Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proposal tesis ini mempelajari referensi yang digunakan oleh Satoshi Nakamoto untuk memahami prinsip-prinsip yang dia gunakan untuk memecahkan masalah pembelanjaan ganda. Masalah pengeluaran ganda adalah risiko bahwa mata uang digital dapat dibelanjakan dua kali. Ini adalah masalah potensial yang unik untuk mata uang digital karena informasi digital dapat direproduksi dengan relatif mudah oleh individu yang memahami jaringan blockchain dan memiliki kekuatan komputer yang diperlukan untuk memanipulasinya. Untuk memahami motifnya, semua kutipan yang disebutkan dalam whitepaper Satoshi Nakamoto dianalisis secara mendalam, di mana kami sampai pada kesimpulan bahwa server stempel waktu yang juga dapat digunakan untuk mengesahkan keaslian serta tanggal penerbitan dokumen digunakan untuk menyelesaikan masalah ganda. masalah pembelanjaan. Stempel waktu adalah alat yang sangat penting, masalah pengeluaran ganda dianalisis dalam tesis kami juga mengapa setiap transaksi memiliki stempel waktu yang unik dan hadiah yang diterima oleh blok hanya dapat digunakan setelah 120 blok ditambang. Mengapa transaksi membutuhkan 120 blok agar token dapat diterima, mengapa prinsip stempel waktu yang digunakan dalam dokumen digital diterapkan dalam mata uang kripto untuk stempel waktu yang dihasilkan blok dan mengapa dokumen digital juga dapat menjadi transaksi moneter. Tindakan balasan penolakan layanan, bukti kerja yang disarankan oleh Adam Back dalam bentuk tunai Hash, karena merupakan inspirasi untuk membuat protokol juga dipelajari secara mendalam untuk menghindari kekurangan dalam kode dan menolak serangan node.Protokol pohon Merkle dianalisis untuk memahami cara kerja protokol untuk sistem distribusi kunci publik. Teori probabilitas dan aplikasinya dianalisis untuk menghitung kemungkinan penyerang membuat rantai lebih cepat daripada node yang jujur, sebagaimana dipahami satu-satunya cara agar rantai Blok berhasil adalah memastikan bahwa node yang jujur ​​lebih kuat daripada node yang tidak jujur, penyerang. Kami juga akan merancang dan membuat blockchain sederhana untuk memahami prinsip-prinsip utama yang disebutkan di atas yang mencirikan protokol blockchain menggunakan bukti kerja; mengimplementasikan aplikasi blockchain sederhana dalam Javscript menggunakan crypto-js dan mendiskusikan alasan di balik kegagalan kami dalam hasil dan kesimpulan kami dalam upaya membuat aplikasi pesan instan menggunakan blockchain sederhana kami.......The thesis proposal is to study the references used by Satoshi Nakamoto to understand the principles he used to solve the double-spending problem. The double-spending problem is the risk that a digital currency can be spent twice. It is a potential problem unique to digital currencies because the digital information can be reproduced relatively easily by individuals that understand the blockchain network and have the computer power necessary to manipulate it. To understand his motives all citations mentioned in Satoshi Nakamoto whitepaper were deeply analyzed, where we came to the conclusion that a time stamping server that could also be used to certify the authenticity as well the date of issuing of a document was used to solve the double spending problem. Timestamps was a very important tool, the double spending problem is analyzed in our thesis as well why every transaction has a unique timestamp and the rewards received by blocks can be spent only after 120 blocks mined. Why a transaction requires 120 blocks for the token to be received, why timestamping principles used in a digital document were applied in cryptocurrencies to timestamp generated blocks and why a digital document can also be a monetary transaction. A denial of service counter-measure, a proof-of-work suggested by Adam Back in Hash cash, as it was an inspiration to create the protocol was also deep studied to avoid flaws in the code and deny the attack of a node. Merkle tree protocol analyzed to understand how the protocols for public key distribution systems works. Probability theory and its applications is analyzed to calculate the probability of an attacker creating a chain faster than the honest node, as understood the only way for the Block chain to succeed was to make sure that the honest nodes were more powerful than dishonest nodes, attackers. We will also design and create a simple blockchain to understand the main principles mentioned above that characterizes a blockchain protocol using proof-of-work; implement a simple blockchain application in Javscript using crypto-js and discuss the reasoning behind our failure in our results and conclusion on attempting to create an instant messaging application using our simple blockchain."

"Memasuki era baru teknologi yang semakin kompleks, hadir jenis token unik yang dapat merepresentasikan suatu aset yang dikenal dengan Non-Fungible Token (NFT). NFT beroperasi melalui proses tokenisasi aset dalam sistem blockchain yang terdistribusi dan memungkinkan semua orang dapat mengakses dan memasukan data serta informasi. Dengan begitu timbulah masalah hukum yang dapat terjadi dalam perdagangan pada media blockhain terutama menyangkut hak kekayaan intelektual khususnya bagi perlindungan merek dagang untuk menghindari persaingan tidak sehat maupun kebingungan dalam perdagangan. Dalam penulisan ini akan dijawab mengenai sejauh mana undangundang merek dan indikasi geografis dapat mengakomodasi perlindungan merek dagang dalam perdagangan NFT. Selain itu analisis dalam penulisan ini akan ditinjau pula dengan peraturan mengenai aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kasus yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan penelusuran terhadap literatur. Penulisan ini sampai kepada kesimpulan bahwa peraturan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi masih dapat mengakomodir perlindungan merek dagang dalam perdagangan NFT. Namun peraturan aset kripto oleh Bappebti belum mengakomodir perdagangan NFT karena belum diklasifikasikannya NFT sebagai jenis aset kripto di Indonesia. ......Entering a new era of increasingly complex technology, a new type of unique token that represent an asset or known as NFT established. NFT operates through the process of assets tokenizing in a distributed blockchain system that allows everyone to access and enter any data and information. Thus legal problems arise in the trading on blockchain media, especially on intellectual property rights and trademark protection issue to avoid unfair competition and confusion in trade. This paper will answer the extent to which Trademark and Geographical Indication law can accommodate trademark protection in NFT trading. The analysis will also be reviewed with regulations regarding crypto assets by the Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Research in this writing is carried out using case studies that are reviewed by laws and literatures. Lastly this writing concludes that regulation based on the Trademark and Geographical Indication Law can still accommodate trademark protection in NFT trading. However, the regulation on crypto assets by Bappebti has not accommodated NFT trading as NFT has not been classified as a type of crypto assets in Indonesia. Keyword: cryptocurrencies, blockchain, trademark rights, trademark, NFT

"

"Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia.......This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia."