Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan oleh hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan jika situasi negara berada dalam keadaan darurat sesaat setelah diumumkan oleh penguasa keadaa darurat (eksekutif). Berbeda halnya pengaturan mengenai pengawasan dibeberapa negara yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangan untuk melakukan pengawasan, bahkan sebelum keadaan darurat tersebut diumumkan. Tesis ini bermaksud menjawab mengenai bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia terlibat dalam berbagai keadaan darurat yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga mengenai bagaimana pengaturan yang ideal pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dan juga pendekatan secara perundang-undangan ditemukan beberapa persoalan di dalam beberapa situasi darurat yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga hukum yang digunakan dalam situasi darurat itu sendiri, dan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadaan darurat di Indonesia harus ditinjau ulang karena banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal pengawasan. Pelaksanaan keadaan darurat tidak bisa dijalankan oleh satu kekuasaan tanpa melibatkan cabang kekuasaan lain, hal itu akan cenderung disalahgunakan

---

This thesis analyzes the supervision by the House of Representatives on the implementation of an emergency or a state of danger according to Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which authority in an emergency situation lies only in one branch of power, namely the executive. In fact, in Law Number 23 Prp of 1959 it is stated that supervision by judges and the House of Representatives is abolished if the state is in a state of emergency immediately after an emergency (executive) authority has announced it. This is different from the regulation regarding supervision in several countries which gives the House of Representatives the authority to carry out supervision, even before the state of emergency is declared. This thesis intends to answer how the supervision of the House of Representatives in Indonesia is involved in various emergencies that have occurred in Indonesia, and also about the ideal arrangement of supervision carried out by the House of Representatives in an emergency. By using a conceptual approach as well as a statutory approach, several problems were found in several emergency situations related to the supervision carried out by the House of Representatives and also the law used in the emergency situation itself, and with the various approaches taken, it was concluded that Regulations regarding the state of emergency in Indonesia must be reviewed because many are not in accordance with the times, especially in terms of supervision. The implementation of a state of emergency cannot be carried out by one power without involving other branches of power, it will tend to be misused."

"Telah dilakukan studi kepustakaan tentang bencana dan penanggulangannya di Indonesia. Bahwa bencana yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar, terutama banyaknya korban manusia serta kerugian harta benda dan kerugian lainnya. Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang berlangsung di Aceh dan Nias telah menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi terjadinya bencana. Di antaraya, adanya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang melahirkan lembaga pemerintah non kementerian yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga dibentuk di setiap daerah. Pada tahun 2014 lahir UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang melahirkan Badan Pencarian dan Pertolongan. Sementara, posisi Presiden sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum terumuskan didalam menghadapi bencana. Sehubungan dengan itu, dirasakan perlunya merumuskan Undang Undang Keadaaan bahaya, khususnya yang terkait dengan penanggulangan bencana."

