Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT. ......The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act

Abstrak :
Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2016/PT.BDG. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai keabsahan pembuatan Akta Jual Beli, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong, dan tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat dengan blanko kosong dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/PT.BDG. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif yaitu menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait dan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yang terkait dengan kasus yang diangkat dalam tesis ini. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong ialah tidak sah berdasarkan undang-undang, akibat hukum dari akta jual beli dengan blanko kosong ialah dapat dibatalkan (vernietigbaar), dan terhadap PPAT yang membuat akta jual beli dengan blanko kosong akta jual beli dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/PT.BDG dikenakan hukuman baik secara perdata maupun secara administrasi. ...... Prior to 2012 whereas the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration, land sale and purchase transactions were carried out using form of sale and purchase deeds. This thesis discusses the practice of making a sale and purchase agreement with blank forms related to the status of land that has not been divided, based on the decision of the West Java High Court Number 570/PDT/2016/PT.BDG. The raised issues are regarding the validity of the Deed of Sale and Purchase, the legal consequences of making the sale and purchase deed with a blank form, and the responsibility of the PPAT for the sale and purchase deed which made upon a blank form based on the West Java High Court Decree Number 570/Pdt/2016/PT.BDG. Analysis in the writing of this thesis conducted in the form of juridical-normative that is using primary data based on related literatures and document studies related to the case in this thesis. The results of the study concluded that the making of a sale deed made with a blank form is illegitimate based on the law, the legal consequences of the sale deed with a blank form can be canceled (vernietigbaar), and against the PPAT who made a sale deed with a blank purchase deed based on the Decree of the West Java High Court Number 570/Pdt/2016/PT.BDG may be subject to punishment both by civil and administrative law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dikarenakan alas hak yang dipergunakan dalam pembuatan akta jual beli dimaksud yakni akta hibah ternyata cacat hukum atau non-executable. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.220/Pdt/2011/PT.DKI), berdasarkan pertimbangan Hakim dan bukti-bukti yang diajukan diketahui bahwa terdapat ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dari PPAT dalam membuat akta jual-beli sehingga menyebabkan peralihan hak yang timbul akibat akta jual-beli menjadi batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya untuk lebih cermat dan berhati-hati agar para pihak dalam akta dimaksud tidak dirugikan dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak. ......This thesis discusses the annulment of a sale and purchase deed drawn up by an Official Certifier of Title Deeds/PPAT because the legal standing used in drawing up the sale and purchase deed, i.e.a bequest deed, is legally flawed or non-executable. As stated in the District Court's Judgement Number 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo.High Court's Judgement No.220/Pdt/2011/PT.DKI), based on the Judge's consideration and the submitted evidence, it is found out that there have been carelessness and inaccuracy of the PPAT in drawing up the sale and purchase deed, causing the transfer of right arising out of the sale and purchase deed to be null and void. This research uses the normative judicial approach with a descriptive research. The result of the research suggests that the PPAT, as a public official who is given the authority to draw up authentic deeds regarding certain legal actions with regard to titles to land or titles to tenement units, or draw up evidence regarding certain legal actions with regard to titles of land which will be used as the basis for its registration, be more careful and accurate, so that parties in the said deed will not be harmed and it can guarantee legal certainty for the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Putusan Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg, dimana akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT berdasarkan akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum, karena dianggap sebagai kuasa mutlak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pihak yang aktanya menjadi batal demi hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata dengan membuktikan bahwa kuasa menjual tersebut bukan kuasa mutlak. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti ketentuan yang berlaku untuk menghindari pengingkaran atau perbuatan melampaui hak yang timbul terkait dengan keberadaan kuasa menjual tersebut

---

ABSTRACT
This Thesis analyze about The Ruling of High Court Number 438/PDT/2013/PT.Bdg, which is the sell attorney made by Notary and also deed of sale and purchase made by PPAT became void by the law because that sell attorney was considered as the irrevocable power of attorney. . The research used judicial normative. The result of the research showed that the verdict was not appropriate with relevant law. Legal protection for the people whom the deed became void is submit a private suit and prove that the sell attorney is not the irrevocable power of attorney and also show that the land sale as transition of land right is legal. Suggestion for people who want to make deed of sale and purchase is following the relevant rule to avoid refusing or something pass over the right because of the sell attorney

