Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai kepatuhan Penerima Dana 1 dalam menjalankan Program Penguatan Sistem Kesehatan The Legend Foundation terhadap Panduan Kebijakan. The Legend Foundation memberikan dana hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, untuk memastikan dana hibah dikelola dengan baik, maka The Legend Foundation membuat Panduan Kebijakan sebagai arahan atau referensi semua pihak yang terlibat dalam mengelola dana hibah. The Legend Foundation menjalankan audit kepatuhan untuk melihat kesesuaian antara Panduan Kebijakan dengan praktik, sehingga dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah diberikan. Secara garis besar, dalam melaksanakan Program Penguatan Sistem Kesehatan, Penerima Dana 1 telah melaksanakan sesuai dengan Panduan Kebijakan, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, seperti pada aset tetap, memo yang belum ditandatangan oleh pihak berwenang, ketidaklengkapan dokumen atas permohonan maupun penyelesaian uang muka, kas kecil, pelatihan kerja, jaminan sosial, sistematika yang tidak sesuai, dan substansi yang tidak lengkap.

---

ABSTRACTThis Internship Report discusses about the Principal Recipient rsquo;s compliance to the Manual of Health System Strengthening Program ndash; The Legend Foundation. The Legend Foundation provides the fund of grant to the Government of Indonesia through the Ministry of Health. Therefore, to ensure that the fund of grant is managed well, The Legend Foundation rsquo;s Manual is prepared as the direction and reference for all parties involved in managing the fund of grant. The Legend Foundation conducts the compliance audit for compatibility between the Manual and the practice, thereby being capable of guaranteeing the accountability and transparency of the fund of grant management as the form of accountability for the fund of grant already provided. Overall, in implementing the Health System Strengthening Program, Principal Recipient has implemented in accordance with the Manual, but some inappropriate, such as fixed assets, memo documents that have not been signed, incomplete documentation of request and realisation of advance, petty cash, job training, employee benefit, inappropriate systematics, and incomplete substances. "

"Laporan magang ini menjelaskan tentang prosedur audit kepatuhan yang dijalankan Atas Sub Recipient sebagai pengguna dana hibah klien KAP AAA Indonesia yaitu GTF sebagai salah satu institusi keuangan yang menyediakan bantuan berupa dana bagi setiap negara dalam menanggulangi tiga penyakit yang ada yaitu HIV ( Human Immunodeficiency Virus ) / AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), tuberkulosis, dan malaria di tahun 2017. Selain itu prosedur audit secara spesifik dilakukan pada program TIF, yaitu program dalam menanggulangi penyakit Tuberkulosis. Prosedur audit serta analisis atas hasil prosedur audit kepatuhan didasarkan pada peraturan yang berlaku dan diterapkan oleh Sub Recipient GTF. Dalam melaksanakan audit, auditor melakukan prosedur vouching atas seluruh akun pada Sub Recipient GTF. Pada akhirnya, prosedur audit kepatuhan yang dilakukan menyimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban penggunaan dana hibah GTF oleh Sub Recipient masih belum sesuai standar yang diterapkan.

---

This internship report describes the compliance audit procedure that is implemented on Sub Recipient as a user of KAP AAA Indonesia grant client fund which is GTF as one of the financial institution that provides fund aid for every country in overcoming three existing diseases namely HIV (Human Immunodeficiency Virus) / AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), tuberculosis, and malaria by 2017. In addition, the audit procedure is specifically performed on the TIF program, the program in tackling Tuberculosis. Audit procedures and analysis of the results of compliance audit procedures are based on applicable regulations and applied by GTF Sub Recipient. In conducting the audit, the auditor performs a vouching procedure for all accounts on the GTF Sub Recipient. In the end, the compliance audit procedure conducted by the authors concludes that the accountability process for the use of the GTF grant funds by Sub Recipient still does not meet the applicable standards."

"Sektor pariwisata di Kota Malang mengalami penurunan kunjungan drastis yaitu sebesar 53% di Bulan Maret 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Penurunan jumlah juga berdampak pada pelaku usaha penyokong pariwisata, yaitu perhotelan. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasioanal dan memberikan stimulus pada sektor pariwisata, Pemerintah Pusat memberikan Dana Hibah Pariwisata kepada industri hotel di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan Insentif Pajak Hotel dan Dana Hibah Pariwisata di Kota Malang selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian kebijakan insentif Pajak Hotel dan Dana Hibah Pariwisata memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kebijakan pemberian insentif Pajak Hotel selama pandemi Covid-19 tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan anjuran pemerintah dan penerima manfaat insentif bukan industri hotel. Pemberian Dana Hibah Pariwisata lebih memberikan dampak kepada industri hotel. Dengan demikian, pelaksanaan Dana Hibah Pariwisata perlu dimaksimalkan pada periode selanjutnya dan perlu tetap diberikan mengingat Kota Malang merupakan salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.

