Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Permasalahan dalam tesis ini meliputi akibat hukum terhadap pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan serta implikasi hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan menjadi cacat hukum karena pelaksanaannya melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) dan ketentuan Undang-Undang Yayasan, sehingga berimplikasi hukum akta tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum serta susunan kepengurusan Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) kembali seperti sebelum ada rapat pembina yang cacat hukum tersebut. Saran dalam tesis ini adalah sebelum membuat akta, terutama akta pernyataan keputusan rapat, Notaris wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris itu sendiri.

---

The problems in this thesis include the legal consequences of the implementation of the meeting of the trustees whose invitations are not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation and the legal implications of the meeting decision statement deed made based on the minutes of the advisory meeting. The research method used is normative juridicatl, with analytical descriptive type. The conclusions of this thesis are due to the legal implementation of a meeting of trustees whose invitation is not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation being legally flawed because the implementation violates the provisions of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) and provisions of the Foundation, so the legal implications of the deed were not legally enforceable and the management structure of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) returned as before as the meeting of the legal defender adviser. The suggestion in this thesis is that before making a deed, especially a statement of decision for a meeting decision, the Notary is obliged to examine and check the completeness of the documents so that there are no mistakes in the future that could harm the parties and the Notary itself."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ABC dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat oleh Notaris X, yaitu perihal ketentuan masa jabatan Direksi, yang mana dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditentukan bahwa masa jabatan Direksi adalah untuk 2 tahun, namun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut menentukan hanya untuk 1 tahun. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa dipenuhinya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, kemudian bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini adalah dengan adanya kehadiran Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

This study is based on the discrepancy in the making of a Deed of Decision Statement of Meeting of PT ABC with the Articles of Association of the Company, which made by Notary X, concerning the term of office of the Board of Directors, which in the Articles of Association of the Company has been determined that the term shall be for 2 years, but in the Deed of Decision Statement of Meeting determined only for 1 year. In the absence of this discrepancy, what is the responsibility of Notary in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting without complying with the Articles of Association of the Company in relation to the appointment of the Board of Directors, then what kind of protection that provided by Notary Law and its amendments for Notary X in the case of this study. This study is normative juridical research, with data collection through literature study. This study concludes that in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting which does not comply the provisions of the Articles of Association of the Company, the Notary may be held accountable due to negligence that has been made while carrying out his duty, then the protection that provided by Notary Law for Notary X in the case of this study is by the presence of Honorary Council of Notary as regulated in Article 66 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary as amended by Law Number 2 Year 2014."