Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas penghentian terhadap dugaan kasus kepemilikan silang oleh PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), suatu perseroan terbatas terbuka yang dibentuk untuk menaungi dan mengelola berbagai unit usaha media di bawah payung satu perusahaan induk yang memiliki dan mengoperasikan 3 (tiga) stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Mengingat adanya potensi yang sangat besar, mendorong para pelaku usaha lain bersaing untuk mencari keuntungan dibidang industri televisi terrestrial ini, adanya laporan dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun laporan tersebut berisi mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh MNC terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, KPPU menghentikan penelurusan dugaan kasus kepemilikan silang tersebut dengan mengeluarkan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. Penelitian ini menggunakan Jetode normatif empiris. Hasil penelitian menyarankan agar para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha di bidang industri televisi terrestrial hendaknya dalam menjalankan usaha tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar Pemerintah dapat membenahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemilikan silang di industri televisi terrestrial.

---

ABSTRACT The focus of this study is termination of suspected cases of cross-ownership in PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), a limited liability company to incorporate its media business units under one holding which owns and operates 3 (three) Free-To-Air national television broadcasting networks in Indonesia. Because of there is a big potential competition among business actors in the terrestrial television industry, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) reports to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) that MNC violating anti trust law and broadcasting law. But KPPU decisions to stop the investigation with Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 juni 2008. This research is normative empiric. The researcher suggests that business actors should run the business in the corridor and applicable law and Government should review the cross ownership regulations in the terrestrial television industry.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang merupakan salah satu penjabaran dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan menggunakan data sekunder dengan metode yuridis-normatif. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/I6/PBI/2006, TLN 4642 dimana dalam Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini mewajibkan pemilik saham pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendirikan bank holding company. Pemilihan salah satu opsi menimbulkan benturan dengan undang- undang tentang Perseroan Terbalas dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan diharapkan memperkuat industri perbankan nasional serta menjadi jawaban atas banyaknya pemilik saham pengendali yang memanfaatkan posisinya untuk berbuat yang merugikan kondisi perbankan nasional. ......This Thesis discuss about single presence policy which implemented from the Indonesian banking architecture. The written of this Thesis using secondary data with the normatif -yuridis method. The single presence policy that issued by Bank of Indonesia in the form of The regulation Bank of Indonesia Number 8/ 16/PBI/2006, TLN 4642 that obligated the ultimate shareholder which become ultimate in two different bank should pick an option, whether to divest, merger consolidation or make a holding company. The choice of an option is not unfit with the company law and the law of monopoly. This policy expected to stronger the banking industry and became the answer for many ultimate shareholder that misuse the ultimate position and make loss the national banking industry.

Abstrak :
Tesis ini berupaya mengupas selengkap mungkin bagaimana korelasi kepemilikan silang dengan persaingan, dalam konteks organisasi industri. Korelasi keduanya dihasilkan melalui Studi literatur seperii teori organisasi industri dan jumal-jurnal kepernilikan siiang. Korelasi kepemilikan silang dan persaingan akan menjadi perangkat utama untuk mengkaji kebiiakan persaingan, disamping pemngkat lain seperti pengaturan dan contoh kasus di negara lain. Kebijakan persaingan yang dikaji adalah hukum persaingan, kebijakan terkait investasi dan kebijakan terkait privatisasi. Secara umum, hasil studi memmjukkan kurangnya kelengkapan dan kurangnya sinkronisasi antar kebijakan persaingan, dalam memaknai dan mengatur kepemilikan silang, dalam menoegah efek negatif kepemilikan silang, dan dalam penanganan kasus kepemilikan silang, berdasarkan aspek pexsaingan. Kondisi ini berpotensi mengganggu pengatumn petsaingan yang baik. Penyempumaan setiap kebijakan pexsaingan yang dikaji, dilakukan melalui rekomendasi Studi kepada setiap kebijakan tersebut, maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan silang......This study tries to collect and review the completed relationships between cross ownership and competition, from the view of industrial organization. The relationships are defined by reviewing several literatures, i.e. theories, joumals and other relevant works. These relationships will be the primary tools to analyze the competition policy. The other complement tools are cross ownership regulations benchmarking, and several cases of cross ownership at other countries. Competition policy that is analized in the study, comprises of competition law, investment policy and privatisation policy. This study reveals that there are lacks of completeness and lacks of synchronization between those policies. Those policies merely can not capture the relationship of cross ownership and competition. They fail to prevent the negative effects of cross ownership. Furthermore, they even can rule out the competition authority?s decisions. These conditions can hinder the competition in Indonesia This study gives several suggestions or recommendations to each cross ownership related policy, to improve the capacity of those policies.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law.