---

The tourism sector in Malang City has drastic decline of 53% in March 2020 as a result of the Covid-19 pandemic. The decreasing of the number of tourism visit impacts on business actors that supporting tourism, hotels. In the context of the National Economic Recovery and providing a stimulus to the tourism sector, the Central Government provides Tourism Grants to the hotel industry in Malang City. This study aims to analyze the comparison of Hotel Tax Incentives and Tourism Grants in Malang City during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that Hotel Tax incentives and Tourism Grants have their respective advantages and disadvantages. The policy of providing hotel incentives during the Covid-19 pandemic is not right on target because it is not in accordance with government recommendations and the recipients of incentives are not industrial hotels. The provision of Tourism Grants has more impact on the hotel industry. Thus, the implementation of the Tourism Grant Fund needs to be maximized in the next period and it is necessary to remember that Malang City is one of the 10 Priority Tourism Destinations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 dan memberikan strategi peningkatan efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan kriteria antara lain Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Piagam Audit Intern Bawaslu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Data diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan pejabat dan auditor di Inspektorat Utama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi menunjukan APIP Bawaslu telah melakukan pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Pengawasan yang belum efektif antara lain pada tahapan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan atas tahapan penanggaran dana hibah Pilkada, serta pelaksanaan pengawasan atas tahapan penatausahaan dan pelaksanaan dana hibah Pilkada. Sementara itu, pelaksananaan pengawasan atas tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan dana hibah Pilkada telah cukup efektif. Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan APIP Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Pada tahapan perencanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk melakukan empat tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PIBR serta menyusun program pengawasan komprehensif atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah reviu atas anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan kualitas pendokumentasian Catatan Hasil Reviu anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan serta asistensi khusus pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024, serta melaksanakan kegiatan audit pada saat pengelolaan atas dana hibah masih berjalan agar pengelola dana hibah masih dapat melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan pada pelaksanaan audit.

---

This research aims to evaluate the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections and provide a strategy to increase the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the Simultaneous Regional Elections in 2024. The method used in this research is qualitative through a case study approach using criteria between Regulations of the Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Agencies in the Sectors of Politics, Law, Security, Human Development and Culture Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Risk-Based Internal Supervision in Ministries/Agencies, Bawaslu Internal Audit Charter, and Bawaslu Regulation Number 1 of 2021 concerning Organization and Work Procedures of the Bawaslu Secretariat General. Data was obtained through document reviews and interviews with officials and auditors at the Inspectorate, Head of the Provincial Bawaslu, and Head of Regency/City Bawaslu. The evaluation results show that APIP Bawaslu has supervised the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 54 of 2019, but has not been fully effective. Supervision that has not been effective includes, among other things, the planning stages of supervision, the implementation of supervision over the budgeting stages of regional election grant funds, as well as the implementation of supervision over the stages of administration and implementation of regional election grant funds. Meanwhile, the implementation of supervision over the accountability and reporting stages of regional election grant funds has been quite effective. Based on this evaluation, a strategy is needed that APIP Bawaslu can implement to increase the effectiveness of supervision over the management of 2024 Pilkada grant funds. At the supervision planning stage, APIP Bawaslu is recommended to carry out four stages of risk-based supervision planning based on the PIBR Implementation Guidelines and develop a comprehensive monitoring program for management. Meanwhile, at the monitoring implementation stage, APIP Bawaslu is recommended to increase the number of reviews of the Pilkada grant fund budget, improve the quality of documentation of the Record of Review Results of the Pilkada grant fund budget, increase the intensity of consulting activities and special assistance, and carrying out audit activities while the management of grant funds is still ongoing so that grant fund managers can still make improvements if errors are found in the implementation of the audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada studi kasus Penyerapan Hibah Luar Negeri pada Proyek XYZ, dimana akan di analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya daya serap dana Hibah pada proyek XYZ yang terjadi di tahun anggaran 2015 dan 2016 serta meberikan saran untuk mengatasi rendahnya daya serap hibah luar negeri pada Proyek XYZ. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah bersifat kualitatif, dengan harapan dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan 2 dua kelompok metode analisis yaitu: 1 analisis siklus dan efektivitas proyek, 2 analisis manajemen keuangan dan aliran dana proyek. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di Proyek XYZ dikarenakan adanya masalah paradigmatik, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian, masalah sistemik/ teknis serta masalah transisional. Kata kunci: Anggaran, Penyerapan, Proyek Hibah, Hibah Luar Negeri.

---

This study aims to focus on case studies Evaluation of Low Budget Disbursement In Nonprofit Organization A Case Study Grant Project XYZ, the factors that account for the low budget disbursement of Grant funds to the project XYZ is occurred in fiscal year 2015 and 2016 will be analyzed, and it also will address some advices to cope with low absorption matters on the Project XYZ. The research will use qualitative method to assessing the problem, in the future it could be used as appropriately and in accordance with the problems that occur in the field. This study used 2 two groups of methods of analysis, named 1 the effectiveness analysis of the project cycle, 2 the financial management and the budget flow of project funds analysis. The results of this study indicates that the low uptake of the budget in XYZ project due to problems paradigmatic, that related to the control environment, the systemic problems technical and transitional issues. Keywords Budget, Absorption, Project Grants, Foreign Grants."