Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aksi terorisme dalam peradaban modern saat ini semakin luas dan bervariasi, sehingga diharapkan niat serius pemerintah dengan melakukan sistem penegakan hukum untuk terus menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme secara tepat dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran/mengorbankan Hak Asasi Manusia. Dalam proses sistem penegakan hukum juga tidak terlepas dari instrumen penggeraknya yaitu kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum, dimana implementasinya sering dituduh hanya melelakukan mekanisme kerja dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Penelitian ini membahas tentang pelaksana tindak pidana terorisme penyidik / kepolisian dan gaya kerja Crime Control Model dalam rangka penegakan tindak pidana terorisme. Perhatian utama penelitian ini adalah pelaksana tindak pidana terorisme yaitu penyidik/kepolisian. Yang menjadi perhatian penulis dalam beberapa kasus tindak pidana terorisme adalah penyidikan terhadap tindak pidana terorisme Bom Bali 1 tahun 2002 dan Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Adapun pertanyaan penelitian yang berfokus kepada benarkah kepolisian dalam melakukan tindak pidana terorisme menggunakan gaya bekerja Crime Control Model ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepolisian dan gaya kerja Crime Control Model dalam rangka penegakan tindak pidana terorisme. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan data dan dilakukan secara wawancara terhadap bagian dari peradilan pidana tindak pidana terorisme yaitu penyidik (kepolisian) dan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu studi kepustakaan dan wawancara atau kuesioner. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa tidak benar kepolisian dalam melakukan tindak pidana terorisme hanya menggunakan gaya bekerja Crime Control Model. Yang mana dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai gaya bekerja : Crime Control Model (CCM) dan Due process model (DPM). ......Acts of terrorism in modern civilization are now more extensive and varied, so it is hoped that the serious intention of the government by implementing a law enforcement system to continue to tackle criminal acts of terrorism appropriately and in accordance with the applicable legal process and not to violate / sacrifice human rights. In the process of the law enforcement system, it is also inseparable from the driving instrument, namely the police as one of the law enforcement institutions, where its implementation is often accused of only carrying out a working mechanism in one system, namely the Criminal Justice System. This study discusses the perpetrators of criminal acts of terrorism investigators / police and the working style of the Crime Control Model in the context of enforcement of terrorism crimes. The main concern of this research is the perpetrators of criminal acts of terrorism, namely investigators / police. What concerns the author in several cases of terrorism is the investigation of the Bali Bombing 1 2002 and the Australian Embassy Bombing in 2004. The research question focuses on whether the police in committing terrorist crimes use the Crime Control Model working style? This study aims to determine the police force and the working style of the Crime Control Model in the context of enforcing criminal acts of terrorism. The analysis in this study was carried out with data and carried out by interviewing part of the criminal justice court for terrorism, namely investigators (police) and legal practitioners related to research problems. The research method used is a qualitative method, namely literature study and interviews or questionnaires. The results of the study show that it is not true that the police in committing terrorist crimes only use the Crime Control Model working style. Which in the Criminal Justice System has a working style: Crime Control Model (CCM) and Due process model (DPM)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Among Raga dalam mengamankan Asian Games 2018 dan dampaknya terhadap tingkat kejahatan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini menggunakan “mixed method”, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi program Among Raga digunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis. Sedangkan, untuk menjawab bagaimana dampak program Among Raga terhadap tingkat kejahatan digunakan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Among Raga yang dianalisis dengan empat dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) telah berjalan efektif. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukan signifikansi dampak program Among Raga terhadap penurunan tingkat kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (p<0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Among Raga terhadap pengamanan Asian Games 2018 telah memberikan manfaat penyebaran pengawasan kejahatan (diffusion crime control enefit) sebagai strategi pencegahan kejahatan di berbagai wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya. ......The purpose of this research was to analyze Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 and it's impact through crime rates at Jakarta Metropolitan Regional Police. This research used mixed method to answer two research questions. Research question regarding how was the effectiveness of program implementation, answered using qualitative approach was employed. While, to answer research question regarding how the impact of Among Raga program through crime rates, the use of t test statistic analysis was applied. Research found that Among Raga program which cover four dimensions (communication, resources, disposition, and bureaucracy structural) has been effectively implemented. Furthermore, the finding also showed the signifinance impact of Among Raga program on reducing crime rates in Jakarta Metropolitan Regional Police Juridiction. It could be concluded that the Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 contribute diffusion crime control benefit as crime prevention strategy within Polda Metro Jaya Juridiction."

"Fenomena geng klitih merupakan suatu sebutan masyarakat Yogyakarta terhadap kasus kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan oleh sekumpulan geng remaja/pelajar. Motif kejahatannya beragam dan di luar orientasi materi, seperti balas dendam antarkelompok, menunjukkan solidaritas kelompok, pemberontakan terhadap sistem, hingga ajang unjuk eksistensi diri. Sementara itu, latar belakang lingkungan keluarga, pergaulan di sekolah, dan lemahnya social bond memiliki peran vital dalam pembentukan faktor kriminogen individu yang terlibat. Tesis ini membahas fenomena geng klitih dengan pendekatan kriminologi budaya yang berhubungan dengan subkebudayaan delinkuen, pengaruh dinamika kota dan penduduk, serta peranan agen kontrol sosial baik lembaga pemerintahan hingga masyarakat. Hasil penelitian ini berupa suatu gagasan pengendalian sosial kejahatan di luar peradilan pidana yang berbasis pada pelibatan agen masyarakat sesuai dengan konteks pandangan kriminologi budaya.......A phenomenon of Klitih gang is a term mentioned by the people of Yogyakarta toward street crime conducted by a group of youth/student geng. The motive of the crimes are vary and beyond money orientation, such as revenge among groups, to expressed groups solidarity, rebellion against the system, and to show self exsistence. Meanwhile, family background, school‘s association, and weak social bond have a vital role in forming a criminogenic factor of the person involved. This thesis discusses the phenomenon of the Klitih gang with a cultural criminology approach that is related to delinquent subcultures, the impact of city and population dynamics, and the role of social control agents in both the government agency and society. The result of this thesis is in a form of a notion of social crime control throughout criminal justice based on the involvement of the community in accordance to the context of the cultural criminology views."