"Pengelolaan Limbah Medik: Identifikasi, Castilant Limbah Medik yang dihasilkan oleh kegiatan operasional dokter praktek umum dapat mengakibatkan bahaya dan pencemaran terhadap lingkungan. Limbah medik seperti yang dihasilkan oleh kegiatan operasional rumah sakit, pengelolaannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengapa limbah praktek dokter umum yang juga termasuk Iimbah medik tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah? Padahal sama-sama mengandung risiko sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).Penelitian pengelolaan limbah medik identifikasi, karakterisasi dan evaluasi limbah praktek dokter umum di Jakarta bertujuan membuklikan, bahwa limbah yang dihasilkan oleh praktek dokter umum lama bahayanya dengan limbah rumah sakit, dengan melakukan perbandingan antara jenis limbah yang dihasilkan oleh dokter praktek umum dan RS tipe D (Puskesmas Kecamatan, menemukan adanya risiko infeksius melalui pemeriksaan adanya kandungan darah dalam limbah praktek dokter umum, serta melihat salah satu solusinya dengan melihat adanya hubungan antara Pengetahuan, Sikap dan Perilaku di kalangan dokter praktek umum dalam pengelolaan limbah praktek. Dengan harapan agar dapat menjadi titik tolak bagi pihak yang berwenang dalam mengangani pengelolaan limbah praktek dokter umum.Penelitian dilakukan dengan melakukan studi cross sectional untuk mendapatkan: Identitas limbah praktek dokter umum, dengan cara melakukan pencacahan terhadap jenis-jenis limbah yang dikandungnya, serta membandingkan dengan jenis-jenis limbah yang terkandung dalam limbah yang dihasilkan oleh Puskesmas Kecamatan.Karakter limbah praktek dokter umum, dengan melakukan pemeriksaan adanya kandungan darah, menggunakan test Peroksidase (Hematest®). Adanya hubungan antara Pengetahuan, Sikap dan Perilaku dokter praktek umum tentang pengelolaan limbah praktek.Hasil penelitian menunjukkan: terdapat persamaan antara identitas limbah yang dihasilkan oleh dokter praktek umum dengan Puskesmas Kecamatan. Sebagian besar (59,4% responden) dokter praktek umum menghasilkan limbah yang mengandung darah. Terdapat hubungan yang positif antara Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku dokter praktek umum dalam pengelolaan Iimbahnya. Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka peneliti menyarankan untuk:1. Dikeluarkannya addendum dalam Peraturan Pemerintah No. 85/1999 , tanggal 7 Oktober 1999, yang mencantumkan Kegiatan Dokter Praktek Umum sebagal salah satu penghasil limbah klinis yang tergolong sebagai limbah B3.2. Memberlakukan peraturan wilayah mengenai penggunaan insinerator rumah sakit di daerah oleh dokter praktek umum yang berpraktek di wilayah berdekatan.3. Mengupayakan pembentukan badan usaha yang dapat melakukan pengangkutan, pengumpulan dan pengeloaan limbah yang dihasilkan oleh dokter praktek umum.4. Melakukan pengenalan tenting pengelolaan limbah medik pada taraf sedini mungkin pada masyarakat kedokteran di Indonesia, disertai dengan teladan yang baik di kalangan petinggi kedokteran yang menjadi panutan bagi masyarakat kedokteran Indonesia.5. Memberikan penghargaan seperti sertifikasi "Green Doctor" bagi pelaksanaan pengelolaan limbah yang baik, dan konsekuensi hukum maupun administratif bagi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

---

Medical Waste Management: Identification, Characterization and Evaluation of wastes produced by General PractitionersMedical waste or wastes produced by General Practitioners without good management could be harmful or endanger the environment. As a matter of fact, The Government Regulation No. 85/1999, about the management of toxic and dangerous waste, has ruled Medical wastes produced by hospitals. The problem is, why wastes produced by General Practitioners have not been managed by any particular government regulation, since they have the same risk as toxic and dangerous waste?This Research, Medical Waste Management, was aimed to prove that wastes produced by General Practitioners are as dangerous as wastes produced by hospitals, by comparing the identity and character of the wastes and finding out the solution through the relationship between Knowledge, Attitude and the way the General Practitioners managed their clinical wastes.This study was a cross sectional with a reference standard, to find: the identity of the wastes produced by General Practitioners; by using manual identification of every item contained in those wastes, and comparing them to the items produced by the hospitals.The character of the wastes produced by General Practitioners, by finding the blood containment in those wastes, using Peroksidase test (Hematest®). One of the solutions of those problems through finding out the relationship between Knowledge, Attitude and The way General Practitioners managing wastes produced in their clinics.The results were: There were similarity between items of wastes produced by General Practitioners and Hospitals. Most of wastes produced by General Practitioners (59,4% sample) were contaminated by blood. There were positive relationship between Knowledge, Attitude and The way General Practitioners managing wastes produced in their clinics.Based on those results above, writer would recommend to: 1. Revise The Government Regulation No. 85/1999, dated on 7 October 1999, by adding the activity of General Practitioner as one of the producers of medical waste or toxic and dangerous waste.2. Create local regulation, concerning the utilization of local hospital incinerators by General Practitioners in their vicinity.3. Create specific institution, which would transporting, collect and manage all the wastes produced by General Practitioners.4. Introduce Medical Waste Management or Procedure as soon as possible in the early medical community.5. Provide Rewards, such as certification of "Green Doctor" for those who comply with the regulations, and enforcement of legal or administration sanction for those who disobey the regulations."

