Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis perubahan atas penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari penetapan kebijakan PMK 134/PMK.04/2007 adalah kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menggunakan tarif spesifik murni, menyederhanakan administrasi cukai, menekan banyaknya peredaran rokok illegal, melindungi industri dalam negeri, mendekatkan HJE dengan HTP, menjaga iklim kondusif usaha yang kondusif dikalangan IHT, disahkannya roadmap IHT, dan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk beralih ke fungsi regulerend. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan tarif cukai hasil tembakau mengikuti program-program sesuai yang telah diatur dalam roadmap IHT, dalam rangka melindungi usaha dalam negeri, rokok-rokok impor dikenakan tarif cukai advalorum dan tarif spesifik yang setinggi mungkin, dan dalam pembasmian rokok ilegal disertai dengan peningkatan pengawasan.

---

This thesis analyze the changing on policy implementation of tobacco excise tax based on regulerend purposes, which is regulated in PMK No. 134/PMK.04/2007. The approach of this research is qualitative and using a descriptive method. The result of this research shows the background of the policy. There are several background triggering the policy implementation, which are using pure specific tariff in the long term of government?s policy, simplifying tobacco excise administration, diminishing illegal cigarettes distribution, protecting national industry, making ?Harga Jual Eceran? close with ?Harga Transaksi Pasar?, maintaining a conducive trade climate among IHT, legitimating IHT roadmap and converting tax purposes into regulerend purposes in the long term of government policy. Regarding those thing, the researcher suggests the policy maker stay on the program which has been regulated in formulating inside the roadmap, in order to protect the national industry, the imported cigarettes should be imposed with ad valorum excise tariff and specific tariff as high as possible. In the term of reducing illegal cigarettes, it should harmonized with improve of controlling.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACT
The Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes.