Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direksi yang lowong. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan jabatan Anggota Direksi yang lowong pada Putusan Pengadilan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini, berdasarkan Pasal 29 UUPT beserta peraturan pelaksanaannya, masa jabatan Anggota Direksi wajib ditafsirkan sebagai perubahan data perseroan. Dalam hal ini hakim kurang tepat menafsirkan perubahan masa jabatan Anggota Direksi sebagai perubahan anggaran dasar. Pada kasus ini, Notaris menggunakan data perseroan yang tidak relevan dan valid mengenai masa jabatan Direktur perseroan, sehingga menyebabkan jabatan Anggota Direksi dianggap dalam keadaan lowong, padahal Anggota Direksi tidak dalam keadaan lowong. Akibatnya Direktur perseroan yang masih berwenang menjabat digantikan dengan Direktur yang baru. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris bertanggung jawab secara perdata, yaitu Akta Risalah RUPS Tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Notaris seharusnya menelusuri susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terakhir dalam daftar perseroan. Selain itu, Sistem Administrasi Badan Hukum perlu dilakukan penyempurnaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyediakan wadah isian mengenai masa jabatan susunan pengurus perseroan. ......The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) differentiates between changes to a company's articles of association and company data. However, there are differences in interpretation regarding the vacant positions. One example is the Banda Aceh District Court Decision Number 1/PDT.G/2020/PN BNA. This difference in interpretation influences whether or not posts on the Board of Directors are vacant. The problem is the difference in interpretation regarding the vacant positions of Directors, as well as the role and responsibilities of the Notary in relation to the vacant positions of Directors in the Court Decision. This study uses doctrinal legal research methods. According to Article 29 of the Company Law, a term of BOD member position must be interpreted as a change in company data. The judge incorrectly interpreted a change in terms of BOD member position as a change in the articles of association. In this case, the Notary used company data that was irrelevant and invalid regarding the term of office of the company's Director, causing the position of the Director to be considered vacant, even though the Director was not vacant. As a result, the company's Director who was still authorized to serve was replaced by a new Director. The notary was found guilty of committing an unlawful act. Notaries are civilly responsible, namely the Deed of Minutes of the GMS dated 1 October 2019 which was made is declared to have no legal force. The notary should trace the latest composition of members of the Company's BOD and BOC in the company register. The Legal Entity Administration System needs to be refined by the Minister of Law and Human Rights by providing a form for filling in the term of office of the company's management.

Abstrak :
Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration.

Abstrak :
Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan pembuatan Akta PKR mengakibatkan kerugian bagi Tuan AR dimana kepemilikan sahamnya telah beralih kepada pihak lain dan jabatannya sebagai direksi dalam PT KKB diberhentikan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kuasa untuk menyatakan kembali hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam Akta PKR PT; tidak ada akta pemindahan hak atas saham; dan tidak ada kuasa untuk melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat pembuatan Akta PKR PT KKB adalah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta PKR PT KKB dan meminta ganti rugi. Dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KKB. Notaris harus memeriksa secara saksama kewenangan penghadap dan meminta kuasa dari RUPS sebelum menuangkan hasil Notulen RUPS menjadi Akta PKR PT. ......Notary must examines formal truth towards documents that he received prior to drawing up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (PKR PT Deed). However, in practice, there is notary who still deviates the requirements for drawing up PKR PT Deed. This research analyzes the consequences of violating the notarial occupation and legal remedies for the aggrieved party relating to the drawing up PKR PT Deed on Verdict Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. This research is a juridical normative research using analytical explanatory research typology. The results of this research explain the violation of notarial occupation is related with drawing up PKR PT Deed which leads to losses for Mr. AR in which his share ownership was transferred to another party and his director position in PT KKB was dismissed. Losses arise due to lack of power of attorney to restate the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) into PKR PT Deed; lack of transfer of shares right’s deed; and lack of power of attorney to conduct report towards Ministry of Law and Human Rights in regard with changes in shareholders composition and directors and board of commissioners’ composition. Legal remedies available for the aggrieved party as a result of drawing up PKR PT KKB Deed are submission of claims in the District Court to cancel the PKR PT KKB Deed and request for compensation. This shall be followed with the submission of claims to the State Administrative Court to revoke Company Data Amendment Notification Receipt Letter of PT KKB. The notary must carefully examine the authorities of those appearing before him and ask for a proxy from the RUPS before drawing up the results of RUPS into PKR PT Deed.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. ......This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS. Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. Bukti Samudera Perkasa (PT. BSP) terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun permasalahan di dalam tesis ini adalah mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data PT. BSP serta akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP (Akta PKR) yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kemenkumham melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah peran notaris dalam pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, sedangkan pengaksesan SABH tidak dilaksanakan. Apabila notaris terbukti melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila alasan tidak diaksesnya SABH berada diluar kendalinya maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian untuk akibat hukumnya, Perubahan Data tetap terjadi, sedangkan Perubahan AD tidak terjadi sehingga tidak diketahui oleh pihak ketiga dan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007. Saran dari Penulis adalah direksi harus memberi kuasa secara rinci kepada notaris untuk pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data, notaris harus menjalankan kewenangan serta tidak lalai, dan apabila notaris terbukti melakukan kesalahan harus dilaporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi.

---

This thesis discusses a case study on PT. Bukit Samudera Perkasa (PT. BSP) in relation to the roles and responsibilities of notary in submitting request for amendment to AoA and Change in Data to the Ministry of Law and Human Rights through the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The roles and responsibilities of a notary in the event of change in data are preparing the deed and accessing the SABH. The problem that this thesis is attempting to solve concerns the roles and responsibilities of the notary in submitting a request for amendment to AoA and change in data of PT. BSP and the legal consequences of the PKR Deed of PT. BSP, the request for amendment of which was not submitted by the notary to the Ministry of Law and Human Rights through SABH. The research method applied in this writing is judicial- normative with descriptive-analytical typology method. The result of this research is that the roles and responsibilities of notary had been carried out in accordance with the provisions of the Notary Position Law. Meanwhile, in regard to the role of accessing SABH, the notary did not carry out his role and therefore, the notary may be held accountable in the event that he is deemed to have committed a fault. However, if the reason for failing to access the SABH is beyond the control of the notary, he will not be held accountable. As with the legal consequences, Change in Data still occurs but no amendment occurs to the AoA, therefore not acknowledged by any third party, and the provision of Article 56 paragraph (4) of the 2007 LLC Law of 2007 applies accordingly, as does the provision of Article 94 paragraph (8) jo. Article 111 paragraph (8) of the 2007 LLC Law. The writer recommends, that the Board of Directors grants more detailed power in powers of attorney, urging the notary to exercise his authority and avoid negligence, and ensuring that if the notary is proven to have committed a fault, he must be reported to the Ministry of Law and Human Rights through the Investigation Team.