"Kedokteran gigi secara luas diketahui menggunakan bahan kimia, dan logam berat, dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat, namun secara akurat karakteristik bahan, dan limbah tindakan kedokteran gigi merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3), belum diketahui oleh masyarakat.Mercury, logam inlay, fluor, arsen, kerangka logam gigi tiruan akrilik adalah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan dokter gigi. Pada proses pengecoran tekniker gigi (laboratory technician) sekali-sekali atau rutin terpajan secara berlebihan Beryllium konsentrasi tinggi, uap Beryllium terlepas selama peleburan alloy Ni-Cr-Be, khususnya pada sistem filtrasi dan exhaust yang tidak memadai. Bahan ini harus dikelola secara khusus baik masih sebagai bahan maupun sudah menjadi limbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 85 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.Mengingat besarnya resiko yang akan ditimbulkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan oleh dokter gigi, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik bahan dan limbah kedokteran gigi sehingga memberikan manfaat ganda, yaitu produk yang diperlukan untuk membantu pasien dapat dibuat, dan limbah yang dihasilkannya dapat dikendalikan, Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam memanfaatkan bahan baku secara optimal yang berdampak pada penghematan penggunaan sumberdaya alam dan menghilangkan atau mengurangi resiko limbah bahan berbahaya dan beracun.Permasalahan yang timbul adalah dokter gigi menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dibuang ke sungai atau dibuang bersama-sama dengan limbah domestik akan mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Belum ada upaya-upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan, dan peraturan perundangan yang mengatur masalah limbah yang dihasilkan tindakan kedokteran gigi atau disebut limbah klinis kedokteran gigi.Penelitian dilakukan secara cross sectional untuk mendapatkan:1. Identifikasi bahan yang digunakan dan limbah yang dihasilkan tindakan kedokteran gigi di klinik kedokteran gigi.2. Identifikasi bahan yang digunakan dan limbah yang dihasilkan tindakan kedokteran gigi di laboratorium.3. Mengetahui perbandingan massa limbah dengan kerangka logam dalam pembuatan gigi tiruan kerangka logam.4. Mengetahui hubungan antara jumlah bahan baku logam dengan kerangka logam gigi tiruan dan limbah logam yang dihasilkan dalam pembuatan gigi tiruan akrilik kerangka logam.Hipotesis penelitian adalah:1. Massa limbah sisa pembuatan kerangka logam gigi tiruan lebih besar dibandingkan produknya.2. Terdapat hubungan antara masa bahan baku dengan masa limbah yang dihasilkan dan kerangka logam gigi tiruan, semakin besar massa produk yang diinginkan semakin besar limbah yang dihasilkan.Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2003, bertempat di Laboratorium Steel, Laboratorium Akrilik, dan Lab oratorium Porselen Klinik Prosthodonsia Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut RE. Martadinata Jakarta.Analisis data dilakukan dengan cara analisis tabel untuk mengetahui karakteristik bahan dan limbah tindakan kedokteran gigi di klinik kedokteran gigi, analisis tabel dan pengukuran beberapa parameter bahan dan limbah proses pembuatan satu jenis pesawat prostodontik, analisis regresi berganda dengan program SPSS 11,4 for windows untuk mengetahui hubungan antara bahan baku dengan limbah logam dan kerangka logam yang dihasilkan pembuatan kerangka logam gigi tiruan. Variabel bebas adalah limbah (X1), kerangka logam (X2) dan variabel terikatnya adalah bahan baku logam (Y).Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah klinis tindakan dokter gigi di klinik kedokteran gigi merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dapat dikelompokkan menjadi: limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah jaringan tubuh, limbah farmasi, limbah toksik, serta limbah karsinogenik.Limbah klinis yang dihasilkan dokter gigi di laboratorium steel, laboratorium akrilik, dan laboratorium porselen tergolong bahan berbahaya dan beracun karena dapat dikategorikan sesuai dengan klasifikasi LaGrega sebagai berikut: limbah organik, limbah anorganik dan limbah minyak.Kesimpulan penelitian ini adalah massa limbah pembuatan kerangka logam gigi tiruan lebih berat dibandingkan dengan massa kerangka logam sebagai produk. Terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara bahan baku dengan limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan kerangka logam gigi tiruan akrilik dan kerangka logam yang dihasilkan.

