Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang multiguna untuk membantu pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi mereka yang berkiprah di dunia perfilman. Sebelumnya telah ada teknologi komputer untuk memanipulasi gambar seperti computergenerated imageries (CGI) pada proses pembuatan film khususnya dengan genre aksi, fantasi, horor, ataupun film-film yang mengangkat kisah pahlawan sehingga melahirkan istilah sinema sintetis. Kecerdasan artifisial hadir sebagai teknologi termutakhir yang tidak hanya dapat memanipulasi gambar tetapi juga suara dan video dengan mempelajari pola dan struktur dari sekumpulan data untuk menciptakan karakter, latar belakang, dan efek visual lainnya. Kecerdasan artifisial memanfaatkan tidak terkecuali data biometrik aktor khususnya untuk tujuan penciptaan karakter yang menandakan bahwa data pribadi aktor memerlukan pelindungan hukum selain pelindungan terhadap kekayaan intelektualnya. SAG-AFTRA Strike yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat menjadi salah satu tonggak bahwa pelaku industri perfilman khususnya aktor memiliki kekhawatiran tersendiri atas penggunaan kecerdasan artifisial yang belum memiliki regulasi spesifik sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Tulisan ini menganalisis pemanfaatan kecerdasan artifisial pada industri perfilman di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sekaligus peraturan terkait, termasuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 (SE 9/2023) sebagai dasar perlindungan bagi aktor Indonesia terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial. Meskipun demikian, pengaturan hukum yang ada di Indonesia belum selengkap peraturan yang berlaku di Uni Eropa dan Amerika Serikat mengenai tata cara perlakuan atau penanganan terhadap data biometrik dan masih bergantung kepada kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dan wawancara bersama tokoh-tokoh industri perfilman Indonesia.

---

Artificial intelligence (AI) is a versatile technology aimed to help humans conduct their work, including those who works in the film industry. There were also other computer technologies prior to AI used to manipulate images such as computergenerated imageries (CGI) to aid filmmaking especially for action, fantasy, horror genres, or movies about superheroes which produced the term synthetic cinema. AI serves as an advanced technology which can also manipulate sounds and videos by studying patterns and structures of a set of data to generate characters, backgrounds, and other visual effects. AI utilizes different sets of data such as biometric data of actors to create a character, showing that actor’s personal data requires legal protection aside from their intellectual property rights. The SAG-AFTRA Strike which happened in America in 2023 was a signal that people in the film industry, especially actors, have their own concerns regarding the usage of AI which have yet to be regulated through a specific regulation, posing legal uncertainty. This research analyzes the usage of AI in Indonesia, the European Union, and the United States’ film industry, the related regulations, as well as accountability in cases of violations. Indonesia currently have Law Number 27 of 2022 (PDP Law) and Circular Letter of the Ministry of Communication and Informatics Number 9 of 2023 (SE 9/2023) providing basic protection for Indonesian actors against the usage of AI. However, the regulations available in Indonesia is not as comprehensive as the ones available in the European Union and the United States and still relies more on contracts, particularly on how to handle biometric data. This research was conducted through literature studies and interview with Indonesia’s prominent film industry figures."

"Kemampuan artificial intellegence (AI) dalam bertindak secara mandiri menimbulkan ancaman tersendiri terhadap perlindungan data pribadi, salah satunya pengumpulan data biometrik oleh AI tanpa persetujuan dari Pemilik data terkait. Sementara bilamana terjadi pengumpulan data biometrik oleh AI tanpa persetujuan Pemilik merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga diperlukan pertanggungjawaban atas tindakan AI terkait. Atas hal tersebut, dalam tulisan ini akan menganalisis mengenai (1) perlindungan data biometrik sebagai bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia, (2) kedudukan hukum AI berdasarkan hukum Indonesia, Yunani, dan Inggris, serta (3) pertanggungjawaban hukum atas pengumpulan data biometrik melalui AI tanpa persetujuan Pemilik data di Indonesia. Karya ilmiah ini dibentuk melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah (1) perlindugan data biometrik di Indonesia dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transfer Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mana bentuk perlindungan data pribadi dapat berbentuk hak dari Pemilik data dan persetujuan terkait pemrosesan data, (2) kedudukan hukum AI berdasarkan hukum Indonesia, Yunani, dan Inggris adalah objek hukum, (3) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan AI dalam pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan Pemilik data jatuh di bawah pertanggungjawaban Penyelenggara AI terkait.

---

The ability of artificial intelligence (AI) to act autonomously and access data in big data poses a separate threat to the protection of personal data, one of which is gathering the biometric data in usage of AI without the consent of the Data Owner. Meanwhile, the AI action of gathering the biometric data without consent of the Data Owner is considered to be illegal by law, thus requiring legal liability for the AI actions. Therefore, in this thesis will analyze (1) the protection of biometric data as a form of personal data protection in Indonesia, (2) AI legal standing based on Indonesia, Greece, and the United Kingdom legal systems, and (3) the legal liability of gathering the biometric data through AI without the consent of the Data Owner in Indonesia. This thesis is conducted through a normative juridical research method with multiple legal approach. The conclusion of the research is (1) Provisions of biometric data protection can be found in the Indonesia Information and Electronic Transactions Act as well as the Indonesian Personal Data Protection Act, such as form of Data Owner rights and data processing consent, (2) according to Indonesian, Greek, and United Kingdom legal system, these three legal systems view AI as a legal object, (3) based on the applicable provisions in Indonesia, legal liability for AI’s actions in gathering the biometric data without the consent of the Data Owner falls on the AI Operator."