Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan yang pesat telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Dewasa ini pendirian dan perkembangan industri-industri kosmetik terlihat semakin terasa signifikan. Terdapat beberapa regulasi yang seringkali digunakan dalam pengakan hukum kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia, yakni Undang-Undang Merek (UU Nomer 20 Tahun 2016), Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomer 8 Tahun 1999). Pemalsuan kosmetik melanggar merek kosmetik lainnya yang telah terdaftar, Dalam kasus pemalsuan kosmetik, Undang-Undang Merek merupakan regulasi utama yang seharusnya digunakan dikarenakan pemalsuan sendiri merupkan bentuk pelanggaran merek. Apalagi dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Merek pada Pasal 100 Ayat (3) yang mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek yang menyebabkan gangguan kesehatan dan/atau kematian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tidak semua kasus pemalsuan kosmetik dianggap sebagai bentuk Pelanggaran Merek karena mayoritas kasus yang dianilisis masih dianggap sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Permasalahan utama Undang-Undang Merek masih jarang digunakan adalah karena adanya ketentuan mengenai delik aduan pada Undang-Undang k. Untuk itu, seharusnya terdapat pengecualian terhadap Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Merek ini agar lebih dapat digunakan secara efektif.

---

ABSTRACTRapid economic and scientific developments have led to massive changes in cosmetic products, Indonesian traditional medicine and medical devices. Today, the establishment and development of the cosmetic industries seems increasingly significant. There are several regulations that are often used in law enforcement against cosmetic counterfeiting. These regulations come from different laws, such as the Mark Law (Law No. 20 of 2016), the Health Law (the Law No 36 of 2009) and the Consumer Protection Law (the Law No. 8 of 1999). As counterfeit cosmetics is infringing a registered trademark, Mark Law is one of the main regulation. Especially, the new Mark Law (No. 20 of 2016) imposes heavier penalties to trademark infringer that caused health problems and/or the death of human beings This research analyzes 50 court decisions on the case of illegal/counterfeit cosmetics from 2010-2018 in Indonesia. This article concludes that in Indonesia, not every problem of counterfeit cosmetics treated as Trademark Infringement because majority of the cases still treated as Health Law Infringement. The provision of Mark Law that require the trademark owner to initiate the legal process of the infringement of their trademark is the most used reason why counterfeiting cosmetics in Indonesia cannot easily be treated as trademark infringement This article recommends that the infringement of article 100 paragraph (3) on the Mark Law should be treaded as a regular offences not based on complaint."

"Artikel ini membahas mengenai alasan tingginya jumlah uang Rupiah palsu yang beredar di DKI Jakarta dibandingkan dengan kota dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Transaksi tunai yang terjadi setiap hari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dianggap menjadi suatu aktivitas rutin dan gaya hidup yang seringkali membuat masyarakat menjadi abai terhadap keaslian uang Rupiah yang mereka gunakan atau mereka terima, sehingga memunculkan banyak kesempatan bagi para pelaku potensial kejahatan pemalsuan uang, ini dapat dijelaskan melalui teori routine activity melalui segitiga kejahatan dan yang didukung dengan teori lifestyle exposure.

---

This article discusses the reasons for the high amount of counterfeit Rupiah banknotes circulating in Jakarta compared to other cities and provinces in Indonesia. Cash transactions that occur every day and done by all levels of demographic are considered to be a routine and lifestyle activity that often leaves people ignorant or underestimates the authenticity of the Rupiah banknotes they use or receive, thereby generating opportunities for potential perpetrators of money counterfeiting crimes, this can be explained through the theory of routine activity through the crime triangle and are supported by the lifestyle exposure theory."

