Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena budaya asal Korea Selatan atau disebut Korean Wave, memberikan pengaruh bagi kaum muda di Asia, termasuk Indonesia. Musik K-Pop menyebar luas ke seluruh dunia lewat berbagai situs dan media sosial lainnya. Dengan mendunianya K-Pop ini, membuka peluang para pemasar untuk melihat perilaku konsumen penggemar Budaya Korea Selatan ini. Penelitian ini merujuk pada fenomena tersebut yang bertujuan untuk memahami motivasi yang mendasari penggemar K-Pop dalam melakukan penggunaan replika pakaian dan aksesoris artis K-Pop. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivis, dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan metode wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai motivasi penggemar K-Pop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pembelian dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menunjukkan identitas sebagai penggemar K-Pop. ......The cultural phenomenon of South Korea or Korean Wave, gives an impact to the young generation of Asia, including Indonesia. The K-Pop music is going worldwide through various sites and social media. With K-Pop music is going global opens the opportunity for marketers to observe the consumer behaviour of fans of the South Korea Culture. This study is based on this phenomenon which objective is to understand the motivations underlying K-Pop fans in making use of clothing and accessories replica of K-Pop artist. This study used a qualitative approach, the constructivist paradigm, and is descriptive. The data was collected in-depth interview method to obtain a thorough picture of the motivation of K-Pop fans. The results suggest that purchase motivation motivated by the need to show the identity of the K-Pop fans.

Abstrak :
Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang. Salah satu fungsi dari Akta Autentik adalah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah sengketa hukum agar membantu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian bagi pihak yang berkepentingan dalam akta. Oleh sebab itu apabila Notaris dalam jabatannya melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang yang mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam hal pembuatan Akta Autentik dapat dikenakan sanksi. Terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana seperti pemalsuan, maka Notaris yang bersangkutan bisa saja dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana pemalsuan terhadap Akta Autentik lebih berat hukumannya daripada surat-surat biasa, hal ini dikarenakan Akta Autentik dinilai mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya atau karena Akta  Autentik  mempunyai  tingkat  kebenaran  lebih  tinggi  daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.

---

The Notaries obtain an authority from the law, that is based on Law Number 30 of 2004 about Notary Position and also it's amendments to Law No. 2 of 2014. The Notary is an official to make an authentic deed about all deeds, agreements and stipulations required by the Regulations or by interested parties are required to be made into authentic deed, make sure an approval date, keep the deed and provided Grosse, copies and quotations, all as long as in the regulations are not also assigned or excluded to another officers or other person. One of the functions of the Authentic Deed is to help recall some events if there is a legal dispute to be used as an evidence, so that it can be used by the interested parties in the deed. Therefore, if the notary did an act of abuse the authority or did an arbitrary action, so that notary can be sentenced. And if the action violates the criminal act such as a forgery, then that notary may be included as a subject of a criminal sanction. In the criminal law, a falsification of authentic deed have more severe punishment than the ordinary letters, this is because the content of an authentic deed have a higher level of truth and validated more than an ordinary letter or other letters, so it is a necessary to increase the criminal maximum punishment.

Abstrak :
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat mengakibatkan Notaris dan PPAT patut diduga melakukan tindak pidana, lalu bagaimana tanggungjawab Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan surat, dan bagaimana kedudukan akta otentik yang terbukti mengandung unsur pemalsuan surat, dalam menjawab permasalahan tersebut tesis ini menggunakan metoda yuridis normatif, dengan menganalisis masalah tersebut melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Maka PPAT/Notaris dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, apabila terbukti ada unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik, dan akta otentik yang terbukti ada unsur pemalsuan di dalamnya dapat menjadikan akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

---

Notary and Land Deed Official PPAT is an officer who by law are authorized to create an authentic deed. An authentic deed is evidence that the strength of perfect, therefore it is proper authorities to make such deed must keep the products it produces. The element of error in making authentic act can result Notary and PPAT reasonably suspected of committing a crime, then how responsibilities Notary and PPAT in making authentic act containing elements of forgery, and how to position the authentic act is proven to contain elements of forgery, in addressing these problems this thesis using normative juridical method, by analyzing the problem through secondary law which is material literature literature and legislation. Notary and PPAT then be held criminally accountable, if it is proven there is an element of error in making authentic deed and authentic act that proved there was an element of forgery in it can make authentic deed into a deed under hand.

Abstrak :
Notaris merupakan profesi dibidang hukum terutama pemberian jasa pembuatan akta. Tesis ini membahas mengenai pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan perbandingan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Studi Kasus Perbandingan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 03/Pts/Mj. PWN Prov. Sumatera Selatan/VIII/2014 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 01/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta/I/2015. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia serta sanksi yang diterima oleh Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal membuat akta autentik yang melanggar Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah adanya suatu pemalsuan data yang dilakukan oleh Notaris maupun para pihak penghadap dalam membuat akta. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Undang-Udang Jabatan Notaris.

---

Notary is a profession in the field of basic law made service creation deed. This thesis discusses the regulation and procedure of inspection by the Notary Supervisory Board in the imposition of Notary Act on the disturbance of the Notary Law and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and to determine the compliance by the Notary Regional Supervisory Board Case Study Comparison of Decision of Regional Supervisory Board Number 03 Pts Mj. PWN. South Sumatera VIII 2014 and Decision of Regional Supervisory Board Number 01 Pts Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta I 2015 . The problems involved in this thesis is how the determination of the provisions and procedures of the examination by the Notary Supervisory Board MPN in the imposition of the Notary Act on the disturbance of the Notary Position Law UUJN and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and issued by the Notary from the Supervisory Board of Notary in the case of making an authentic deed relating to the Regulation of Notary Position. The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. The results of the research used in this thesis are the data of concentration which is done by Notary and the constituents in making the deed. Notary doing the thing that can be done in accordance with the Regulation of Notary Public Occupation.

Abstrak :
The objective of this study is, through a review of current literature on product counterfeiting and piracy, to propose specific topics that future research needs to investigate....

Abstrak :
Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah. Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap yang hadir di hadapan Notaris/PPAT. Akan tetapi pada praktiknya, meskipun pengenalan wajib dilakukan, terdapat banyak permasalahan hukum akta Notaris/PPAT yang disebabkan adanya identitas, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta, akibat hukum terhadap Akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada.

---

Human relations as social beings create the need for evidence to designate a right or an event. The position of a Notary as a public official with the authority granted by the State through a law to meet the needs of the community for authentic evidence that has the impeccable strength of evidence of what is contained in it. In practice, a Notary can hold a position as an Land Titles Registrar (PPAT) as an extension of the National Land Agency to make authentic deeds regarding land rights. Notary/PPAT has a role to determine whether an action could be stated in the form of a Deed or not, one of which is by introducing an observer who is present before a Notary/PPAT. However in practice, there are many legal issues of Notary/PPAT deeds due to false identities, documents, letters or statements which then cause harm to other parties. This is what happened in the case of identity and signature counterfeiting in making the Sale and Purchase Act in South Jakarta by presenting false figure who acted to be one of the parties, as stated in the Verdict of the Jakarta Capital City High Court Number: 10/PID/2018/PT.DKI. The problems that will be examined and analyzed are regarding the application of the Notary/PPAT prudential principles in the making and signing of Deeds, legal consequences of Deeds containing forgery of signatures and identity of the parties, protection of the injured party, and the legal consequences of implementing the Credit Agreement based on Buy and Sell Deed containing forgery. This research uses juridical-normative research, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. The results of the study are presented in descriptive analytical terms that describe a situation or event to be analyzed to be able to draw conclusions and provide understanding of existing problems.

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan pidana adalah Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, dihubungkan (di-juncto-kan) dengan perbuatan pidana atau delik itu sendiri. Meskipun sering digunakan dalam proses peradilan pidana terhadap Notaris, pada kenyataannya ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP maupun Undang ? Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memberi penjelasan yang memadai mengenai hal tersebut. Mengingat fokus penelitian adalah penerapan ajaran penyertaan melalui pendekatan UUJN dengan melakukan studi kasus terhadap putusan hakim, maka penelitian ini dilakukan dengan cara eksplanatoris. Penelitian menghasilkan beberapa temuan pokok, sebagai berikut: pertama, agar seseorang dapat dipidana sebagai peserta tindak pidana ia harus memenuhi persyaratan penyertaan serta unsur kesalahan dan pertanggungjawabannya tidak tergantung pada dipidana atau tidak dipidananya pelaku utama; kedua, perbuatan Notaris yang memenuhi kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai peserta dalam suatu tindak pidana hanya mengakibatkan Notaris dipidana sama dengan pelaku tindak pidana. Namun demikian, perbuatan tersebut tidak secara serta merta berimplikasi pada akta yang dibuat oleh Notaris dalam mewujudkan penyertaan dalam tindak pidana. Perbuatan tersebut baru dapat berimplikasi pada akta Notaris apabila persyaratan dalam UUJN tidak terpenuhi dalam pembuatan akta, dimana akta yang dibuat adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

---

ABSTRAK
Notorious phenomenon of Notary receiving summons to appear before Police investigator, prosecutors or judge has been increasing in the criminal justice system. In general, the provisions in the Penal Code (KUHP) imposing by the investigator, prosecutor or judge, to determine a Notary to be a suspect, the accused, and further to sentence them on an act of crime are Article 55 to Article 62 KUHP concerning participation in doing an act of crime, in conjunction to (juncto) the predicate crime. Eventhough, those article are often used, KUHP and the Law of Notarial Function (UUJN) gives insufficient explanation on such matter. Considering the focus on this research is the application of theory of participation based on UUJN by examining a judge?s decision, thus, this research will use explanatory method. The research gives several findings such as: first, to accuse a person as a participant of a crime, he/she must fulfill the requirements of participation, moreover, the elements of fault and his/her responsibility is not depend on whether the perpetrator is guilty; second, an act of a Notary that meet the requirements as a participant in a crime shall only cause the Notary to be accused equally with the perpetrator. However, such act does not automatically affect the Notarial Deed. It can only be implied to a Notarial deed, only if, the Deed does not drafted in accordance with the requirementsunder UUJN, namely, the deed does not made in a notarial form which can only be equalized to a non notarial form of deed.

