Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siburian, Robert
"ABSTRAK
Hadirnya perusahaan pertambangan batubara dengan metode tambang terbuka, mengakibatkan terjadi kontestasi para pihak untuk menguasai tanah yang di dalamnya terkandung batubara. Kontestasi para pihak itu mendorong akses petani pada tanah pertanian turut terganggu. Dengan demikian, mempertahankan akses pada tanah pertanian dari ekspansi perusahaan pertambangan bukan hal mudah, karena petani transmigran dalam memaknai tanah tidak sama.Untuk menganalisis bagaimana upaya petani transmigran mempertahankan akses terhadap tanah pertanian dari ekspansi perusahaan pertambangan yang berusaha menguasai tanah pertanian milik petani, saya menggunakan teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso. Merujuk pada teori akses itu, petani transmigran berusaha agar tetap mampu mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya dengan berbagai mekanisme. Saya melihat upaya mempertahankan akses yang dilakukan petani tidak terlepas dari sikap agensi yang ada pada diri petani dan globalisasi yang sedang terjadi, sehingga teori agensi dan globalisasi saya gunakan untuk melengkapi teori akses dimaksud. Teori agensi yang dijelaskan Otner bukan dalam konteks hubungan status dan kekuasaan power , tetapi lebih pada kemampuan individu untuk mengambil inisiatif berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari inisiatif yang diambil ketika mencoba mempertahankan akses pada tanah pertaniannya. Sementara dengan globalisasi, terutama dikaitkan dengan batubara selaku komoditi global, pengambilan keputusan baik yang dilakukan oleh petani, maupun perusahaan pertambangan, tidak lepas dari pengaruh globalisasi seperti dijelaskan Giddens dan Appadurai. Dengan globalisasi, perluasan hubungan sosial sedang terjadi, sehingga kondisi sosial-ekonomi sekelompok masyarakat yang berada dalam satu negara tertentu, termasuk petani transmigran di Desa Kerta Buana, tidak lepas dari pengaruh negara lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme mempertahankan tanah pertanian yang dilakukan petani, dibagi dua kelompok besar, yaitu petani Bali dan petani bukan Bali. Pengklasifikasian itu didasarkan pada mudah dan sulitnya perusahaan membebaskan tanah dari kedua kelompok petani itu. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut: a petani menentukan harga tanah pertanian yang diincar perusahaan pada level tertinggi di luar jangkauan perusahaan, b petani menganulir harga yang sudah disepakati sebelumnya, tetapi pihak perusahaan lalai membayar tepat waktu, c petani menyebut harga yang diajukan perusahaan belum cocok meskipun harga yang diinginkan petani tidak pernah terlontar, d petani melimpahkan isu penjualan tanah pada level kelompok tani, terkait kesepakatan pada anggota kelompok agar menjual tanah pertanian dilakukan pada perusahaan secara serentak.Mekanisme yang dilakukan oleh petani untuk mempertahankan akses pada tanah pertaniannya, sesungguhnya adalah upaya untuk mempertahankan lanskap sosial yang sudah terbentuk di Desa Kerta Buana. Dengan kata lain, tujuan mempertahankan akses tidak sekedar untuk mengambil manfaat dari sesuatu itu, tetapi juga untuk bertahannya suatu lanskap sosial yang sudah membuat petani transmigran merasa Desa Kerta Buana adalah bagian dari hidupnya.