"Tesis ini membahas tentang tipologi kejahatan pembuatan dan peredaran obat palsu di Indonesia berikut dengan modus operandi yang biasa dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengkalkulasi hasil temuan dalam bentuk kategorisasi yang dapat dianalisis berdasarkan tipologi kejahatan pembuatan dan peredaran obat palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi pemberitaan yang dihimpun berdasarkan penelusuran dengan mesin pencarian Google dengan pembatasan waktu periode 01/01/2000 hingga 30/06/2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kejahatan pembuatan dan peredaran obat palsu di Indonesia memiliki unsur corporate crime dan organized crime. Kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku didasari oleh aspek motivasi terhadap the economics of crime dan pilihan rasional pelaku dalam mengendalikan target sasarannya.

---

The focus of this study the typology of the crime and modus operandi of making and circulating counterfeit medicines in Indonesia.The study aims to map and calculate the findings in the form of categorization that can be analyzed based on the typology of the crime of manufacturing and circulating counterfeit medicines. The method used in this research is the content analysis method of the news compiled based on searches using the Google search engine with a time limit of 01/01/2000 to 30/06/2022. The results of this study indicate that the crime of manufacturing and circulating counterfeit drugs in Indonesia has elements of corporate crime and organized crime. Criminal activities conducted by perpetrators are based on the motivation for the economics of crime and the rational choice of the perpetrators in controlling their targets."

"Iklan Layanan Masyarakat versi 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) dari Bank Indonesia merupakan program sosialisasi penanggulangan uang palsu yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Penayangan Iklan Layanan versi 3D ini dimulai di periode quarter akhir tahun 2004 (October) sampai 2005, dan masih sesekali muncul di awal tahun 2006. Akhir tahun 2004 adalah periode di mana tingkat penyebaran dan kejahatan uang palsu meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kejahatan uang palsu yang seringkali muncul pada berita di media baik cetak ataupun elektronik. Ada yang mengaitkan isu penyebaran uang palsu ini dengan isu politik sehubungan dengan pemilu dan yang cukup mengherankan adalah munculnya kasus pemalsuan uang dan cukai yang melibatkan aparat pemerintah dan saat itu menjadi sorotan masyarakat karena seringkali muncul menjadi berita utama.Bank Indonesia sebagai Iembaga negara yang independen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tabun 1999, adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Independensi tersebut ditandai dengan diberikannya kewenangan penuh pada Bank Indonesia dalam menentukan target-target yang akan dicapai (Goal Independence) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti moneter (Instrument independence) dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya dalam pasal 10 ditegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penytapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju infiasi. Salah satu tugas berat dari Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan rupiah.Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya Bank Indonesia hares mencegah penyebaran uang palsu yang saat itu marak beredar di masyarakat. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi, tekanan inflasi yang terjadi berasal dari sisi permintaan dan penawaran. Dalam hal ini Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan sedangkan tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (Bencana alam, kejahatan pemalsuan uang, naiknya harga BBM dll.) sepenuhnya berada di luar kendali Bank Indonesia. OIeh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi terutama masyarakat. Hal inilah yang mendasari kampanye Iklan Layanan Masyarakat versi 3D sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat untuk turut membantu menekan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang semakin kuat. Partisipasi masyarakat luas sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari kampanye Iklan Layanan Masyarakat ini yaitu mencegah penyebaran uang palsu sehingga dampak dari kejahatan ekonomi ini dapat dicegah sedini mungkin."

"Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari praktisi pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pakar Hukum Pidana pada Kantor Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Selain metode wawancara, juga digunakan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya.Dari analisis terhadap wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa:1) timbulnya kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing disebabkan adanya motif ekonomi dan motif politik untuk mencari suaka;2) kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan cara menggunakan paspor milik orang lain (impostor);3) Hukum pidana Indonesia hanya mengatur tentang kejahatan pemalsuan dokumen asing dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Keimigrasian belum diatur tentang kejahatan tersebut;4) Penanganan kejahatan oleh petugas imigrasi hanya berupa deportasi saja, tidak dilakukan proses pro justisia, dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan khawatir adanya keterlibatan petugas imigrasi bila menggunakan pasal pemalsuan dalam KUHP;5) kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang bersifat transnasional, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan tersebut, salah satunya dengan Mutual Legal Assistance (MLA), yang terdapat dalam Konvensi TOC;6) Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan paspor asing belum berjalan efektif sesuai tujuan, karena terhadap pelaku hanya dikenakan pengusiran, sehingga tidak ada efek jera yang berakibat pelaku datang kembali dengan modus operandi yang berbeda.

---

This research is focused on law enforcement of foreigners use a fake passport to enter and/or exit from Indonesian territory, especially occurred in International Airport, Soekarno-Hatta, based on Indonesia Penal Law. While these crimes are transnational crimes, so does the international rules about these will be discussed in this thesis. This research is using qualitative method with descriptive design.The data was collected by means of deep interview. The interview are held to people consists of law practitioners in Immigration Office Soekarno Hatta, Directorate General of Immigration, Local Attorney of Tangerang City, Local Courts of Tangerang City and Penal Law Expert in the Office of Cabinet Secretary on Law Division. This research also used rules, acts and other literature to complete it.From the Analysis, the conclusions are :1). Fake passport crimes by foreigner are caused by economical and political motives to look for Assylum;2). Those crimes are held by using other person passport (impostor);3) Indonesian Penal Law are only regulating the aliens document counterfeit through KUHP, while on Immigrations act has not been regulating it yet;4) The punishment given by the immigration officer about those crime are only deportee those foreigners, not finished until pro justicia procedures, because there is no sections in Immigration law ruled that matters. Other reason is because there was anxiety about immigration officer roles in handling these crimes if using counterfeit section in KUHP;5) those crimes are transnational crimes and need many institutional coordination, example Mutual Legal Assistance (MLA) on TOC conventions;6). Law enforcement to aliens passport counterfeit crimes have not been effectively done because there is only deportee as punishment to the criminals."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk terutama menganalisis bagaimana tanggung jawabpenyelenggara Online Marketplace atas peredaran barang fashion palsu yang dijual dalamsitusnya. Selain itu tesis ini meneliti juga mengenai bagaimana sistem transaksi yang terjadidalam situs online marketplace dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil terkait denganpenjualan barang fashion palsu yang dilakukan oleh anggota penjual dari sistem onlinemarketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadapperaturan perundangan yang terkait dengan e-commerce dan penyelenggara jaringan elektronik.Bahwa sistem transaksi online marketplace yang terdapat di Indonesia tergambar secaragaris besar dalam Angka 1 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Selain itu bahwa modelbisnis online marketplace tersebut tidak sesuai untuk dikategorikan sebagai agen, distributorataupun sistem titip jual dan walaupun hanya menjadi pihak enabler, penyelenggara onlinemarketplace pun memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan jual beli melalui situsnyadiantaranya adalah melakukan approval atas informasi yang diunggah oleh merchant dalamsitusnya.Atas peranan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggara onlinemarketplace turut bertanggung jawab atas peredaran barang fashion palsu yang terjadi melaluisitusnya. Sehubungan dengan transaksi yang sangat besar jumlahnya yang terjadi dalam situsonline marketplace, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat selaku konsumen danpenyelenggara online marketplace yang bersinergi untuk mencegah kerugian yang dapat timbulatas peredaran barang fashion palsu melalui situs online marketplace

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the liability of Online Marketplace providers regarding thedistribution of counterfeit fashion goods that sold on their websites. Moreover, this thesis alsoexamines the system of transactions that occur in the online marketplace site and disputesettlements that can be done regarding the selling of counterfeit fashion goods (thataccomplished by the online marketplace merchants) based on laws and regulations in Indonesia.The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a study of laws andregulations related to consumer protection law, e-commerce and electronic system provider.The transaction system run by Indonesian online marketplaces is depicted the Circular ofthe Director General of Taxation Number Se-62 / PJ / 2013 About Affirmation of TaxationProvisions Over E-Commerce Transactions. Although only an enabler, online marketplaceproviders also have a significant role in trading activities through their website including givingapprovals on the information uploaded by merchants on website.Therefore, it can be said that the online marketplace providers responsible for thedistribution of counterfeit fashion goods that occur through their websites. Regarding thenumerous amount of transactions that occur in the online marketplace sites, participation of thepublic as consumers and providers of online marketplaces is needed to work together to preventlosses that may arise on the distribution of counterfeit fashion goods through online marketplacesites."

"Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat Generasi Z untuk membeli produk palsu, khususnya barang mode palsu. Penelitian ini menggunakan tiga variabel etika, seperti religiosity, ethical concern, dan attitude towards lawfulness di mana dari variabel-variabel tersebut, ada pengujian statistik apakah variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap attitude towards buying counterfeit fashion items. Penelitian ini juga membuktikan mediating role of attitude antara religiosity, ethical concern, attitude towards lawfulness dan behavioural purchase intention towards counterfeit fashion items. Sampel penelitian ini adalah mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun dan pernah atau sering membeli barang-barang fashion palsu. Analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil dari analisis data menyimpulkan bahwa religiosity, ethical concern, dan attitude towards lawfulness memiliki pengaruh signifikan terhadap attitude towards buying counterfeit fashion items. Attitude towards buying counterfeit fashion items juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioural purchase intention towards counterfeit fashion items. Untuk mediating role of attitude, variable tersebut terbukti mampu memediasi religiosity, ethical concern, dan attitude towards lawfulness dengan behavioural intention to purchase counterfeit fashion items.

---

This research intends to analyze factors affecting Generation Z' intention to purchase counterfeit products, specifically counterfeit fashion items. This research utilizes three ethical variables, such as religiosity, ethical concern, and attitude towards lawfulness, in which from those variables, there is statistical testing whether those variables have significant influence for the attitude towards buying counterfeit fashion items. This research also proved the mediating role of attitude between religiosity, ethical concern, attitude towards lawfulness and the behavioural purchase intention towards counterfeit fashion items. The samples of this research are those who are 18 to 25 years old and ever or often purchase counterfeit fashion items. The data analysis uses Partial Least Square (PLS). The result from data analysis concluded that religiosity, ethical concern, and attitude towards lawfulness have significant influence to the attitude towards buying counterfeit fashion items. Consumer's attitude towards the purchase of counterfeit fashion items are also proved to have significant influence to the consumer's behavioural purchase intention towards counterfeit fashion items. For mediating role of attitude, it is proven that it is able to mediates religiosity, ethical concern, and attitude towards lawfulness with behavioural purchase intention towards counterfeit fashion items."

"Tesis ini membahas pelaksanaan manajemen pencegahan penggunaan dokumen perjalanan palsu pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana penggunaan dokumen perjalanan palsu pada tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, permasalahan prosedur yang terdapat dalam penanganan penggunaan dokumen perjalanan palsu ditinjau dari aspek manajemen sekuriti serta mencari solusi kongkrit dan efektif yang dapat diterapkan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode Observasi. Dengan melakukan pengungkapan kompleksitas realitas sosial terhadap fenomena yang diteliti. Untuk memahami kondisi faktual yang teijadi pengamatan dilakukan dengan cara mengamati setiap gejala terhadap objek yang diteliti dan dilakukan dengan pengamatan terlibat.Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa globalisasi menjadi faktor yang memengaruhi teijadinya migrasi illegal karena semakin terbukanya akses terhadap informasi juga sebagai dampak buruk dari globalisasi itu sendiri yaitu semakin terbatasnya sumber-sumber dan pengaruh dari isu keamanan dunia.Negara Indonesia digunakan sebagai jalur transit maupun tujuan dari migrasi illegal tersebut dan melibatkan organisasi pendukung migrasi illegal tersebut. Hal ini terbukti dari temuan kasus-kasus penggunaan dokumen perjalanan palsu yang digunakan dengan motif, illegal worker, Illegal Entry, dan Illegal Stay.Permasalahan dalam tesis ini adalah lemahnya peran pemeriksaan keimigrasian terhadap dokumen perjalanan sehingga sering terjadi penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak mampu dideteksi. Hal ini selain disebabkan lemahnya kualitas pemahaman petugas terhadap pengetahuan identifikasi dokumen palsu, terbatasnya sarana dan prasarana pemeriksaan dokumen dan prosedur yang tidak mengenai sasaran dan tidak sistematis.Permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan membuat standar operasi prosedur yang dapat menjadi pedoman dalam kegiatan teknis penanganan penggunaan dokumen perjalanan palsu, yang mencakup, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem dan teknologi pendukung serta mengatur tentang pengembangan informasi dan pengetahuan tentang temuan kasus-kasus dokumen perjalanan palsu agar dapat digunakan untuk memberikan pemahaman terkait dokumen perjalanan palsu, tindakan yang perlu dilakukan dan sebagai bahan dalam informasi berguna bagi organisasi.

