Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana, karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acara pemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangan saksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengan tindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami. Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwa dipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangan saksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakan dalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapan hukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhir perkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaan tidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telah memasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Hal tersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputus dalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasuki pemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai, tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima, maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini. Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat bukti lain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip Minimum Pembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengatur tentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidak dapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadi dasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal ini menimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dari perkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana asal. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah 1) mengapa penentuan bentuk dakwaan menjadi penting dalam tindak pidana pencucian uang?; dan 2) bagaimanakah hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak didakwakan? Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penentuan bentuk dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sistem pembuktian dalam membuktikan unsur. Dengan pembuktian yang tepat hakim dapat membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting.

Abstrak :
Buku ini menceritakan tentang kekuataan dakwaan dalam hukum pidana.