ABSTRACT
The presence of coal mining company with open pit method resulted in contestation of the parties to control the land which contains coal. Contestation of the parties that encourage farmers 39 access to agricultural land is also disrupted. Thus, defending access to agricultural land from the expansion of mining companies is not easy because the understanding of the farmers transmigrant on land is not the same.To analyze how transmigrant peasants 39 efforts to defend access to farmland from the expansion of mining companies seeking control of farmer owned farms, I use the access theory proposed by Ribot and Peluso. Referring to the access theory, transmigrant farmers try to keep the benefits of their land under various mechanisms. I see that defending access by farmers is inseparable from the existing attitude of farmers 39 existing agencies and globalization, so that the agency theory and globalization I use to complete the access theory. The agency theory written by Otner describes is not in the context of the relationship of status and power, but rather to the individual 39 s ability to take initiative on the basis of events that have occurred and be responsible for the consequences of the initiative taken while trying to defend access to his farm. While globalization, especially related to coal as a global commodity, decision making by both farmers and mining companies, can not be separated from the influence of globalization as described by Giddens and Appadurai. With globalization, the expansion of social relations is taking place, so that the socio economic conditions of a group of people within a certain country, including transmigrant farmers in Kerta Buana Village, can not be separated from the influence of other countries, especially after the companies operating in Desa Kerta Buana have sold their shares in the stock exchange.The results showed that the mechanisms by farmers to maintain their farms were divided into two major groups, namely Balinese farmers and non Balinese farmers. The classification was based on the ease and difficulty of the company liberating the land from both groups of farmers. Those mechanisms are as follows a the farmer determines the price of agricultural land that the company is targeting at the highest level outside the reach of the company b the farmer annuls the agreed price but the company neglects to pay on time c Farmers call the price proposed by the company is not suitable but farmers do not mention the desired price, d farmers delegate the issue of land sales at farmer group level, related to agreement on group members to sell agricultural land to the company simultaneously.Mechanisms undertaken by farmers to maintain access to their farms, in fact, are attempts to maintain the already established social landscape in Kerta Buana Village. In other words, the goal of sustaining access is not just to take advantage of it, but also for the survival of a social landscape that has made transmigrant farmers feel that Kerta Buana Village is a part of his life."
2017
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Windy Asmara Bayu Putri
"Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pekerja anak juga dapat menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anakanak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kejadian-kejadian mengenai masalah pekerja anak ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, terlihat belum menanggapi dengan serius. Terbukti dengan diratifikasinya Konvensi hak Anak sebagai perwujudan kepedulian pemerintah atas nasib anak-anak yang bertujuan agar pemerintah mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, belum mampu mengubah keadaan yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap penerapan perundang-undangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum, seperti putusan hakim, surat gugatan, tuntutan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikethaui bahwa penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/MEN/2003 masih belum efektif karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberadaan pekerja anak dan masih minimnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Poorness represent one of the conditions forcing a lot of child involve with a work utilize as a way to take care of their family and themselves in order to improve economic condition. Child worker also can cause the maintenance of poorness, because laboring children do not have an opportunity for having a better education. Events of problems regarding child worker often happen in Indonesia. Government which ought to hold responsibility seems not yet take care this matter seriously. The ratification of Children Right Convention as governmental caring materialization for children worker which aim government in order to get international fund aid, not yet able to alter circumstance that happened in Indonesia. Problem faced for example is the application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003, constraint faced in its application, and also the executed observation. Research method used Empirical Normatif method, which is a research to legislation applying conducted by all Law practitioner, like judge decision, letter of claim, demand, and others. Pursuant to research result earn that application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003 still not yet effective caused by its factors supporting child worker existence and its minimum observation by the law enforcement."
