demonstrate that although the dispute does not affect immediate cash flow, it significantly impacts business continuity and planning. Therefore, improving the quality of tax audits from the outset is essential to prevent unnecessary disputes, and adopting technologies such as the e-court system in the Tax Court is recommended to expedite resolution processes and reduce the psychological burden on taxpayers."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library