Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi perseroan untuk melakukanpenyelamatan karena dapat membantu perseroan keluar dari krisis ekonomimaupun dari keadaan insolvensi. Restrukturisasi juga bermanfaat bagi perseroandi Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembanganekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk mengantisipasi bangkrutnya usaha akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo baik secara yuridismaupun non yuridis. Salah satu upaya non yuridis yang sering dilakukan adalah upaya restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham. Adapun sarana hukum melakukan restrukturisasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tetang Tagihan-tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tesis ini berupaya untuk meneliti bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi menjadi setoran saham pada perseroan terbatas sebagai pelaksanaan restrukturisasi pinjaman dan bagaimana prosedur serta mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif, yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi pinjaman dengan melakukan konversi tagihan menjadi saham. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori danpembahasan yang telah saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah bentuk tagihan yang ada karena Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.Sedangkan Prosedur dan mekanisme restrukturisasi dengan pola konversi tagihan sebagai setoran saham (debt equity swap) adalah dengan melalui tahapan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat RUPS, dan setelah RUPS

---

Restructuring is an effort for the company to perform a rescue because it can heip

the company exit from the economic crisis and the insolvency status.

Restructuring is also beneficial for the company in Indonesia deal with the

globalization era, comply with the global economic developments and competitive

world markets. Various attempts were made by the parties to anticipate the

collapse of the business as a result cannot fulfilled due date o f the obligations in

both judicial and non-judicial. One of the non-judicial efforts is done with a loan

restructuring with debt to equity swap system. As for the legal means to

restructure can be seen in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies, Act No. 37 o f 2004 concerning Bankruptcy and Moratorium of

Payments, and Government Regulation No. 15 of 1999 Particular Of Debt Into O f

Shares. This thesis seeks to examine the forms of debt into shares in the

corporation as the implementation of loan restructuring and how the procedures

and mechanisms debt to equity swap of loan restructuring in the corporation. By

using a normative juridical approach that examines the legal norms contained in

the legislation and decisions of the judges, this study is to classified in descriptive

writing, discussing and describing the circumstances or indication that occur to

the problem of loan restructuring with debt to equity swap system. Based on the

existing problems as well as theoretical studies and discussions, it can be

concluded that particular debt into shares is particular debt that the company

received money or tangible goods, the Company became the insurer or guarantor

of debt from a party where the company has received the benefits that can be

valued by money, the Party became the insurer or guarantor of debt obligations

the company has paid the fUU debt liability. While the procedures and mechanisms

for debt equity swap is through Pre-General Meeting Of Shareholders phase, at

the General Meeting Of Shareholders phase, and after the General Meeting Of

Shareholders phase."

"Tesis ini membahas tentang kepastian hukum atas pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, obligasi sebagai surat berharga yakni efek atau merupakan bentuk surat bukti utang emiten kepada kreditor pemegang obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Dalam jangka waktunya, dapat dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Emiten tidak mampu atau gagal bayar atas utang lain yang dimiliki. Untuk itu, pengajuan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guna penataan utang-utang emiten tersebut. Salah satu metode dalam rangka perdamaian di penundaan kewajiban pembayaran utang atas Obligasi yang dimiliki oleh Emiten atau Debitor yaitu Debt to Equity Swap. Dalam tesis ini, dibahas mengenai tata cara pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang dan mengenai keberlangsungan waliamanat serta berakhirnya peran sebagai wakil dari kreditor pemegang obligasi dalam menjalankan segala tugas, wewenang serta fungsi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapatnya upaya yang diwajibkan pada pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang, melainkan dapat dilakukan melalui upaya yaitu mempercepat jangka waktu Obligasi, serta dalam rangka ini pula keberlangsungan peran waliamanat masih terus berjalan.