Abstrak :
PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG, karena terbukti memiliki cacat secara hukum, akibat dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Para Penghadap. Perbuatan melawan hukum ini menimbulkan akibat hukum kepada PPAT yang membuatnya, karena telah diwajibkan kepada PPAT untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh akta-akta yang dibuat olehnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Pembuat Akta Tanah dalam hal ini hanya menjamin kebenaran Materil dan kebenaran Formil yang telah diwajibkan kepadanya berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam setiap akta peralihan hak atas tanah tidak dapat dibebankan suatu tanggung gugat terhadap ketidakjujuran para penghadap dalam memberikan keterangannya. ......Land Deed Officer As Co Defendant In Devective Land Right's Transfer Verdict Number 751 P.dt.G 2014 PN.TNG. One of the ways to transfer land right is Deed of Sale and Purchase. As an autentik deed, Deed of Sale and Purchase had an absolute element of evindence. In this chase the Deed of Sale and Purchase is canceled based on verdict number 751 P.dt.G 2014 PN.TNG. Cancellation of the deed by reason of defective law as a result of identification's fraud which is conducted by clients, because of deed of sale and purchase made and before by Land Deed Officer whereof he must bear consequence. To answer those issues a normative legal research is conduct. Using secondary data gained from literature studies.Land Deed Officer regard to his obligation is only ensure the material righteousness and formal righteousness in every land right submission and could not legally accounted for dishonest client in giving information.

Abstrak :
Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas. ......The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors.

Abstrak :
Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Pihak Penjual menolak untuk dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, padahal Pihak Pembeli sudah membayarkan secara tunai dan sudah dibuatkan kuitansi pembayaran. Pihak Pembeli yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menetapkan Pihak Pembeli sebagai Pihak pemilik sah dari obyek sengketa tanah. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dinyatakan sah dikarenakan walaupun jual beli belum dilakukan di hadapan PPAT, statusnya sudah mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jual beli yang belum dilakukan di hadapan PPAT tersebut sudah memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Para Pihak mengakui benar adanya bukti kuitansi yang menyatakan pembayaran atas obyek sengketa telah terjadi. ......One of the objectives of the transfer of land rights carried out before an authorized official, namely the Land Deed Officials (PPAT) is to provide legal protection to the parties who agree. The problem that often occurs is when the requirements of the clear and cash principle are not fulfilled, namely buying and selling is not carried out before the PPAT. This is similar to what happened in the Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022, where the land buyer cannot carry out the process of transferring land rights. The seller refuses to carry out the process of transferring land rights, even though the buyer has paid in cash and a receipt for payment has been made. The Buyer Party who feels aggrieved submits a lawsuit to the District Court, and asks the Panel of Judges in its decision to determine the Buyer Party as the legal owner of the object of the land dispute. The research method used normative juridical and analyzed using qualitative data analysis. The results of the research show that the legal act of buying and selling is declared valid because even though the sale and purchase has not been carried out before the PPAT, its status is binding between the seller and the buyer. This is because the sale and purchase that has not been carried out before the PPAT has fulfilled the material requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and the Parties acknowledge that there is proof of receipt stating that payment for the object of the dispute has occurred.

