Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hipertensi masih menjadi masalah utama di masyarakat Indonesia. Upaya pengendalian tekanan darah dapat dilakukan secara non-farmakologis dengan menerapkan pola diet Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dan relaksasi imagery terbimbing (guided imagery). Perawat komunitas memiliki peranan penting dalam pengendalian masalah hipertensi. Tujuan utama dari kegiatan implementasi keperawatan bersama klien adalah meningkatkan pengetahuan tentang mengendalikan hipertensi dan membantu dalam proses penerapan pola hidup sehat. Penelitian ini merupakan sebuah case report pada sebuah keluarga dengan individu yang memiliki hipertensi sebagai subjek penelitian. Evaluasi tindakan dilihat dari pemenuhan lima tugas kesehatan keluarga menurut Friedman, di dalam teori keperawatan keluarga. Berdasarkan hasil pengkajian pada keluarga Bapak S, didapat masalah kesehatan terjadi pada Bapak S yang memiliki penyakit hipertensi, dan tekanan darah belum terkontrol. Kebiasaan makan pada keluarga Bapak S masih suka makan makanan yang berlemak,bersantan, dan asin-asin. Masalah keperawatan utama yang muncul adalah risiko ketidakseimbangan tekanan darah. Sebelum dilakukan intervensi, tekanan darah Bapak S 158/96 mmHg dan setelah dilakukan intervensi dengan penerapan diet DASH serta relaksasi imajinasi terbimbing selama 7 hari, tekanan darah Bapak S mengalami penurunan dengan dibuktikan dari hasil pengukuran tekanan darah pada hari ketujuh pemberian intervensi tekanan darah menjadi 123/77 mmHg dan rata-rata penurunan tekanan darah sistolik sebesar 1,8 mmHg dan diastolik sebesar 2 mmHg. Hasil penelitian menunjukkan penurunan tekanan darah setelah penerapan intervensi. Diet DASH, yang menitikberatkan pada makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran serta mengurangi garam dan lemak jenuh, efektif dalam menurunkan tekanan darah. Teknik relaksasi imajinasi terbimbing juga membantu mengurangi stres dan berkontribusi pada pengendalian tekanan darah.

---

Hypertension is still a major problem in Indonesian society. Efforts to control blood pressure can be done non-pharmacologically by applying the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet and guided imagery relaxation. Community nurses have an important role in controlling hypertension problems. The main goal of nursing implementation activities with clients is to increase knowledge about controlling hypertension and assist in the process of implementing a healthy lifestyle. This study is a case report on a family with individuals who have hypertension as research subjects. Evaluation of actions is seen from the fulfillment of the five family health tasks according to Friedman, in family nursing theory. Based on the results of the assessment in Mr. S’s family, it was found that health problems occurred in Mr. S who had hypertension, and blood pressure was not controlled. Eating habits in Mr. S’s family still like to eat fatty, coconut milk, and salty foods. The main nursing problem that arises is the risk of blood pressure imbalance. Before the intervention, Mr. S’s blood pressure was 158/96 mmHg and after the intervention with the application of the DASH diet and guided imagery relaxation for 7 days, Mr. S’s blood pressure decreased as evidenced by the results of blood pressure measurements on the seventh day of giving blood pressure interventions to 123/77 mmHg and an average decrease in systolic blood pressure by 1.8 mmHg and diastolic by 2 mmHg. The research results indicate a decrease in blood pressure after intervention. The DASH diet, which emphasizes healthy foods such as fruits and vegetables while reducing salt and saturated fat, is effective in lowering blood pressure. Guided imagery relaxation techniques also help reduce stress and contribute to blood pressure control."

"Kepatuhan diet penderita hipertensi yang tidak baik dapat mempengaruhi upaya dalam pengontrol tekanan darah dan dapat meningkatkan risiko komplikasi. Diet Approach to Stop Hypertension (DASH) merupakan salah satu diet yang direkomendasikan untuk mengendalikan tekanan darah bagi penderita hipertansi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan diet DASH terhadap pengendalian tekanan darah pada penderita hipertensi di Puskesmas Kemiri Muka Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain Cross Sectional. Peneliti menggunakan data sekunder dari penelitian ”Hubungan Kebiasaan Minum Kopi dan Faktor Lainnya dengan Pengendalian Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Puskesmas Kemiri Muka Tahun 2023”. Pengolahan data sekunder dilakukan pada bulan April-Mei 2024. Total sampel pada penelitian ini adalah 156 penderita hipertensi usia >18 tahun yang berobat dan kontrol rutin setiap bulan serta merupakan peserta Prolanis dan Posbindu di Puskesmas Kemiri Muka Kota. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan 68,6% responden memiliki tekanan darah tidak terkendali dan 59,4% responden pada kategori tidak patuh dalam pelaksanaan diet hipertensi DASH. Hasil uji statistik diketahui nilai p-value 0,985 dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepatuhan diet DASH dengan tekanan darah responden dalam penelitian ini. Variabel usia menjadi variabel yang mempengaruhi pengendalian tekanan darah (p-value <0,05).

---

Non-compliance with the diet among hypertensive patients can affect efforts to control blood pressure and may increase the risk of complications. The Diet Approach to Stop Hypertension (DASH) is one of the recommended diets for managing blood pressure in hypertensive patients. This study aimed to determine adherence to the DASH diet in controlling blood pressure among hypertensive patients at the Kemiri Muka Public Health Center in Depok City. This research was a quantitative study with a cross-sectional design. Researchers used secondary data from the study "Relationship between Coffee Drinking Habits and Other Factors with Blood Pressure Control in Hypertensive Patients at the Kemiri Muka Public Health Center 2023". Data processing was conducted from April to May 2024. The total sample in this study was 156 hypertensive patients aged >18 years who received regular treatment and monthly check-ups and were participants in the Prolanis and Posbindu at Kemiri Muka Public Health Center. The data were analyzed using the chi-square test and logistic regression. The results of this study showed that 68.6% of respondents had uncontrolled blood pressure, and 59,4% of respondents were categorized as non-compliant in implementing the DASH hypertension diet. Statistical tests revealed a p-value of 0.985, indicating that there was no significant relationship between adherence to the DASH diet and respondents' blood pressure in this study. Age was identified as variable influencing blood pressure control (p-value <0.05)."

"ABSTRAKKonflik Laut Cina Selatan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Pembahasan hal itu membutuhkan pendekatan berbagai aspek, yakni hukum, politik, ekonomi, hingga keamanan (security). Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam perkembangan terakhir, konflik tersebut semakin memanas di antara claimant states. Intensitas konflik tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai macam klaim dari para claimant states, khususnya Cina melalui konsep nine dashed line yang dimilikinya. Konsep tersebut memang dinilai banyak pihak, bahkan oleh non claimant states, sebagai konsep dan tindakan illegal dari Cina karena hal tersebut mengakibatkan Cina menguasai hampir sebagian besar dari perairan Laut Cina Selatan. Tindakan ini juga melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Asal muasal Nine Dashe Line ini sendiri tidak jelas dan penuh akan nuansa politik yang diciptakan pemerintah Cina. Nine dashed line tersebut tentunya semakin meningkatkan kompleksitas konflik Laut Cina Selatan. Konsekuensi yang terjadi saat ini, khususnya akibat nine dashed line tersebut, ialah secara geografis timbul apa yang disebut ?overlapping EEZ? di perairan tersebut. Filipina sebagai claimant states mengajukan sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagai upaya untuk melawan tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan. Meskipun forum ini dilangsungkan tanpa persetujuan dan kehadiran Cina. Karena negara ini menolak berpatisipasi dari awal hingga akhir. Hal tersebut mengakibatkan proses peradilan di PCA hingga putusan akhir yang akan dikeluarkan tidak akan berpengaruh sedikitpun pada Cina untuk menghentikan tindakan agresifnya di Laut Cina Selatan. Artinya apa yang berjalan di PCA tidak akan menyelesaikan konflik tersebut seutuhnya. Meskipun bagi claimant states lainnya maupun non claimant states, seperti Indonesia, hal itu masih memberikan dampak cukup positif. Ketidakjelasan solusi konflik itu maupun kompleksitasnya, mengundang perhatian dari pihak lainnya seperti ASEAN dan EU. Kedua entitas ini memiliki kepentingan signifikan di Laut Cina Selatan, terutama ASEAN. Akibat faktor hukum, politik, dan eknomi, EU dan ASEAN tidak bisa secara institusi dan unilateral mengintervensi langsung sebagai pihak ketiga dalam membantu claimant states mencapai solusi damai terkait konflik Laut Cina Selatan. Sehingga peran kedua entitas ini terbatas. Agar ASEAN dan EU berperan lebih signifikan, perlu ada upaya community dan confidence building secara tidak langsung melalui kerjasama ASEAN-EU demi tercipta stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACT

The Conflict in South China Sea is a multidimensional problem. The explanation of this issue requires a multidimensional approach, which consists of legal, political, economic, and security aspects. In recent years, the intensity of this conflict has considerably increased among claimant states. The intensity of the conflict is particularly visible through numerous of claims stated by the claimant states, especially China through its concept known as nine dashed line. Such concept is often regared even by the non claimants states as an illegal act by China since such act entitles Cina to dominate almost all territory of South China Sea. Such act also violates UNCLOS 1982. The origin of Nine Dash Line remains unclear and politically fabricated made by the chinese government. The Nine Dashe Line increases the complexity of the conflict in South China Sea. Geographically, the consequence, particularly due to the nine dash line, which is commonly visible today is what we know as the term ?overlapping? in South China Sea. Particularly, this also refers to ?EEZ overlapping. Phillipines as a claimant state, submitted this case before the Permanent Court of Arbitration in an attempt to counter China?s aggresiveness in South China Sea. Despite the fact that China rejects to participate in it from the beginning until the end of the legal proceeding. Consequently, both the legal proceeding and the final verdict of PCA would have no effect at all in deterring China from refraining its aggresiveness in South China Sea. In other words, it will not entirely resolve the conflict. Although, for the other claimant states and non claimant states, including Indonesia, the legal proceeding and the final verdict exercised by PCA would at least bring about a positive impact. The complexity and the inability by claimants states to reach a solution with regard to South China Sea issue, has attracted the attention of ASEAN and EU. These two international bodies have both significant interest in South China Sea, especially ASEAN. Due to numerous legal, political, and economic consideration, EU and ASEAN are not institutionally and unilaterally able to carry out direct intervention as a third party in assisting the claimant states to reach peaceful settlement concerning the conflict in South China Sea. Therefore the roles of these two entities are limited. In order for ASEAN-EU to play significant role, there has to be a community and confidence building exercised indirectly through ASEAN-EU Joint Cooperation in an attempt to bolster regional stability in South East Asia."

"ABSTRAKBahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang terdiri dari dua bentuk, yaitu bahasa tulis dan bahasa lisan. Penggunaan bahasa lisan bersifat lebih fleksibel karena kita berhadapan langsung dengan lawan bicara kita. Berbeda dengan bahasa lisan, bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan oleh pemberi pesan kepada penerima pesan tanpa saling bertatap muka. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan dalam bahasa tulis bahasa Indonesia.Penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar telah diatur dalam empat tahap aturan, yaitu Ejaan Van Ophusijen 1901 , Ejaan Repoeblik atau Ejaan Soewandi 1947 , Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 1972 , dan Ejaan Bahasa Indonesia 2016 . Makalah ini membahas penggunaan tanda baca tanda pisah yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI . Korpus data yang digunakan adalah korpus jurnalistik dan korpus sastra, korpus Program Studi Indonesia yang telah dikumpulkan dalam kelas mata kuliah Kapita Selekta Linguistik tahun ajaran 2016.Dengan menggunakan metode deskriptif, akan dideskripsikan temuan-temuan yang ditemukan dalam korpus dan membandingkan penggunaan tanda pisah -- dalam penulisan di media massa daring dan karya sastra Indonesia. Melalui penelitian ini, akan tergambar seberapa jauh media massa daring dan karya sastra Indonesia mengikuti aturan penulisan bahasa Indonesia sesuai dengan PUEBI. Apakah media massa daring dan karya sastra Indonesia menggunakan aturan penulisan yang sesuai dengan PUEBI atau justru memiliki konvensi tersendiri?

---

ABSTRACTAbstract Language is one of the tool for communication consisting of two forms, written and oral. The use of oral language is more flexible because people will have to confront each other by using face to face communication. It is different than that of the written language which is used by the sender to send the message to the receiver without having to meet physically. Thus, it is necessary to have the regulation in the written language in Indonesian.The use of proper and correct language of Indonesian in written language has been set in four stages of regulation, which are The Van Ophuijsen Spelling System 1901 , The Republic or Soewandi Spelling System 1947 , The Enhanced Indonesian Spelling System or The Perfected Spelling System 1972 , and The Indonesian Spelling System 2016 . This report discuss the use of punctuation dash according to The General Guidelines of Indonesian Spelling System Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ndash PUEBI . Corpus database used is the journalistic corpus and literature of Indonesia corpus, Indonesia Study Program Program Studi Indonesia corpus which has been collected in the course of Capita Selecta of Lingistics in 2016.Using descriptive method, writer is trying to describe the foundings from the corpus and compare the using of punctuation dash in online mass media and literature of Indonesia corpus. Writer will show how far the online media and the literature of Indonesia are obeying the regulation of Indonesian language rsquo s writings according to PUEBI. Do the online mass media and literature of Indonesia follow the writing regulation according to PUEBI or have their own convention "

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"ABSTRAK Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan kepentingan potensi ekonomis yang terkandung di Paracel sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Di sisi lain, Hukum Internasional mengakui status kepemilikan suatu Pulau kepada negara tertentu melalui praktik pemenuhan asas okupasi efektif. Asas ini merupakan suatu preseden yang berkembang dari waktu ke waktu sejak kasus Putusan Arbitrase Las Palmas hingga kasus Putusan Sipadan dan Ligitan. Lewat metode okupasi yang efektif suatu kedaulatan negara dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan damai yang secara terus menerus dalam periode penguasaan negara atas wilayah sengketa.

---

The presence of nine dash line claim by People?s Republic of China driven tensions to heat up the South China Sea as result of the unsettle territorial dispute since the 1970?s decades to present. The situations have developed since the discovery of oil potentials and other natural resources contained in the Paracels seas by States. Vietnam?s conditions is currently falling under the global economic crisis as a result of the Vietnam war and unification of the South and North Vietnam that produce the interests for such natural exploration of the Paracels waters. In the other side, International Law approves the right of territory of an island belong to the State that has exercised the practices of effective occupations principle. The principle is valid as a precedent that developed from time to time since the Las Palmas arbitration case until the Sipadan and Ligitan islands disput ruled out by the International Court of Justice. Through exercising the method of such effectivites, a sovereign state is recognsed its will to manifest the acts of peaceful display in a continual control over the dispute islands."