---

Dentistry is known widely use chemical and heavy metal to give dental public service. However, the characteristic of material and waste of dentistry as a toxic and dangerous material is not familiar accurately yet by the public.

Mercury, Fluoride, Arsenic, inlay metal, acrylic denture metal frame are hazardous materials that usually used part of material by dentist. Laboratory technicians may be exposed occasionally or routinely to excessively high concentrations of beryllium vapor. The risk of beryllium vapor exposure is greatest for dental technicians during alloy melting, especially in the absence of an adequate exhaust and filtration system. Either material or waste has to be managed particularly appropriate to the Rule of Indonesian Government No. 85 in 1999 about the changed of Rule of Government No. 18 in 1999 about Waste Management of Hazardous Material.

Considering of high risk that occurred by toxic and dangerous material, which used by dentist, the research of characteristic identification of material and dentistry waste should be carried out. It is proposed to give multiple benefit such as the product that needed for helping medical patient can be made, the waste that emerged can be controlled, and the research is expected as a consideration in optimizing of standard material, so that natural resources used economically and the risk of hazardous material could be reduced even be removed.

The problems that appear are the dentists still use hazardous material, produce hazardous waste that need management, the efforts of waste management is not done yet, and the rule to regulate dentistry clinical waste is not arranged yet.

The research was done cross sectional to obtain:

1. Used materials and waste identification that emerged by dentistry execution in dentistry clinic.

2. Used materials and waste identification that emerged by dentistry execution in laboratory.

3. The compare of waste of metal frames when the producing of denture metal frames.

4. The review of relation between accounts of standard metal material with metal waste and denture metal frame that cause in production metal frame acrylic denture.

Hypothesis of this research was the frame denture casting waste mass is heavier than the mass of frame denture as a product, and there was positive and significant relation between standard material with waste that resulted and metal frame that produced in acrylic denture metal frame production.

The research had been executed in June 2003, in Steel laboratory, Acrylic laboratory, Porcelain laboratory and Prosthodonsia clinic, Dentistry Institution TNI Angkatan Laut RE. Martadinata, Jakarta.

Data analysis was done with table analysis to know the characteristic of material and dentistry execution waste in dental clinic, table analysis and measurement of several material parameters and waste of making one kind of prosihodontic apparatus. Multiple regression analysis was applied to calculate correlation between standard materials with metal waste that resulted in metal frame production and metal frame that produced. The dependent variable was metal waste (X1), metal frame (X2), and independent variable was raw material (Y).

Characteristic of Dentistry clinical waste in dental clinic can be classified into sharp waste, infectious waste, histological waste, pharmaceutical waste, chemical waste and heavy metal waste, including to hazardous waste.

Characteristic of Clinical wastes that resulted by dentist in Steel laboratory, Acrylic laboratory and Porcelain laboratory were to belong to hazardous waste because of could be classified that suitable with La Grega classification, that are organic waste, inorganic waste and oil waste.

Conclusion of this research the frame denture casting waste mass is heavier than the mass of frame denture as a product. There was positive and significant relation between standard material with waste that resulted and metal frame that produced in acrylic denture metal frame production."

