Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI telah menimbulkan suatu aturan yang baru terhadap sistem peradilan pidana, secara yuridis dalam tatanan kewenangan mengatur masalah kekuasaan kehakiman adalah sesuai yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945. Hal ini telah tersisipkan dalam Undang Undang tentang TNI yang merujuk pada pasal 30 UUD 1945 tentang pertahanan negara. Hal ini membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang terkena aturan tersebut, sebab harus memulai dari mana sedangkan aturan hukum yang mengatur hanya mengenai penundukan militer terhadap peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum dan penundukan militer kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana militer. Hal ini ada dua yurisdiksi yang mengadili anggota militer. Penelitian ini mencoba menyikapi persoalan yang terjadi dengan menginventarisir peraturan-perundangan yang dianggap perlu serta menganalisa kelemahan-kelemahannya dan memberikan saran dalam efektifitas pemberlakuannya. Dalam melaksanakan perintah Undang¬undang No. 34 Tahun 2004 ini perlu diperhatikan selain aspek yuridis juga aspek sosiologis dan psikologis, karena hukum akan menjadi kaidah yang mati apabila kaidah tersebut hanya berlaku secara yuridis, artinya harus juga mempertimbangkan faktor¬faktor lain yang akan mempengaruhi pemberlakuan hukum tersebut seperti budaya hukum dari anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena aturan tersebut. Apabila melihat pads kedudukan kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai yang di atur dalam Undang-undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Undang¬undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatakan bahwa Polisi sebagai pejabat negara yang melakukan penyidikan, maka apabila hal ini dihadapkan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa penyidik di lingkungan peradilan militer adalah Ankum, PaM dan Oditur, sama halnya yang berlaku dalam hukum militer Amerika Serikat bahwa penyidikan dilakukan oleh anggota militer yang ditunjuk oleh Undang-undangnya. Maka oleh karena itu, kedudukan Kepolisian umum sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana tidak dapat diberlakukan juga kepada militer karena tidak ada landasan hukumya yang mengatur demikian. Untuk efektifitas pelaksanaan pemberlakuan Undang¬undang ini maka perlu menyiapkan aturan hukum terkait sebagai pendukung seperti pembenahan terhadap hukum materiilnya, atau memberlakukan sistem peradilan pidana campuran, atau merevisi Undang-undangnya. Dalam penelitian ini dilakukan usaha-usaha dalam menemukan sinkronisasi analisa normatif dan sosiologis yang akan menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan¬permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

The promulgation of Law no. 34/2004 on Indonesian National Armed Forces marks the emergence of a new regulation in the criminal court system which juridically governs-at the level of authority-the judicial power pursuant to Article 24 of the 1945 Constitution. This issue has been incorporated in the Armed Forces Law referring to the Article 30 of the 1945 Constitution on state defense. This has brought tremendous impact to the people affected by the Law: it is unclear from where the prosecution should begin because the existing regulations only govern the military's submission to the general court in relation to general criminal cases as well as military's submission to the military court in the case of military criminal acts. Hence, there are two jurisdictions that are able to try military personnel. This research attempts to face this problem by listing the necessary legislations and analyzing their weaknesses as well as providing suggestions for their effective implementation. In the implementation of Law no. 34 Year 2004, the social and psychological aspects also need to be considered besides juridical aspect since a law will become an inapplicable norm if it is mere juridical. It signifies that other factors which influence the implementation, such as the legal culture hold by the members of society affected by the law should be taken into account. In view of the position of the police as criminal investigator, pursuant to Law no. 2/2002 on Police Force of the Republic of Indonesia and Law no. 8/1981 on Criminal Procedural Laws, the police is the state official who conducts investigation. However, if contrasted to Law no. 31/1997, the investigator within the military tribunal environment is the Ankum (Atasan yang berhak merrghukum) 'judging supervisor', the POM 'military police' and the military prosecutor. The same is also applicable in the US martial law where investigation is conducted by a personnel assigned by the law. Therefore, the position of police as investigator to any criminal cases is not applicable to the military situation due to the absence of appropriate legal basis. For an effective implementation of this Law, it is necessary to have supporting relevant regulations to refine the material law, impose mixed criminal tribunal, or revise the Law itself. In this study, several attempts have been performed to identify the harmonization between normative and sociological analyses which will find solutions to the problem."

"Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia pada tahun 2022 bernilai signifikan, namun KPK RI sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi dinilai belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara dibandingkan POLRI dan Kejaksaan RI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembalian aset khususnya pada penyidikan tindak pidana korupsi di Direktorat Penyidikan KPK. Melalui penerapan metode penelitian kualitatif dan studi kasus, hasil penelitian ini menemukan bahwa, pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi masih berfokus pada upaya memenjarkan pelaku yang dipengaruhi oleh adanya celah hukum pada Undang-Undang Korupsi, polemik dalam perampasan aset, keterbatasan sumber daya manusia dan menurunnya nilai aset yang telah dirampas. Untuk meningkatkan pelaksanaan pengembalian aset, diperlukan strategi pendekatan perdata (in rem) melalui Kemungkinan (Balanced Probability Principle) dan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction-Based Asset Forfeiture) melalui pembaharuan regulasi dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia Direktorat Penyidikan KPK RI.

---

State’s losses as the result of corruption in Indonesia, 2022, have a significant value, but KPK RI as a special institiution againts the corruption is considered not optimal in it’s efforts to returning the State losses rather than Indonesian National Police and The Office of the Attornety of The Republik of Indonesia. This articels aims to answer the problems regarding the implementation of asset recovery especially in the investigation of corruption at KPK RI Investigation Division. Through qualitative research methods and case studies, the result the results of this study found that the implementation of the investigation was still focused on efforts to imprison the perpetrators who were influenced by legal loopholes in the Corruption Law, polemics over asset confiscation, limited human resources and the decline in the value of assets that had been confiscated. To increase the amount of assets returned, a civil approach strategy is needed through the Balanced Probability Principle and Non-Conviction-Based Asset Forfeiture."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan yang ada di dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana, yang mana diperlukan penjelasan mengenai mekanisme penyidikan untuk pengungkapan kasus pembunuhan berencana atas keberadaan penemuan korban meninggal dunia dengan nama Maroah pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00 WIB di Jln. Raya Bekasi KM.21 RT.06/ 04 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Jakarta Timur. Namun melihat pentingnya penerapan pendekatan SCI oleh Polri dalam era society 5.0 ini dapat dipahami dari adanya revitalisasi pengamanan dan pengolahan TKP yang menuntut penyidik untuk meninggalkan cara penyidikan yang menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara melaksanakan metode penyidikan yang modern dengan pendekatan SCI.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: teori ilmu pengungkapan, Konsep Ilmu Forensik dan Praktek, dan Konsep Investigasi Sains, serta Sistem Pembuktian. Sesuai dengan penjelasan tersebut, agar para pembaca mudah di dalam memahami kerangka pemikiran ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan gambaran mengenai metode SCI dalam penyidikan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui metode SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui metode SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui pendekatan SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan, yang mana pendekatan SCI ini dinyatakan efektif untuk diterapkan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum pada kasus ini.. Saran yang diberikan yaitu mengikutsertakan penyidik dan Unit Identifikasi untuk mengikuti pendidikan kejuruan, pelatihan, workshop,.

---

This study aims to explain the problems that exist in the disclosure of cases of premeditated murder. Which requires an explanation regarding the investigative mechanism for disclosing cases of premeditated murder regarding the whereabouts of the discovery of a deceased victim named Maroah on Tuesday, August 10 2021, around 07.00 WIB on Jln. Raya Bekasi KM. 21 RT. 06/ 04 Kel. Rawaterate Kec. Cakung, East Jakarta. However, seeing the importance of implementing the SCI approach by the National Police in the era of society 5.0, this can be understood from the revitalization of security and TKP processing, which requires investigators to abandon conventional investigative methods that only rely on the confessions of suspects or witnesses and must move by implementing investigative methods. a modern SCI approach.