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25678
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Windy Asmara Bayu Putri
"Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pekerja anak juga dapat menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anakanak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kejadian-kejadian mengenai masalah pekerja anak ini masih banyak terjadi di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, terlihat belum menanggapi dengan serius. Terbukti dengan diratifikasinya Konvensi hak Anak sebagai perwujudan kepedulian pemerintah atas nasib anak-anak yang bertujuan agar pemerintah mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, belum mampu mengubah keadaan yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi antara lain adalah penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.235/MEN/2003, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap penerapan perundang-undangan yang dilakukan oleh para praktisi hukum, seperti putusan hakim, surat gugatan, tuntutan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikethaui bahwa penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/MEN/2003 masih belum efektif karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberadaan pekerja anak dan masih minimnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Poorness represent one of the conditions forcing a lot of child involve with a work utilize as a way to take care of their family and themselves in order to improve economic condition. Child worker also can cause the maintenance of poorness, because laboring children do not have an opportunity for having a better education. Events of problems regarding child worker often happen in Indonesia. Government which ought to hold responsibility seems not yet take care this matter seriously. The ratification of Children Right Convention as governmental caring materialization for children worker which aim government in order to get international fund aid, not yet able to alter circumstance that happened in Indonesia. Problem faced for example is the application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003, constraint faced in its application, and also the executed observation. Research method used Empirical Normatif method, which is a research to legislation applying conducted by all Law practitioner, like judge decision, letter of claim, demand, and others. Pursuant to research result earn that application of Ministerial Decree of Labour and Transmigration No.Kep.235/Men/2003 still not yet effective caused by its factors supporting child worker existence and its minimum observation by the law enforcement."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37169
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Marissa Fitriana Nastiti
"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan sistem penilaian kinerja pegawai yang menggunakan Laporan Kinerja Bulanan (LKB) di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. LKB telah diterapkan di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDTT selama 2 tahun belakangan ini disamping Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan penilaian kinerja pegawai yang menggunakan LKB di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi KDPDTT dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem penilaian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori sistem penilaian kinerja oleh S.W. Gilliland dan J. C Langdon sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan LKB di Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan, diantaranya belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan Laporan Kinerja Bulanan dan masih adanya bias-bias penilaian.

This thesis discusses about the analysis of employee performance appraisal systems implementation that using the Monthly Performance Report (LKB) at the Directorate General of Transmigration Region Development of the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration. LKB has been implemented at the Directorate General of Transmigration Region Development for the past 2 years in addition to the Employee Work Target (SKP). This thesis raises two research questions, namely how to apply the performance appraisal of employees that using LKB at the Directorate General of Transmigration Region Development and what obstacles are faced in the implementation of this assessment system. This study uses a post-positivist approach with qualitative data analysis techniques through in-depth interviews and literature studies. This study uses the theory of performance appraisal systems by S.W. Gilliland and J. C Langdon as reference measurements in the acquisition of research information. The results of this study indicate that the application of LKB at the Directorate General of Transmigration Region Development has not run optimally. This is caused by several obstacles, including the absence of separate regulations governing the implementation of the Monthly Performance Report and the existence of assessment biases."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunita Wulandari
"ABSTRAK
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerja
DKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di lapangan tenaga kerja, khususnya K3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan supervisi K3 bidang jasa konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pada tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep relasi industri, kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengawasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam juga menggunakan dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Pekerjaan dan transmigrasi DKI Jakarta belum optimal. Ada kendala Supervisor Disnakertrans Jakarta mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas
dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera.
ABSTRACT
Occupational Safety and Health (K3) is an aspect that is urgently needed to improve worker safety in carrying out their work and as a form of labor protection. This is an effort to create industrial harmonious relations. Work accidents in the construction services sector are 32% higher than in other sectors. One area that has cases of work accidents
DKI Jakarta is the highest. Work accidents are rampant due to the weakness of OSH Supervision. Labor inspection is an important factor in this case to support the creation of company compliance with regulations in the labor field, especially K3. This study aims to explain the K3 supervision of construction services by the Jakarta Manpower and Transmigration Office in 2018. The theory used in this study refers to the concept of industrial relations, work accidents, occupational safety and health, and supervision. The approach used in this research is a qualitative approach and collects data by conducting in-depth interviews as well as using documents and literature studies as secondary data. Results The results showed that the K3 supervision carried out by the Department of Manpower, Work and Transmigration of DKI Jakarta was not optimal. There is a problem that the Jakarta Manpower and Transmigration Supervisory Supervisor is experiencing a lack of quantity and quality and sanctions that do not have a deterrent effect."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library