Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Marpaung, Leden, author

Tindak pidana penyelundupan masalah dan pemecahan

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

364.133 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ike Krisnadian, author

Kajian hukum penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan Jakarta Pusat nomor 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/PID.SUS/2010 = Study on handling legal of law enforcement for money laundering criminal offense from corruption criminal offense proceeds case study of ruling of central jakarta court number 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST and ruling of supreme court of the republic of in

Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Herbet Pardamean, author

Limitasi penghentian penyidikan dengan alasan kurang alat bukti dan bukan tindak pidana (Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus Illegal Logging 14 Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau) = Limitation on termination of investigation based on the absence of sufficient evidence and an event which did not constitute an offence by virtue of law (Case Study: SP3 Release In Illegal Logging Case For The 14 Companies In Provinsi Riau By Riau Police Regional)

Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batasan penghentian penyidikan berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kewenangan yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana karena polisi sebagai penyidik menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Penghentian...

2012

S43132

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ulfa Anggia Pratami, author

Analisis terhadap penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana = Analysis against implementation of restitution policy for child who become victims of crime

ABSTRAK
Tesis ini membahas analisis penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Sebelumnya pelaksanaan restitusi sangat sulit dilakukan karena tidak ada mekanisme/prosedur yang jelas. Permasalahan dalam PP ini adalah...

2018

T51441

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Denanir Fadila Nasiri, author

KLASIFIKASI TINDAK PIDANA BERDASARKAN FAKTA PADA DOKUMEN PUTUSAN PENGADILAN DENGAN MODEL DEEP LEARNING = Criminal Offense Classification Based on Facts in Court Decision Documents with Deep Learning Models

Legal reasoning merupakan metode yang digunakan untuk menerapkan aturan atau Undang-Undang terhadap fakta yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh argumentasi hukum. Salah satu metode legal reasoning adalah dengan penalaran induktif, yaitu didasarkan pada kasus-kasus terdahulu. Mahkamah Agung di Indonesia melalui situs Direktori Putusan Pengadilan, yang menyediakan dokumen hasil proses pengadilan...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Qierihda Zalva, author

Analisis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak atas Kasus Penggelapan Pajak PT X Tahun Pajak 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga = Analysis of Taxpayer Compliance Monitoring on the Tax Evasion Case of PT X for the 2018 Fiscal Year at Foreign Investment Tax Office Three

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR,...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian