"
ABSTRAKAktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya
perbuatan yang
mengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana.
Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit.
Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkan
dari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan juga
pelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturan
perundang-undangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan hukum nasabah melalui pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum melalui
pelaksanaan manajemen bank yang baik adalah melalui pelaksanaan prinsip Good
Corporate Governance. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah dengan
melalui lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat, yaitu Lembaga
Penjamin Simpanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan
perlindungan hukum terhadap nasabah PD BPR dan pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap nasabah PD BPR dalam hal terjadinya kejahatan perbankan oleh
organ perseroan bank di Indonesia. Jenis penilitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif. Sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini
termasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studi
kepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diperoleh
kesimpulan bahwa perlindungan nasabah dapat dilakukan berdasarkan Undang-
Undang Perusahaan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga
Penjamin Simpanan dan juga Pedoman Prinsip Good Corporate Governance.
Peraturan dan juga lembaga-lembaga tersebut di atas, pada dasarnya memiliki
aturan yang cukup baik untuk perlindungan nasabah. Tetapi masih ada beberapa
hal yang harus diperbaiki dan dievaluasi agar masalah mengenai perlindungan
nasabah penyimpan PD BPR di Indonesia dapat lebih baik. Sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali baik.
ABSTRACTBanking activities are related to actions causing losses on the customers,
especially depositors. Protection on customers can be performed implicitly as well
as explicitly. Implicit legal protection includes protection from legislations,
monitoring and coaching, as well as implementation of good bank management
principles. Protection by legislations is partly regulated by Law No. 5 of Year
1962 regarding Local Enterprises, Law No. 10 of Year 1998 regarding
Amendment of Law No. 7 of Year 1992 regarding Banking and Law No. 8 of
Year 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection of customers by
monitoring and coaching is performed by Bank Indonesia and Financial Service
Authorities. Legal Protection by implementation of good bank management is by
implementing Good Corporate Governance principle. While explicit protection is
by institutions which can guarantee public deposits, i.e. Deposit Insurance
Corporation. The purpose of this study is to discover the regulation of legal
protection of Local Enterprises customers of Bank Perkreditan Rakyat and the
implementation of legal protection on Local Enterprises customers of Bank
Perkreditan Rakyat in case of banking fraud by bank companies in Indonesia. The
type of the study is normative legal research. Based on its purpose, this study is a
prescriptive study. The types of data used were primary and secondary data. Data
collection techniques were literature study and interview which were then
analyzed using qualitative analysis technique. Based on the analysis, the
conclusion is customer protection can be performed based on Law on Local
Enterprises, Bank Indonesia, Financial Service Authorities, Deposit Insurance
Corporation as well as Good Corporate Governance principle. The regulations and
institutions above basically have good rules for customer protection. However,
there are things which should be improved and evaluated so that the issue
protection of Local Enterprises depositors of Bank Perkreditan Rakyat in
Indonesia can be better, so that public’s trust on banking can recover."