---

This thesis will examine the implementation of the management of counterfeit travel document usage prevention at the Soekarno-Hatta Airport Immigration Checkpoint. The purpose of the research is to be acquainted with the usage of counterfeit travel document: what and how the practice of counterfeit travel document at the Soekarno-Hatta Immigration Checkpoint, also to indentified the procedure problem occurred in dealing with the counterfeit travel document use regards to the security management aspect, also to find a tangible and effective solution that can be implemented.

The research is a qualitative research and draw on observation method by explaining the social fact complexity on the phenomenon that is researched. For identifying the factual circumstance that occurred, the observation is conducted by examining each indication toward the object of the research and conducted by engaged observation.

It has been found from the research that globalization is the factor determined the illegal migration since its enhanced the information access, also as the downside of globalization itself that limits the resources and global security issue.

Indonesia has been targeted as either the transit pathway or destination for the illegal migration which also involved the illegal migration encouraging organ ization. It has been proved from the finding cases of counterfeit travel document usages by various motives: illegal worker, illegal entry and illegal stay."

"Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formiilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang bertujuan hanya untuk menghindari para pihak dari suatu hukuman atau dari uapaya hukum pihak lain, yang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Hasil penelitian menyarankan bahwa agar salah satu syarat dikabulkannya permohonan perubahan data atau perubahan nama pemegang hak pada sertipikat atas suatu tanah dapat terlebih dahulu dilakukan pengumuman atas transaksi jual beli atau pengalihan tersebut pada surt kabar atau pada instansi daerah setempat, hal mana bertujuan untuk lebih menjaga serta melindungi kepentingan atau kedudukan pihak ketiga.

---

This thesis discuss that a legal action of sales and purchase transaction cannot be overviewed just by formal side but also should be overviewed from its background or other elements or the will of parties in sales and purchase transaction must be to be consider if those kind of sales and purchase transaction are pure sales and purchase transaction or dissembler agreement with aim to avoiding punishment or legal remedy that occur from the opposite party, those kind of transaction can be categorized as forfeiture/counterfeit. This research suggest that one of the terms/requirement so the solicitation of data or the party right entitled to land act can be granted by making announcement of those kind of transaction or those kind if diversionary in newspaper or local authority, which those action are needed with it aims is to protect the interest of the third parties."

"This study examines Vietnamese female consumers’ attitudes towards counterfeit branded products;by investigating the influence of brand image, product involvement and price advantage towardsdecision-making processes associated with purchasing and ownership. An inductive anti-positivistapproach was adopted, employing qualitative methods; drawing from in-depth interviews distilledand synthesized using Word Cloud software, as Geographic Information System (GIS) based SpatialAnalyses. Findings suggest that Price Advantage plays a determining and predominant role in encouragingconsumers’ purchase intention of a counterfeit product. In addition, Brand Image has positiveeffect on the purchase intention as well; while product involvement plays no significant role in theprocess. Further observations point to there being paucity of literature that focuses on Vietnameseand ASEAN markets. With this is mind, a new conceptual framework was developed to reflect thenuances of the Vietnamese consumer experience; which it is suggested will be of value to scholars,practitioners and further studies."