---

This thesis discusses regarding the legal certainty on the implementation of Debt to Equity Swap on bonds conversion into shares in the event of Suspension of Debt Payment Obligation. Based on Indonesian Capital Market Law, bonds are commercial paper or are forms of proof of issuer's debt to bondholders as creditors who have a predetermined term of payment. Within such period of time of bonds, it is possible for a situation which will be occurred where the Issuer is unable or default on other debts held. For this reason, the reconciliation petitionof the Suspension of Debt Payment Obligation is one of the efforts that can be made to restructure the issuer's debts. One method in the form of restructuring debton the Suspension of Debt Payment Obligation on bonds held by issuers or debtors, namely Debt to Equity Swap. This thesis will be focused on the implementation of Debt to Equity Swap on non-convertible bonds in order to Suspension of Debt Payment Obligation and regarding the continuity of the Trustee and the end of the role as representative of the bond holders as creditors in carrying out all duties, authorities and functions based on the trustee agreement. The form of this research is juridical-normative, with the nature of descriptive-analytical research and analyzed using qualitative methods. On the basis of the conditions described, there is no compulsory effort in the implementation of Debt to Equity Swap against non-convertible bonds in the event of Suspension of Debt Payment Obligation, but can be done by accelerating the term of the Bonds, as well as the Trustee role still be continued."

"Obligasi sebagai surat berharga merupakan Efek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan bentuk surat bukti utang Emiten kepada kreditur obligasi yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun seringkali Emiten tidak membayar lunas obligasi tersebut, baik karena Emiten tidak mampu atau tidak mau membayar maupun karena Emiten sedang dalam proses Kepailitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk membayar obligasinya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU . Rencana perdamaian tersebut dapat berupa Debt to Equity Swap. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara Debt to Equity Swap terhadap obligasi jenis Non-Convertible dalam rangka perdamaian di PKPU, dan bagaimana kedudukan serta peran Wali Amanat sebagai perwakilan dari Pemegang Obligasi dalam proses Debt to Equity Swap. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Obligasi jenis Non-Convertible yang akan melalui proses Debt to Equity Swap dalam rangka PKPU harus melalui upaya pembatalan atau percepatan waktu jatuh tempo sehingga sebelum obligasi batal atau jatuh tempo, peran Wali Amanat dalam proses Debt to Equity Swap masih akan terus ada untuk mewakili pemegang obligasi.

---

Bonds are categorized as Commercial Paper in Indonesian Capital Market Law. Bonds that also can be caterogiezed as letter of credit has their maturity date which is the time for the Issuer should pay the bonds to the creditos. But however, it rsquo s a common situation that the issuer doesn rsquo t pay the bonds to the creditors when the maturity day come. It can be happened because the issuer doesn rsquo t want to pay, in a condition of insolvency or in the process of bankruptcy. One of the common way to solve the problem for the creditors to get paid of their bonds is through the process of Suspension of Payment by doing Debt to Equity Swap. This Research will emphasize the Juridical Review of Debt to Equity Swap on Non Convertible Bonds that converted into shares in the Event of The Suspension of Payment. This research will be focused on the procedure Debt to Equity Swap of Non Convertible Bonds in the event of The Suspension of Payment, how Trustee as the representative of Bonds Creditors, participate in the event of Debt to Equity Swap. This research will use normative juridical study and literature review methods. Non Convertible Bonds can be converted for Debt to Equity Swap if the Bonds has already delisted in Capital Market Law or have reached their maturity date. The trustee still have to parcipate as the representative of bonds creditors as long as the bonds haven rsquo t been delisted or reached their maturity date."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan bisnis yang diterapkan oleh suatu entitas pembangkit listrik swasta berdasarkan implikasi perpajakan yang mungkin terjadi, jika entitas tersebut gagal beroperasi. Situasi gagalnya suatu bisnis usaha pada perusahaan pembangkit listrik swasta di Indonesia yang dikenal dengan Independent Power Producers (IPP) memerlukan analisa manajemen pajak yang sesuai. Permasalahan green energy dan emisi karbon yang muncul belakangan ini, berdampak pada pendanaan untuk sektor energi fosil sedikit kemungkinan untuk diperoleh. Akibatnya, terjadi terminasi atau pembatalan Power Purchase Agreement (PPA) yang berujung kepada kebangkrutan seperti yang dialami oleh PT X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengalaman dan keahlian terkait dalam penerapan perpajakan untuk pengusahaan pembangkit listrik. Berdasarkan hasil analisa penelitian ini menyimpulkan pemilihan keputusan bisnis yang dianggap tepat adalah dengan menghentikan operasional perusahaan melalui status dormant, karena menghasilkan financial burden yang lebih minimal serta dengan tujuan mengurangi tax exposure yang mungkin timbul jika dibandingkan opsi likuidasi. Pemanfaatan tarif P3B untuk transaksi afiliasi serta penghapusan biaya pinjaman yang dilakukan PT X juga sudah tepat dan sesuai kaidah perpajakan, serta memberikan rekomendasi kepada PT X bahwa konversi debt to equity adalah opsi yang lebih baik dalam hal penghapusan pinjaman pemegang saham.