"Rumah sakit melaksanakan fungsi berbagai kegiatan terutama mengenai kegiatan yang berhubungan dengan manusia, menimbulkan dampak yang besar pengaruhnya terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan mengingat rumah sakit menghasilkan limbah yang bukan hanya berjumlah besar tetapi juga memiliki bahaya atau potensial untuk mencemari lingkungan. Apalagi mengingat limbah rumah sakit yang masuk dalam kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Oleh karena itu panting dilakukan penelitian untuk mengetahui proses pengelolaan limbah padat klinis di rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan limbah padat klinis di Rumah Sakit Mekar Sari Bekasi yang meliputi tentang Manajemen, Metode, Sumberdaya Manusia dan Teknologi yang diterapkan. Dengan pendekatan Kualitatif diharapkan dapat diperoleh informasi lebih rinci dari para informan terhadap pemahaman dan pengetahuan terhadap proses pengelolaan limbah padat klinis di Rumah Sakit Mekar Sari. Informan dipilih berdasarkan metode Non Probability Sampling yaitu Purposive Sampling dengan menggunakan instrumen penelitian pedoman wawancara.Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi, sudah dilakukan. Hasil observasi diperoleh dokumen UKL-UPL sebagai dokumen yang menuangkan proses manajemen pengelolaan limbah padat klinis. Metode yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan yaitu melakukan pemisahan dan pengkodean terhadap limbah padat klinis rumah sakit sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengelolaan. Personil atau sumberdaya manusia yang melakukan kegiatan merupakan petugas yang merangkap sebagai petugas kebersihan rumah sakit. Sedangkan teknologi yang digunakan dalam pemusnahan adalah mesin incenerator, bekerjasama dengan pihak RSU Bekasi sebagai pemilik peralatan.Kesimpulan yang diperoleh, proses pengelolaan limbah padat klinis di Rumah Sakit Bekasi sudah mengarah kepada ketentuan atau peraturan yang ada yaitu tentang Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia. Beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah antara lain : perlunya struktur organisasi mandiri dalam pengelolaan sanitasi rumah sakit. Petugas atau personil yang terlibat seharusnya khusus untuk menangani masalah limbah klinis rumah sakit dan perlu dilakukan pelatihan atau peningkatan pengetahuan. Perlu dibuatkan prosedur tetap yang mudah difahami oleh petugas dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.Daftar Pustaka : 27 ( 1995 - 2002 )

---

The hospital have been doing the function many activities generally about the activities have correlating to human, make the big effect influenced toward of the environment. These case caused to remember the hospital resulting dump have not only the big amount but so have the dangerous or potential to dirt the environment. Whatever remember the dump hospital have entering in dump categories B3 (Dangerous and Poison Material). Cause of that more important done the research to know the management of liquid damp clinical process in the hospital.

These research have purpose to know the management of solid dump clinical process in Mekar Sari Bekasi Hospital have recover about Management, Method, Human Resources and Technology have laid. By Qualitative Approach hoped can reached more detail information from every informant toward the understanding and knowledge toward of the management of liquid dump clinical process in Mekar Sari Bekasi Hospital. Informant chose based on the method of Non Probability Sampling such as Purposive Sampling by using research exampling interviewing instrument.

The result of the observation get reached that management variable have include the planning, organizing and evaluation, have doing the result observation reached the document UKL-UPL as the document have laying the management process of the management of solid dump clinical. That method have used according to the arrangement of required such as doing the separating and coding toward of the solid dump hospital is that it happen the mistakes in doing management. Personnel or human resources have doing the activity may be it the worker have double activities as cleaning service in the hospital. Even though the technology of used to broke was incinerator machine, cooperating to RSU Bekasi party as to tool owner.

The conclusion have reached, process of the management of solid dump clinical in Bekasi Hospital ready toward to the arrangement or rule have such as about Hospital Guide Sanitation in Indonesia. Some of suggestion have necessity attended was such as more important alone organization structure in sanitation management. The worker in hospital or personnel have joint should be specific to solve about solid dump clinical problem and need of doing the training or increasing the knowledge. Necessary made rapidly procedure have easier understood by the worker have aim to the valid arrangement.