The method used is using a qualitative approach. Theories used to explain these various issues include: disclosure science theory, Forensic Science Concepts and Practice, and Science Investigation Concepts, and Evidence Systems. In accordance with this explanation, so that readers can easily understand this frame of mind. Therefore, this study aims to explain the description of the SCI method in investigating the case of premeditated murder on the victim Maroah which was implemented by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya, the mechanism for disclosing cases of planned murder on Maroah victims which was implemented through the SCI method by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya, and the factors that influence the mechanism for disclosing the case of premeditated murder on the victim Maroah which is applied through the SCI method by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

The results of this study indicate that the mechanism for disclosing the case of premeditated murder on the victim Maroah which was implemented through the SCI approach by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya was carried out through investigation and investigation, in which the SCI approach was declared effective to be applied in the investigation and law enforcement process in this case. Suggestions What is given is to involve investigators and Identification Units to attend vocational education, training, workshops."

"Kebugaran jasmani merupakan unsur yang penting bagi anggota Polri termasuk anggota reserse agar selalu dalam kondisi siap untuk menjalankan tugasnya (mission ready).Kapasitas aerobik merupakan salah satu tolok ukur utama dari Kebugaran jasmani (De Vries,1986) maupun Kapasitas kerja (Astrand, 1977).Dari berbagai data yang ada tampak bahwa beban kerja anggota Polri di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya cukup berat, dan diestimasikan bahwa tingkat kebugarannya kurang dengan segala resiko kesehatan yang dapat timbul.Tujuan penelitian ini adalah secara umum untuk melihat gambaran epidemiologis mengenai kapasitas aerobik anggota Polri di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sedangkan tujuan khusus adalah1) Untuk mengetahui tingkat Kebugaran jasmani anggota Polri Direktorat Reserse Polda Metro Jaya2) Untuk melihat distribusi dari berbagai variabel antara lain variabel dependen Kapasitas aerobik, variabel independen a.l Komposisi tubuh, Kadar hemoglobin, Latihan Kebugaran jasmani, Pengetahuan tentang Kebugaran jasmani, Pandangan tentang Kebugaran jasmani dan kaitannya dengan produktifitas kerja serta Kebiasaan merokok, termasuk beberapa variabel lain yang ingin diamati .3) Untuk melihat hubungan satu persatu dan secara serempak antara 6 variabel independen dengan variabel dependen yaitu Kapasitas aerobik.Jenis penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan pendekatan korelasional, sampel adalah anggota reserse pria dari Direktorat Reserse Polda Metro Jaya .Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya ,Jakarta Raya pada bulan November sampai Desember, 1996.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas aerobik dari sampel anggota Polri Direktorat Reserse Polda Metro Jaya sesuai metode A.strand yang bernilai kurang sampai kurang sekali adalah 85.71 % sedangkan selebihnya yaitu Cukup 11.42 % , Baik 2.85 %.Hubungan dari 6 variabel independen secara satu persatu yang bermakna hanya ada 2 yaitu Komposisi tubuh (p 0.0001<0.1 ) dan Kadar Hemoglobin (p: 0.03 <0.1)Dalam analisa multivariat dengan menggunakan metode multi regresi linier maka dari keenarn variabel yang dimasukkan secara bersama-sama dan setelah dilakukan metoda backward maka didapat persamaan sebagai model adalah :y =45.646 -1.071 XI (lemak) + 1.178X2 (nilai pandangan ) dengan nilai keeratan hubungan R square: 0.253 , C.L : 90%.Saran dari penelitian adalah berkaitan dengan penyuluhan tentang masalah Gizi kerja ,kemudian mengenai Pandangan terhadap Kebugaran jasmani. Selain itu terbuka berbagai peluang untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Kapasitas aerobik khususnya bagi anggota Reserse Polri dengan rancangan penelitian yang lebih akurat dan jangkauan yang lebih luas. Dimasa datang disarankan pula lebih dioptimalisasikannya status kesehatan maupun kebugaran jasmani anggota Polri dalam pernbinaan karier seorang anggota Polri .Sebagai saran lain adalah suatu pemikiran mengenai kemungkinan perlunya penambahan personil reserse baik secara kualitas dan kuantitas khususnya di Polda Metro Jaya mengingat beban kerja yang ada,kemudian perlu dibuat suatu paket program latihan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan sendiri oleh anggota reserse dikala mereka mempunyai waktu luang.Daftar Kepustakaan : 42 (1953-1996)

---

Aerobic Capacity Feature and its Related Factors of Policemen in the Crime Investigation Directorate of the Metro Jaya Regional Police 1996Physical fitness is an important component a policeman, especially a crime investigator, should have in order to stay mission ready in carrying out his task.