---

This study aims to evaluate the business decisions implemented by a private power generating entity based on the tax implications that may occur if the entity fails to operate. The situation of the failure of a business as a private power plant company in Indonesia known as Independent Power Producers (IPP) requires an appropriate tax management evaluation. The problems of green energy and carbon emissions that have emerged recently have resulted in less possibility of obtaining funding for the fossil energy sector. As a result, there was a termination or cancellation of the Power Purchase Agreement (PPA) which led to bankruptcy as experienced by PT X. This study used a qualitative method with interview analysis techniques. Interviews were conducted with respondents who have related experience and expertise in the application of taxation for power plant operations. Based on the evaluation results, this study concludes that the selection of business decisions that are considered appropriate is to stop the company's operations with dormant status, because it results in a more minimal financial burden and with the aim of reducing tax exposure that may arise when compared to the liquidation option. Utilization of P3B rates for affiliated transactions and the elimination of borrowing costs by PT X is appropriate and in accordance with the tax regulations, also provides recommendations to PT X that debt to equity conversion is a better option in terms of writing off the shareholder loans."

"Bank dihadapkan pada tantangan untuk menangani permasalahan mengenai kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun debitur. Tulisan ini membahas mengenai konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai salah satu skema restrukturisasi yang melibatkan pengaturan yang cukup kompleks. Penulis menekankan pada dampak hukum dari penyertaan modal sementara; dan perlindungan hukum bagi bank saat akan dilalukan divestasi dan apabila perusahaan debitur mengalami kepailitan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa pokok permasalahan. Penyertaan modal sementara menjadikan bank yang semula kreditur menjadi pemegang saham. Dengan demikian, bank menjadi memiliki hak suara, hak atas deviden, dan hak untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan debitur. Namun di sisi lain, terkait perlindungan hukum pada saat divertasi dan pada saat kepailitan, bank harus secara proaktif menyusun sedemikian rupa kebijakan internalnya sebagai strategi untuk memitigasi kerugian terkait penyertaan modal sementara.

---

Dealing with bad debt is one of crucial challenge for bank. Debt restructuring can offer a win win solution between bank and debtor. This research emphasized on debt to equity swap as one of restructuring method with a unique amalgam of legal. Writer concern on the legal repercussion of debt to equity swap toward the bank as creditor and the legal protection from government through statutory and provisions, toward bank. This research used doctrinal method by analyzing statutory provisions in order to answering the research question. By using debt to equity swap method, bank position being shifted from creditor to become shareholder. Therefore, bank has a right to vote, right for dividend, and right to involve in company decision making process. But in other way, bank should face some challenges if it come to the exit plan and having a risk of bearing some responsibility for company loss as debtor`s bankruptcy effect. Bank should be proactive in order to prepare the internal regulation related to both issues, exit plan and debtor`s bankruptcy."

"Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian penerapan ketentuan hukum terkait pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan juga perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisis pelaksanaan proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak diajukannya permohonan PKPU hingga dijatuhkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB), yang merupakan bagian dari metode-metode restrukturisasi utang yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian, dengan turut memperhatikan kesesuaian penerapannya dengan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menelaah dan memahami perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara debt to equity swap dengan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) sebagaimana yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian sehubungan dengan PKPU. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek penting dalam kepailitan, PKPU, restrukturisasi utang secara umum, dan restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Selain itu, tujuan khusus penelitian ini adalah juga untuk menganalisis mengenai bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan hukum dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan ketentuan upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengajuan kasasi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB)

---

This thesis examines the inappropriateness of the application of the legal provisions related to the cassation submission against PKPU decision in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as well as the comparison of the mechanisms and legal consequences between debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) Conversion. The research method used in this thesis is juridical-normative with 2 (two) approaches, namely statutory approach and conceptual approach. This research analyzes the PKPU process of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from the application time of the PKPU until the issuance of the Supreme Court's cassation decision. This research also analyzes the mechanism of debt restructuring with the debt to equity swap scheme and the conversion of the Mandatory Converible Bond (MCB), which are parts of the debt restructuring methods proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan, by also taking into account their compliance with the related laws and regulations. The general objective of this research is to examine and understand the comparison of mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion as proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan in relation to the PKPU. The specific objective of this study is to determine the important aspects of insolvency, PKPU, debt restructuring in general, and debt restructuring with a debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) conversions. In addition, the specific objective of this research is also to analyze how appropriate the application of legal provisions is in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The results of this thesis research indicate that there is a discrepancy in the application of provisions related to cassation in the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PKPU case. The submission of cassation in this case does not meet the requirements for cassation submission as stipulated in the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021. In addition, the results of this research also show that there are some similar and different mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap scheme and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion."

"Kepailitan memberikan sarana bagi debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian pembayaran utang, di mana debitor dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Salah satu mekanisme yang kerap digunakan adalah debt to equity swap yaitu konversi utang menjadi saham. Mekanisme tersebut diajukan oleh debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang nantinya disepakati oleh para kreditor dan kemudian dihomologasi. Dalam hal ini, kreditor nantinya akan berubah menjadi pemegang saham perseroan debitor. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai akibat hukum debt to equity swap dalam rangka perdamaian di PKPU serta bagaimana perlindungan hukum kreditor pasca debt to equity swap. Secara khusus, pembahasan akan dihubungkan dengan fenomena saham tidur, yaitu saham yang tidak aktif diperdagangkan dan bersifat tidak likuid dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal. Dilakukan studi kasus atas PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk yang menggunakan konversi utang menjadi saham untuk menyelesaikan utangnya, di mana saham perseroan merupakan saham tidur. Terjadi penyelundupan hukum dikarenakan konversi utang menjadi saham telah membebaskan PT Waskita Beton Precast Tbk dari kewajibannya melakukan pembayaran kepada kreditor. Para kreditor yang semestinya mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang berujung mendapatkan pembayaran dalam bentuk saham yang tidak likuid dan susah dijual.

---

Bankruptcy serves as a mechanism for debtors and creditors to attain a resolution of debt payments, affording debtors the opportunity to restructure their indebtedness. One frequently utilized mechanism is the debt-to-equity swap, involving the conversion of debt into equity. This mechanism is proffered by the debtor and delineated in a composition plan assented to by the creditors and homologated. In this scenario, creditors are subsequently transformed into shareholders of the debtor company. This research endeavors to explicate the legal ramifications of debt-to-equity swaps within the context of the debt settlement, as well as the legal safeguards extended to creditors subsequent to debt-to-equity swaps. Specifically, the discourse will be correlated with the phenomenon of sleeping stocks—stocks that remain inactive in trading and exhibit a lack of liquidity over an extended temporal span. This research is presented in the form of a normative juridical study utilizing doctrinal research methodologies. A case study was undertaken on the debt settlement of PT Waskita Beton Precast Tbk, which employed debt conversion into shares to discharge its obligations, wherein the company's shares qualified as dormant. Legal impropriety ensued as the conversion of debt into shares absolved PT Waskita Beton Precast Tbk from its obligation to fulfill payments to creditors. In this case, creditors who were initially entitled to receive remuneration in the form of currency, ultimately received compensation in the form of shares that proved illiquid and challenging to divest."