Bibliography : 27 (1995-2003)"

"Kebakaran itu bukan hanya menghilangkan harta benda dan tempat tinggal, tetapi juga memakan korban jiwa, Menurut Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, setiap tahun terjadi 700 sampai 900 kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta. Itu artinya, dalam satu hari terjadi dua atau tiga kali kasus kebakaran. Berdasarkan catatan statistik Dinas Pemadam Kebakaran, di bandingkan dengan kota - kota lainnya di Indonesia, kota Jakarta menempati angka tertinggi dalam hal frekuensi kejadian kebakaran. Selama 5 tahun terakhir, frekuensi kejadian kebakaran di Jakarta rata - rata 500 sampai 700 kali kebakaran. Dan 80% nya terjadi di lingkungan padat. Berdasarkan data di ketahui bahwa dari 5 wilayah kotamadya di OKI Jakarta yang paling banyak terjadi musibah kebakaran adalah kotamadya Jakarta Barat, Penyebab kebakaran yang utama adalah listrik di tahun 2001 sebanyak 87 kasus dan tahun 2002 sebanyak 105 kasus, terjadi kenaikan 20,68% dan bangunan yang banyak terbakar adalah bangunan perumahan (Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, 2003). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini menitik beratkan pada wilayah rawan kebakaran di Jakarta Barat. Masalah yang utama dari daerah rawan tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti jalan masuk yang sempit, kelangkaan sumber air serta kurangnya sarana komunikasi. Kesemua ini dapat menghambat tugas dari pasukan pemadam kebakaran. Kondisi ini di tandai dengan padatnya populasi bangunan pada wilyah tersebut, serta bdhan bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan triplek, sehingga mempercepat penjalaran api pada waktu kebakaran. Dari hasil penelitian didapatkan 4 region rawan kebakaran di Jakarta Barat yaitu reg in permukiman, campuran, perdagangan dan region industri. Namun daerah rawan kebakaran di dominasi oleh region permukiman dengan dicirikan dengan permukiman kumuh, jaringan jalan local yang sempit, serta kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam hal kualitas maupun kuantitas serta kurangnya sumberdaya.

---

Fire is not only to make disappear residence and wealth, according to head of OKI fire fighting department, every year any 700 to 800 fire cases in Jakarta. That means, in one day there are twice or three fire cases. Based on firefighting statistic data has shown, Jakarta was occupied the higest in frequency of fire. At 5 years latest, in Jakarta average frequency of fire 500 - 700 and 80% occurred at densely populated environtmen. Among 5 cities in OKI Jakarta , Jakarta Barat has also been occupied the first place on fire. In 2001 to 2002 frequency of fire has increased 5, 91 % or 169 to 179 cases of fire. The main Governing factors of fire is electricity, increased 20,68 % ( 2001 to 2002 ), many housing 1s on fire (Sudin Pemadam Kebakaran, 2003 )

Base on background above, the study will be stressed on extremerely dangerous of fire region in West Jakarta. The main problem of slum area in the city are minimize infrastructure supporting such as narrow street, watl'r supply, communication.Its hampered the fire fighting work, beside the infrastructure behaviour of society also been impeded.This condition signed by densely of building, there no space between it and fuel of house dominated by flammable like wood. It will be accelerated the spread out of fire. The study shown, there are any 4 extremely dangerous of fire region in West Jakarta. The type of it are: settlement, mix, trade and industry. Extremely dangerous of fire region in West Jakarta dominated on settlE~ment region which be characterized dominated by slum area with local street, lacking of firefighting infrastructure (quantity and quality)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang politik hukum dalam upaya kriminalisasi beragam jenis substansi berbahaya. Peneliti mengaitkan antara kerangka teori kebijakan kriminal dengan politik hukum dalam melihat kebijakan penanggulangan penyalahgunaan substansi berbahaya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang paham dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, dan Polri. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melihat adanya keterkaitan antara politik hukum dengan penetapan kebijakan kriminal melalui pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Tidak hanya itu, perbedaan respon Pemerintah dalam upaya kriminalisasi substansi berbahaya pun tercermin dalam kebijakan kriminal yang diterapkan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal policy to criminalize many kinds of hazardous substances. Researcher used criminal policy and legal policy as a theoretical framework to see eradication of dangerous substances abuse policy. By using primary data collection techniques, the researcher interviewed several informants who understand and involved in forming the policies, such as Indonesia Ministry of Health Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan RI), National Narcotics Board (BNN), National Agency for Drug and Food Control (BPOM), and Indonesia National Police (Polri).The results showed that there was a relationship between the politics of law and criminal policy through the establishment of Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Moreover the difference of the government responses to criminalize any hazardous substances also seen in the criminal policy applied."