Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). Para stakeholders tersebut menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membatalkan peraturan tersebut. Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemenkeu nampak berhasil. Namun, perlu dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis berdasarkan Situational Communication Crisis Theory sebagai bentuk evaluasi atas manajemen komunikasi krisis yang dilakukan Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan internal Kemenkeu dan narasumber ahli dari konsultan PR Agency. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenkeu, pemberitaan media, konten di media sosial, serta hasil analisis aplikasi analisis media dan media sosial. Krisis yang terjadi di Kemenkeu tersebut merupakan parakrisis khususnya tantangan dari para pemangku kepentingan terhadap terbitnya PMK 89/2023 yang menjadikan APBN sebagai jaminan atas utang proyek KCJB. Krisis tersebut masih parakrisis ini belum mengarah ke krisis operasional karena tidak sampai mengganggu peresmian dan operasional KCJB. Kemenkeu melakukan refutation sebagai bentuk strategi respon lebih dari satu kali untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa yang dilakukan Kemenkeu Kemenkeu efektif dalam mengelola krisis ditandai dengan melandainya sentimen negatif baik di media arus utama maupun media sosial. Selain itu, beberapa temuan hasil evaluasi antara lain pedoman komunikasi krisis belum lengkap, perlunya koordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menjalankan program komunikasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, mitigasi pencegahan krisis tidak dilaksanakan, strategi respon kurang disertai manfaat, dan kanal media yang dipilih masih kurang.......Issuance of Minister of Finance Regulation Number 89 of 2023 concerning Procedures for Implementing Government Guarantees to Accelerate the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung (PMK 89/2023). These stakeholders are demanding that the Ministry of Finance (Kemenkeu) cancel this regulation. The crisis communication management carried out by the Ministry of Finance appears to be successful. However, it is necessary to carry out an analysis of crisis communication management based on Situational Communication Crisis Theory as a form of evaluation of crisis communication management carried out by the Ministry of Finance. This research uses a post-positivistic paradigm with a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data was obtained from in-depth interviews with internal informants from the Ministry of Finance and expert sources from PR Agency consultants. Sources of information were also obtained from literature studies, namely internal documents from the Ministry of Finance, media reports, content on social media, as well as the results of analysis of media and social media analysis applications. The crisis that occurred at the Ministry of Finance is a paracrisis, especially the challenge from stakeholders regarding the issuance of PMK 89/2023 which makes the APBN as collateral for the KCJB project debt. This crisis is still a paracrisis and has not yet led to an operational crisis because it has not disrupted the inauguration and operations of the KCJB. The Ministry of Finance carried out refutation as a form of response strategy more than once to convince stakeholders that what the Ministry of Finance was doing was effective in managing the crisis, marked by a decline in negative sentiment in both mainstream media and social media. Apart from that, several findings from the evaluation include that crisis communication guidelines are not yet complete, there is a need for coordination with external stakeholders in carrying out the communication program for the Jakarta Bandung High Speed ​​Train project, crisis prevention mitigation is not implemented, the response strategy is not accompanied by benefits, and the media channels chosen are still inadequate."

"Kegiatan komunikasi krisis selama pandemi dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Kegagalan dalam mengelola kegiatan ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi pemangku kepentingan (masyarakat) dan pemerintah. Untuk mencegah kegagalan ini, komunikasi yang efektif dari pemerintah selaku sumber pesan perlu dilakukan agar menciptakan perubahan perilaku yang efektif bagi masyarakat selaku penerima pesan sehingga tidak mudah teralihkan oleh fenomena infodemik. Terdapat empat elemen komunikasi yang dapat dikontrol oleh pemerintah demi mencapai komunikasi yang efektif, yakni pemilihan sumber pesan (source), pembentukan isi pesan (message), pemilihan saluran pesan (channel), dan strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan paradigma post-positivis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan komunikasi krisis pemerintah yang dilakukan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, selaku sumber pesan tertinggi di dalam penanganan krisis. Hasil dari penelitian ini adalah, berdasaran elemen komunikasi yang diteliti dan kerangka konseptual yang disajikan, juru bicara pemerintah Indonesia sudah melakukan kegiatan komunikasi krisis sesuai dengan rekomendasi para pakar krisis. Akan tetapi, terdapat satu hal yang kontradiktif bila dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku, di mana seharusnya krisis kesehatan masyarakat ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi keefektifan kegiatan komunikasi krisis juru bicara pemerintah.......The Government Spokesperson for COVID-19 response carries out crisis communication activities during the pandemic. Failure to manage these activities can result in severe losses for stakeholders (community) and the government. To prevent this failure, effective communication from the government as a source of messages needs to be done to create effective behavioral changes for the community as message recipients so that they are not easily distracted by the infodemic. There are four elements of communication that the government can control to achieve effective communication, they are the selection of the source, the construction of the message, the selection of the channel, and the strategy. This study uses a qualitative research method with a case study strategy and a post-positivist paradigm. This study aims to analyze and evaluate the government's crisis communication activities carried out by the Government Spokesperson for COVID-19 response as the highest source of messages in handling the crisis. The result of this study is, based on the elements of communication carried out and the conceptual framework presented, the spokesperson for the Indonesian government has carried out crisis communications by the recommendations of crisis experts. However, one thing is contradictory when compared to the applicable law, where the Ministry of Health should handle public health crises. Nevertheless, this does not reduce the effectiveness of the government spokesman's crisis communication activities."