Abstrak :
Pemalsuan produk telah menjadi isu global saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) pada tahun 2020 diperkirakan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peredaran produk palsu mencapai lebih dari Rp291 triliun. Dalam rangka mengatasi isu pemalsuan, beragam cara telah dilakukan oleh produsen maupun peneliti. Banyak skema telah dikembangkan seperti skema anti pemalsuan menggunakan RFID atau NFC, skema Tag Reapplication Detection, skema Physical Unclonable Structures, dan lainnya namun belum mampu menyelesaikan isu pemalsuan secara menyeluruh termasuk pemalsuan dengan skenario penggunaan kembali label produk asli pada produk palsu. Pada penelitian ini akan diusulkan sebuah skema anti pemalsuan berbasis perceptual image hash dengan menggunakan label NFC, QR code dan protokol autentikasi online. Skema ini bekerja dengan membuat relasi antara produk dan informasi produk yang tersimpan di dalam label NFC. Relasi ini dibuat dengan memanfaatkan gambar / citra dari bentuk atau motif produk yang merupakan ciri khas suatu produk. Tujuannya adalah agar produk tidak mudah dipalsukan dan dapat diketahui keaslian dari produknya. Skema ini dibangun dengan menggunakan label NFC untuk menyimpan informasi produk. Label NFC ini memiliki fitur Counter yang nilainya akan bertambah secara otomatis apabila label ini dibaca. Hal ini bertujuan untuk melacak dan menelusuri serta memastikan keaslian dari produk. Proses autentikasinya menggunakan protokol autentikasi online yang akan terhubung dengan server produsen, sehingga informasi produk yang tersimpan dalam label NFC akan diverfikasi secara langsung dengan informasi produk yang tersimpan pada database produsen. Di samping itu, skema ini juga memanfaatkan kombinasi dua algoritma perceptual image hash yaitu Average Hash (AHash) dan Difference Hash (DHash) sebagai fitur pengamanan terhadap citra relasi antara produk dengan informasi produk yang tersimpan dalam label NFC, sehingga citra relasi tidak mudah untuk dipalsukan yang dapat mengakibatkan “kekeliruan” informasi. Lalu sebagai “pelengkap” fitur keamanan tambahan, QR code digunakan untuk memicu perubahan status penjulan produk, sehingga memudahkan dalam mendeteksi bahwa produk telah terjual dan dijual oleh penjual yang sah. Usulan skema anti pemalsuan berbasis perceptual image hash ini akan difokuskan pada studi kasus batik tulis yang memiliki motif batik yang berbeda. Motif batik tulis ini akan menjadi citra relasi yang menghubungkan produk dengan informasi produk dalam label NFC. Untuk mengetahui keamanan dari skema anti pemalsuan ini, penulis melakukan analsis keamanan dengan mengacu pada praktik umum dalam mengevaluasi sistem autentikasi produk serta analisis keamanan secara matematis. Hasilnya adalah skema ini mampu mendeteksi dan tahan terhadap pemalsuan. ......Product counterfeiting has become a global issue today and also in Indonesia. According to the Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) in 2020 estimated that economic losses caused by the circulation of counterfeit products will reach more than IDR 291 trillion. In order to overcome the issue of counterfeiting, various methods have been used by producers and researchers. Many schemes have been developed such as anti-counterfeiting schemes using RFID or NFC, Tag Reapplication Detection schemes, Physical Unclonable Structures schemes, and others but have not been able to completely solve the issue of counterfeiting including counterfeiting with scenarios of reuse of original product labels on counterfeit products. In this study, a perceptual image hash-based anti-counterfeiting scheme will be proposed using NFC tags, QR codes and online authentication protocols. This scheme works by creating a relation between the product and the product information stored in the NFC tag. This relation is created by utilizing images of the shape or motive of the product which is the fingerprint of a product. The goal is that the product is not easily counterfeited and the authenticity of the product can be known. This scheme is built using NFC tags to store product information. This NFC tag has a Counter feature whose value will increase automatically when this tag is read. It aims to track and trace and ensure the authenticity of the product. The authentication process uses an online authentication protocol that will connect to the producer's server, so that product information stored in the NFC tag will be verified directly with product information stored in the producer's database. In addition, this scheme also utilizes a combination of two perceptual image hash algorithms, namely Average Hash (AHash) and Difference Hash (DHash) as a security feature for the image of the relationship between the product and product information stored in the NFC tag, so that the image of the relationship is not easy to fake. which may result in “mis” information. Then as a "complementary" additional security feature, a QR code is used to trigger a change in the sales status of the product, making it easier to detect that the product has been sold and sold by a legitimate seller. The proposed anti-counterfeiting scheme based on the perceptual image hash will focus on case studies of batik tulis with different batik motives. This batik tulis motive will be an image of the relation that connects the product with product information in the NFC tag. To find out the security of this anti-counterfeiting scheme, the author conducts a security analysis with reference to the general practice of evaluating product authentication systems and mathematical security analysis. The result is that the scheme is capable of detecting and resisting counterfeiting.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh faktor sosial, personal, dan sikap konsumen terhadap keinginan melakukan pembelian tas mewah tiruan di Jabodetabek. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik statistik SEM untuk menganalisis data. Hasil penelitian menyarankan bahwa manajemen tas mewah asli harus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk baru yang memiliki nilai keunikan yang tinggi serta melakukan usaha yang lebih besar dalam menekankan kualitas superior dari segi fungsi maupun keandalan tas mewah asli. Hasil penelitian juga menyarankan pemerintah untuk mengedukasi konsumen mengenai akibat negatif dari pembelian barang tiruan, terkait standar etika moral, maupun akibatnya dari segi ekonomi dalam skala mikro maupun makro. ...... This thesis discusses the influence of social & personality factors, and consumer attitudes toward desire to make a purchase counterfeit luxury handbags in Jabodetabek. This research is descriptive research and using SEM statistical techniques to analyze the data. The results of the study suggest that the management of original luxury bags must innovate and release new products that have high value, uniqueness, and also emphasize more in the superior quality of original luxury bags in terms of functionality and reliability. The results also suggested the government to educate consumers about the negative consequences of purchasing counterfeit goods, and relate it to moral, ethical standards, and its consequences in terms of the microeconomics and macroeconomics scale.