Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukan penelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyiz dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hak asuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam perlu diperjelas mengenai definisi dan hierarki orang-orang yang berhak mengasuh anak serta faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim belum tepat dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz.

---

This paper discusses the provision custody of non-mumayyiz children as result of divorce based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation. In conduting this research, the witer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive analytical. The main issue in this paper focuses on recognition the provision about the custody of non-mumayyiz children according to Marriage Regulation, Islamic Law, and Child Protection Regulation; also about the precision of judge consideration regarding child custody based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation. The first conclusion shows that provision about child custody on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation needs to be more details in order to definition of mumayyiz, hierarchy of person who have the right on child custody, and identification factors which can repealing the right of child custody. The second conclusion shows that judge consideration on Supreme Court Verdict No. 330/K/Ag/2014 has not been an accurate decision."

"Perkawinan diharapkan dapat berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian salah satu pihak. Adakalanya perceraian tidak dapat dihindari. Pertengkaran yang terus menerus menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis, sehingga berujung pada perceraian. Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka semua kewajiban antara suami isteri akan hilang. Berbeda halnya dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang akan tetap berlaku sampai anak dewasa dan mandiri, karena kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat tunggal. Namun, dalam kenyataannya perceraian sering menimbulkan perselisihan mengenai pengasuhan anak di bawah umur. Pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana menentukan pengasuhan anak di bawah umur jika perceraian terjadi karena pihak ibu secara diam-diam berpindah agama dan pertimbangan hukum apakah yang dipakai hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus tersebut di atas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Perceraian orang tua tidak menyebabkan berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Sehingga secara yuridis anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, walaupun dalam implementasinya orang tua menjalankan kekuasaan orang tua secara terpisah. Hakim dalam menentukan siapa yang paling tepat di antara ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh, tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, tetapi juga harus dengan mempertimbangkan sifat, perilaku dan kebiasaan, keadaan jasmani dan rohani serta spiritual. Untuk mengantisipasi masalah-masalah dan meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi selama perkawinan, sebaiknya calon suami isteri perlu membuat semacam perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal-hal yang disepakati dalam perkawinan diluar masalah harta perkawinan di antaranya adalah masalah pengasuhan anak. Dengan adanya perjanjian tersebut, jika terjadi perceraian, perebutan hak pengasuhan anak dapat dihindari dan perjanjian tersebut dapat dijadikan masukan bagi hakim serta memudahkan hakim dalam memberikan putusan mengenai pengasuhan anak.

---

A marriage should be eternal and only dissolves with the dead of a husband or a wife. Sometimes a divorce is inevitable. The continous fighting in the marriage may cause that it will never stay as a happy marriage. The dissolution of the marriage by a divorce will terminate all obligations between the husband and the wife. Contrary to the divorce, the parental control of the children will still remain until they are grown up and mature as Law Number 1 Year 1974 regarding the Marital Law states that a legal rights of child custody caused by a divorce shall be remained in both parents (as sole/single custody). However in reality, a divorce often causes the battle of the legal rights between the parents for having child custody. This thesis will analyze on how to determine which parent will has the rights to have child custody when in the time of the marriage, the mother has secretly changed her religion and what are the legal considerations for the judges in stipulating child custody if the divorce occurred since the mother has secretly changed her religion during the marriage. The writing of the theses used a normative library research. The type of data used the secondary data type. The data analysis method used a qualitative analysis method. Having a divorce has not caused the termination of the parental control for the children. Legally, the parents are still responsible for their children even though they have been separated. The judges in determining who the suitable parent that will have child custody is not only considering the financial ability of each parent but must also consider the parent?s character and behavior including physically and mentally condition. In order to anticipate any problems that may occur in the future and to minimize the conflict during the marriage, it is advisable that spouses before the marriage shall consider making a kind of a prenuptial agreement that stipulates specific matters during the marriage besides the marital goods. Having this kind of the prenuptial agreement will avoid the battle of having child custody in case of the divorce occurred and it will make the judges easier to make a decision for child custody."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur mengenai hak asuh anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih lengkap yaitu pada Pasal 105 yang memberikan hak kepada ibu untuk melakukan hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh peralihan agama dan apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah kepada pihak ibu yang beralih agamanya pada Putusan Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Sky sudah tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan studi dokumen dan wawancara untuk menunjang data penelitian. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah bahwa peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan rumah tangga dapat menjadi alasan untuk perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf h KHI. Akibat dari perceraian yang dilakukan karena peralihan agama terhadap bekas istri adalah berlakunya masa iddah, diberikannya nafkah mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istri, dan tidak berhaknya istri atas nafkah iddah. Merujuk pada ketentuan dalam Al Qur'an, hadits, pendapat ahli fiqih, dan ketentuan dalam KHI, pertimbangan hakim tentang penetapan hak asuh anak atau hadhanah adalah tidak tepat karena salah satu persyaratan pemegang hadhanah yaitu beragama Islam tidak terpenuhi.

---

This thesis examines court's decision on custodial right after a divorce caused by apostasy of the wife. Custodial right is not clearly governed under the Marriage Law. However, it is more clearly defined in the article 105 of the Compilation of Islamic Law which states that a mother is entitled to perform hadhanah on child who has not reached the age of mumayyiz. This thesis focuses on two problems areas What is the form and consequences of marriage dissolution which was caused by apostasy, and whether the court's decision on determining the custodial right has been made according to relevant laws. This thesis uses normative juridical research method with descriptive typology. Author also used document studies and conducted interviews.

The conclusions of the problems are according to article 19 of the Government Regulation No. 9 year 1975 and article 116 of the Compilation of Islamic Law, an apostasy that causes continuous conflict between the spouse can be used as legal ground for divorce. The consequences of this divorce are the iddah period becomes applicable to the ex wife, ex husband is obliged to pay the mutaah to the ex wife, and the ex wife is not entitled to the maintenance payment. Based on the provisions in Al Qur'an, Hadith, Fiqh, and the Compilation of Islamic Law, we can conclude that an apostate mother lost her custodial right since someone is required to be a Muslim to perform hadhanah, therefore the court's decision in determining the custodial right is not correct."