Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini adalah penelitian tentang kinerja Instruktur dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan instruktur dan pengalaman pelatihan yang pernah diikuti oleh instruktur untuk meningkatkan proses belajar. Tujuan diadakannya pelatihan untuk instruktur adalah untuk meningkatkan kinerja instruktur, sehingga lulusan dari Balai Latihan kerja dan Loka Latihan Kerja menjadi lulusan yang mempunyai keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman pelatihan terhadap kinerja Instruktur secara parsial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat exs post facto, sedang lokasi penelitian adalah Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagal subyek penelitian adalah Instruktur Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan responden dalam penelitian ini adalah siswa-siswa yang pada saat diadakan penelitian, siswa tersebut sedang belajar di Balai Latihan Kerja dan Loka Latihan Kerja di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbedaan adalah dengan menggunakan analisis compare means. Sedang untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial digunakan teknik analisis korelasi. Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja instruktur apabila ditinjau dari tingkat pendidikannya. Kinerja Instruktur tertinggi adalah instruktur dengan dasar pendidikan Diploma, sedangkan kinerja instruktur tertinggi kedua adalah instruktur dari dasar pendidikan Sarjana dan dari dasar pendidikan Sekolah Menengah Atas { sama besar ). Selain itu juga terdapat perbedaan kinerja instruktur apabila ditinjau dari pengalaman training yang pernah diikuti instruktur. Kinerja Instruktur tertinggi adalah instruktur yang mengikuti pelatihan dengan lama kategori sedang atau sekitar 3548 jam sampai 6374 jam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan tingkat pendidikan instruktur dengan kinerja instruktur sangat kecil, namun dilihat dari hubungan pengalaman pelatihan yang diikuti instruktur terhadap kinerja instruktur cukup kuat, dan kontribusinya pun besar yaitu sebesar 0.872. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja instruktur, seyogyanya dalam penerimaan atau pengangkatan pegawai harus memperhatikan spesifikasi kebutuhan kejuruan dan jurusan pendidikan yang diperlukan. Selain itu juga sudah saatnya diperlukan iklim kerja yang kompetitif untuk dapat memacu instruktur-instruktur yang ada dan juga perlu diadakan evaluasi kerja secara teratur. "

"ABSTRAKPada tahun 1988-1989 berlangsung penelitian mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan. Tujuannya untuk mengetahui peranan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi, tempat di mana peristiwa berlangsung. Melalui penelitian, tergambar dukungan seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta terhadap tegaknya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan daerah dan rakyat bekerja sama melawan Belanda, yang bermaksud mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Meskipun Belanda berhasil menawan para pemimpin Republik dan menduduki Ibukota Yog_yakarta, tetapi rakyat tidak mengakui kekuasaannya. Rakyat memilih berjuang dengan cara gerilya daripada beker_ja sama dengan Belanda. Dengan dukungan Sri Sultan dan tokoh-tokoh Republik yang berhasil meloloskan diri, perjuangan gerilya rakyat Yogyakarta yang mencapai puncaknya pada serangan umum Maret 1949 berhasil menarik simpati rakyat negara-nega_ra bagian (Pasundan dan Negara Indonesia Timur), dan du_nia internasional (AS, Australia, India, negara - negara Arab), yang kemudian melalui PBB, memaksa Belanda untuk mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta.

---

"

"Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja.

---

This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta.

Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model.

The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization."