Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred.

Abstrak :
Keberadaan covernote yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan pencairan dana kredit yang diberikan oleh Bank. Hal ini dikarenakan seringkali objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur masih dalam proses yang belum dapat diselesaikan, sehingga diperlukan adanya keterangan dari Notaris yang dapat memberikan kepercayaan kepada bank bahwa proses pengikatan jaminan akan segera dilakukan. Dalam praktek, permasalahan dapat terjadi apabila kredit dicairkan dengan berdasar pada covernote, namun proses pengikatan dengan Hak Tanggungan belum terpenuhi dengan sempurna. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/PDT/2019/PT BJM, dimana bank telah mencairkan dana kredit padahal proses pembebanan Hak Tanggungan belum dilakukan, bahkan proses balik nama sertifikat keatas nama debitur belum selesai. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai kedudukan covernote sebagai dasar untuk pencairan kredit dan kekuatan covernote untuk pencairan dana kredit yang objek jaminannya belum dibebankan dengan Hak Tanggungan pada putusan Nomor 5/PDT/2019/PT BJM. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedudukan covernote hanyalah sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit.Dasar untuk dilakukannya pencairan kredit bukan karena adanya covernote, melainkan setelah bank sudah mendapatkan keyakinan terhadap debiturnya. Kekuatan Covernote hanya sebagai surat keterangan yang tidak mengikat para pihak dan tidak dapat menjadi jaminan dari Notaris, sehingga Bank tidak dapat berlindung begitu saja dibalik covernote untuk dapat melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Sebelum mencairkan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) ......The existence of covernote issued by Notary in practice plays an important role for disbursement of credit funds provided by the Bank. This is due to the fact that the object of credit gurantees given by debtors is still in the process of being completed, so it is necessary to have a statement from Notary who can give faith to the Bank that the process of binding the guarantee will be carried out soon. There are many problems that can arise from covernoteisuued by Notary. In practice, problems can occur if the credit is disbursed based on the covernote, but the binding process with the Mortgage has not been fulfilled perfectly. This research raises the case that occurred in the High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM, where the Bank has disbursed credit funds eventhough the process of transferring the name of the debtor has not been completed. So this research raises issues regarding the position of the covernote for the disbursement of credit funds whose collateral objects have not been charged with Moortgage in High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM. This research was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis, using secondary data. From the results of the research, it was found that the covernote position was only one of the conditions for credit disbursement. The basis for credit disbursement is not because of a covernote, but after the bank has gained faith in the debtor. The power of the covernote is only as a certificate that is not binding on the parties and cannot be a gurantee from a Notary, so that the bank cannot simply hide behind the covernote to be able to justify the disbursement of credit. Before disbursing credit, bank must assess the 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). 