Aerobic capacity is one of the main parameters of physical fitness (De Vries, 1986) as well as physical work capacity (Astrand , 1977 ).

From the collected data it is obvious that the workload of Police crime investigators is heavy while it is estimated that their physical fitness is not that good with all its health risk.

The general purpose of this study is to see the epidemiologic feature of the aerobic capacity of the Policemen in the Crime Investigation Directorate of The Metro Jaya Regional Police and the specific purpose are:

1) To see the physical fitness level of the crime investigators in the Crime Investigation Directorate of The Metro Jaya Regional Police in 1996.

2) To see the distribution of various variables such as:

- The dependent variable i.e.: aerobic capacity

- The independent variables i.e.: Body composition, Hemoglobin concentration, physical fitness exercises, knowledge about physical fitness, perception on physical fitness and its relation with work productivity, smoking habit, and some other variables that are important to see.

3) To see the correlation between the above six independent variables with aerobic capacity the dependent variable, individually and simultaneously.

The design of this research is cross sectional with correlational approach, the samples are the police investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police. This research is carried out in Jakarta Metropolitan Regional Police on November to Desember 1996.

Results of this study showed that the aerobic capacity levels of the 70 samples are: 85.71 % are low, 11.42 % are average, and 2.85 % are in good condition. In bivariate analysis two variables out of six are statistically significant, which are: the Body composition (p:0.0001 <0.1) and the Hemoglobin concentration (p: 0.03 <0.1). In linear multi regression of the 6 variables using the backward method we get a model equation:

y = 45.646 -1.071 X 1 (Body composition) + 1.178 X2 (Perception of Physical fitness).'

y = Aerobic capacity, R square = 0.253 , C.L 90 %

Based on this research there are some suggestions to improve the Aerobic Capacity condition of the police investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police:

1. It is necessary to carry out a programmed to promote The importance of nutrition for work performance and The Right Perception of Physical fitness and its relation with productivity.

2. Further research on aerobic capacity of police criminal investigator with more accurate design and larger population should be done in the near figure.

3. It is necessary as well to optimize the role of health and physical status in career management of the personnel in general.

4. It is necessary to improve the quantity and quality especially of the crime.. investigators in Crime Investigation Directorate of Metro Jaya Regional Police because of their heavy work load.

5. It is necessary to design a Physical fitness training program, which could be done by the Crime Investigators on their own, when they have time.

References : 42 (1953-1996)"

"Interaksi antara manusia dengan teknologi informasi akan meninggalkan jejak berupa data rekam jejak digital yang dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan atau investigasi kejahatan, karena data tersebut bisa jadi menyimpan bukti akan adanya hubungan antara korban dengan tersangka. Pemanfaatan teknologi berupa rekam jejak digital dalam penyelidikan kejahatan mendorong tumbuhnya industri kreatif dalam bentuk media visual bertema investigasi kejahatan, salah satunya film Searching. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa film menjadi representasi dan visualisasi dari kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk investigasi kejahatan. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa kejahatan dan proses penyelidikannya mengalami perpindahan ruang dari dunia nyata ke dunia maya. Selain itu, film Searching juga menjadi bentuk kontra-visualitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

---

Interaction between humankind and technology leaves traces in the form of digital footprint data which can be used in the process of crime investigation, for there is a possibility that said data holds an evidence of a connection between the victim and the suspect of a crime. The use of technology in the form of digital footprint in crime investigations stimulates the growth of creative industry in the form of crime investigation-themed visual media, one of them being the movie Searching. Several studies explained that movies became a representation and visualization of crime and social reaction to crime in the form of crime investigation. The result of this study shows that the movie Searching portrays that crime and its investigative process experience a space transition, from the real world to the cyberspace. Moreover, the movie Searching also became a countervisuality of the misconducts done by law enforcement officers."