Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang menyimpang dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangannya berwenang membuat akta autentik dalam dua jenis yaitu akta relaas dan akta partij. Perbedaan dari kedua jenis akta Notaris berada pada keharusan penandatanganan. Notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang sesuai dengan minuta aktanya, sehingga Notaris dapat terhindar dari suatu tuntutan pelanggaran diakibatkan dari tindakannya yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Akan tetapi, Notaris dengan segala keterbatasannya seringkali tidak dapat mengantisipasi para pihak yang dengan sengaja ingin melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga perbuatannya tersebut menjadi suatu tindak pidana. Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn mengenai tindak pidana pemalsuan akta autentik atas salinan Akta Kuasa Pelimpahan yang diterbitkan Notaris tanpa minuta akta yang memenuhi syarat formil pembuatan akta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan salinan Akta Kuasa Pelimpahan No. 12, 13 dan 14 yang diterbitkan Notaris berdasarkan pada minuta akta yang tidak ditandatangani serta tanggung jawab Notaris atas perbuatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan memperoleh data dengan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinan akta kuasa pelimpahan adalah palsu dan Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik bertanggungjawab secara pidana, administratif dan perdata.

---

This article discusses the behavior of a Notary in carrying out their duties that violate the laws, the regulations dan the Notary’s Code of Ethics. The Notary authorized to make an authentic deed in two types of a Notary’s deed namely relaas deed and party of deed which requires affixing a signature to the minutes of the deed. Notaries are required to issue a copy of the deed in accordance with the minutes of the deed, so that the Notary can avoid a lawsuit for violation resulting from his deviant actions in carrying out his duties and position as a Notary. However, Notaries with all their limitations are often unable to anticipate parties who deliberately want to commit deviant acts so that these actions become criminal acts of deed forgery. The decision Number 196/Pid.B/2018/PN.Smn regarding the criminal act of authentic deed forgery of a copy of the deeds of Delegation Power issued by a Notary without a deed that fulfil the formal requirements of making a deed. The problem raised in this research is how the validity of the minutes of the deed made by a Notary where a fake power of attorney and how the responsibility of the Notary for the fake deeds that he made. The research method used is juridical-normative, using data from legal. The research shows that the deed of Delegation Power is fake dan Notaries who are proven to have committed a criminal acts are accountable to criminal sanctions in the form of imprisonment, administrative and civil sanctions."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."

"Notaris pada hakekatnya memiliki kewenangan yang utama berupa kewenangan untuk membuat akta autentik. Suatu akta dapat dikatakan autentik apabila memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu harus memenuhi persyaratan yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan dibuat di wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut. Fungsi akta autentik adalah untuk memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang mendapatkan hak atas akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat terlepas dari ketentuan dasar yang mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban dari Jabatan Notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya. Dalam kehidupan di masyarakat sekarang ini sudah banyak ditemukan akta bermasalah yang dibuat oleh Notaris, sebagaimana yang terjadi pada kasus pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh salah satu Notaris di Sidoarjo. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris serta dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak dari pemalsuan akta tersebut, sehingga digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil analisis disimpulkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan dampak berupa sanksi sebagai pertanggungjawaban Notaris karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pertanggungjawaban pidana, perdata serta administratif. Notaris sebaiknya tetap mengikuti segala protokol dan ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya.

---

Notary essentially have the main authority in the form of the authority to make an Authentic Deed. A deed can be said to be authentic if it fulfills Article 1868 of the Civil Code, that is, it must meet the requirements whose form is determined by law, made by or before a public official, and made in the area of authority of the official who made the deed. The function of an authentic deed is to provide perfect proof for the parties who get the rights to the deed. Notaries in carrying out their positions cannot be separated from the basic provisions governing the authority and obligations of the Notary Position, such as the Notary Position Act (UUJN), the Notary Code of Ethics and other regulations. In today's society, there are many problematic deeds made by Notaries, as happened in the case of forgery of Authentic Deeds by a Notary in Sidoarjo. As for the problems raised in this study regarding the legal consequences and the impact of the forgery of the deed, so that the normative juridical research method with the type of explanatory research is used to answer the problems of this research. The results of the analysis concluded that the deed did not have the power of proof as an authentic deed because it did not meet the provisions of the legislation and had an impact in the form of sanctions as the Notary's responsibility for committing an unlawful act in the form of criminal, civil and administrative liability. It would be nice if the Notary continued to follow all protocols and statutory provisions in carrying out her position. "