Abstrak :
Peran Notaris di bidang perbankan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum baik bagi debitur maupun kreditur melalui akta autentik yang dibuatnya. Salah satu dokumen yang dibutuhkan Bank dalam rangka pencairan kredit kepada debitur yaitu surat keterangan atau covernote. Covernote yang dibuat oleh Notaris GH untuk salah satu Bank BUMN mengakibatkan Notaris GH dikenakan sanksi tipikor. Dalam penelitian ini membahas kedudukan hukum covernote Notaris dalam kredit perbankan dan tanggungjawab Notaris GH atas pembuatan covernote yang mengakibatkan terjadinya tipikor dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah covernote dibutuhkan oleh para pihak dalam perkreditan perbankan, hal ini juga menjadi living law dalam praktik kenotariatan. Kedudukan hukum covernote termasuk kewenangan lainnya Notaris, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN karena dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN terdapat kata-kata “antara lain” artinya kewenangan lain Notaris tidak hanya sebatas yang dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Selain itu, hasil penelitian ini menerangkan tanggungjawab Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp adalah secara pidana karena covernote yang telah dibuat oleh Notaris GH terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Notaris yang diminta oleh Bank BUMN untuk mengeluarkan covernote, sebaiknya tetap membuat covernote yang sesuai prosedur, yaitu hanya berisi fakta yang terjadi, tidak berisi jaminan mengenai keabsahan atau tidak adanya cacat pada jaminan dan tidak menjamin waktu penyelesaian dokumen yang sedang dilakukan proses administrasi karena hal tersebut bukan kewenangan dari Notaris atau PPAT. Bank juga seharusnya tidak menjadikan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap berdasarkan analisis perbankan dan prinsip-prinsip pemberian kredit. ......The role of a notary in the banking sector is urgently needed to create legal certainty for both debtors and creditors through the authentic deed they have made. One of the documents needed by the Bank in order to disburse credit to debtors is a statement letter or cover note. A cover note made by a GH Notary for one of the state-owned banks resulted in a GH Notary being subject to corruption sanctions. This research discusses the legal position of notary covernotes in bank credit and the responsibility of GH notaries for making covernotes which resulted in corruption in the Pangkal Pinang District Court Decision No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. The research method used is normative juridical research and explanatory research typology. The results of the research in this thesis are that covernotes are needed by parties in banking credit, this is also a living law in notary practice. The legal position of the covernote includes other powers of a Notary, as in Article 15 paragraph (3) UUJN because in the Elucidation of Article 15 paragraph (3) UUJN there are the words "among other things" meaning that the other powers of a Notary are not only limited to those stated in the Elucidation of Article 15 paragraph ( 3) UUJN. In addition, the results of this study explain the responsibility of a Notary in the Decision of the Pangkal Pinang District Court No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp is criminally because the covernote that was made by Notary GH contained negligence and did not match the facts that occurred, so that the act fulfills the elements of Article 3 of the Corruption Law, namely that everyone benefits themselves and abuse authority and harm state finances or the country's economy. Suggestions that can be given in this study are that a Notary who is asked by a BUMN Bank to issue a covernote, should still make a covernote according to the procedure, which only contains facts that occurred, does not contain guarantees regarding the validity or absence of defects in the guarantee and does not guarantee the completion time of the document which is being carried out by the administrative process because this is not the authority of the Notary or PPAT. Banks should also not use covernotes as the basis for disbursing credit, but still based on banking analysis and the principles of lending.

Abstrak :
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh developer yaitu tidak terlaksananya AJB karena sertipikat yang diurus oleh Notaris belum terbit. Adapun pembeli mengajukan gugatan perdata dan dalam Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.306/PDT/2020/PT.DKI menyatakan developer telah wanprestasi dan memerintahkan Bank berhenti melakukan pendebetan angsuran kredit atas nama pembeli sampai developer melaksanakan prestasinya. Disisi lain, putusan tersebut merugian Bank sebagai penyalur kredit terlebih sertipikat yang dijadikan jaminan belum ada sedangkan rumah tetap dikuasai oleh pembeli. Padahal mereka sejak semula telah mengetahui adanya covernote Notaris yang menyatakan sedang melakukan kepengurusan sertipikat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli dan Bank atas wanprestasi yang dilakukan developer dan tanggung jawab Notaris atas tidak dipenuhinya covernote. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli adalah bersifat represif karena berkaitan dengan Putusan Pengadilan sedangkan perlindungan terhadap Bank dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Dalam kaitannya dengan Notaris yang tidak dapat menyelesaikan pengurusan sertipikat sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam covernote, maka Notaris bertanggung jawab penuh dan dapat dituntut secara perdata dan dikenakan sanksi administasi. ......This research discusses the legal protection of buyers for the non-fulfillment of the contents of the agreement by the developer, namely the non-execution of AJB because the certificate taken care of by the Notary has not been issued. The buyer filed a civil suit and in Decision No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Decision No.306/PDT/2020/PT.DKI stated that the developer had defaulted and ordered the Bank to stop debiting credit installments on behalf of the buyer until the developer carried out his performance. On the other hand, the verdict disadvantaged the Bank as a lender, especially since the certificate used as collateral did not yet exist while the house was still controlled by the buyer. In fact, they have been aware of the Notary's covernote which states that they are managing the certificate. The problem in this research is the legal protection of buyers and banks for defaults committed by developers and the responsibility of Notaries for non-fulfillment of covernotes. This normative juridical research uses secondary data collected through document studies and then analyzed qualitatively. The results of the analysis can be stated that the legal protection of the buyer is repressive because it relates to what has been decided by the Court while the protection of the Bank can be done repressively and preventively. In relation to the attitude of a notary who fails to complete the processing of a certificate within the time period specified in the covernote, it can be explained that the notary is fully responsible for the covernote he has made and can be sued civilly and subject to administrative sanctions.