Abstrak :
Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para pihak yang dalam proses pembuatan Akta Jual Beli. Tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian pada Notaris/PPAT padahal di dalam putusan Notaris/PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berarti ada suatu kerugian yang dialami oleh penggugat. Permasalahan yang diangkat adalah tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap ketidaksesuaian pembuatan akta jual beli dengan perjanjian pengikatan jual beli lunas sebelumnya dan akibat hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT tersebut berdasarkan putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Notaris/PPAT bertanggungjawab secara perdata karena telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata terkait dengan adanya perbuatan membuatkan akta jual beli dihadapan para pihak yang tidak berwenang dengan bentuk pertanggungjawaban pengembalian sertifikat dan jika putusan tidak dilaksanakan dihukum membayar dwangsom senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggung jawab secara administratif Notaris/PPAT diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, dan tanggung jawab secara kode etik diberlakukan pemecatan sementara karena telah melanggar Pasal 4 Kode Etik IPPAT. Akibat hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT adalah perlu ditambahkannya hukuman ganti kerugian bagi Notaris/PPAT serta pengembalian sertifikat kepada pihak penggugat, namun terdapat kesulitan saat eksekusi putusan karena ketidaksempurnaan gugatan dalam pencantuman para pihak sehingga apabila petitum dikabulkan tidak akan mengikat para pihak serta perlunya pembayaran ganti kerugian kepada pihak penghadap yang dirugikan. ......Notary / PPAT is prohibited from making a Sale and Purchase Deed without the involvement of related parties and it is appropriate to make the Sale and Purchase Deed procedure in accordance with the law. In practice, many Notaries/PPAT do not heed regulations such as the case of Notary/PPAT in decision number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn who have committed illegal acts because they have harmed the parties in the process of making the Sale and Purchase Deed. The claim for compensation to the Notary/PPAT was not granted even though in the decision the Notary/PPAT was declared to have committed an unlawful act which means there was a loss suffered by the plaintiff. The issue raised is the responsibility of the Notary/PPAT for the discrepancy in making the sale and purchase deed with the previous sale and purchase agreement and the legal consequences of the Notary/PPAT action based on the decision. This research is in the form of normative juridical. The result of the research is that the Notary/PPAT is civilly responsible for violating Article 1365 of the Civil Code related to the act of making a sale and purchase deed before unauthorized parties with the form of responsibility for returning the certificate and if the decision is not implemented it is punishable to pay dwangsom worth Rp. 7.500.000 (seven million five hundred thousand rupiah), the administrative responsibility of the Notary/PPAT is given a dismissal sanction with  disrespect for violating Article 38 of PP Number 24 of 1997, and responsibility under the code of ethics is subject to temporary dismissal for violating Article 4 of the IPPAT Code of Ethics. The legal consequences of the Notary/PPAT action are the need to add compensation penalties for Notaries/PPAT and return certificates to the plaintiff, but there are difficulties during the execution of the judgment due to the imperfection of the lawsuit in the inclusion of the parties so that if the petitum is granted it will not bind the parties and the need to pay compensation to the injured party.

Abstrak :
Penelitian ini membahas terkait pemindahan hak atas saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, yang tidak memenuhi unsur pelunasan pembayaran kepada pihak penjual, hingga berakibat ketidakabsahan atas akta-akta yang sudah ditandatangani oleh para pihaknya, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Cek yang diberikan pembeli pada saat penandatanganan akta jual beli saham, kemudian terbukti di dalam persidangan merupakan cek kosong. Penelitian bertujuan menganalisis keabsahan dalam transaksi, serta membahas terkait notaris sebagai pihak yang membuatkan akta autentik, dimana memiliki peran penting memeriksa pernyataan dan dokumen terkait dengan akta yang hendak dibuat para penghadapnya. Menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan dihubungkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil analisis adalah setiap pihak wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan unsur esensial peristiwa jual beli, dalam transaksi pengalihan saham. Perlu adanya pembaharuan sistem administrasi data badan hukum bidang perseroan terbatas (“SABH”), seperti syarat bukti pembayaran pelunasan transaksi, untuk pendaftaran perubahan data pemegang saham pada perseroan terbatas tertutup secara khususnya. ......This research analyze the consequences of the transfer of shares in PT Permitra Parahyangan Prakasa, which does not comply the essential aspect of buying and selling activities, so it has resulted in the invalidity of deeds signed by the parties, as the decision of the DKI Jakarta High Court Register Case Number 51 / PDT / 2019 / PT.DKI. The buyer has submitted the cheque as a payment to the seller, when signing the Deed of Sale and Purchase. It turns out that a cheque with delayed disbursement, has been proven to be a blanked cheque in the proceedings. This research aims to analyze the validity of the transaction, as well as discuss the responsibilities of the notaries who make authentic deed, which has an important role in examining statements and documents related to the deed, that the parties intend to make. In solving the problems, the normative judicial law research method was used, with data collection technique through document study to be associated with implementation practice. Analysis shows the result, that to fulfil the validity of the Deed of Sale and Purchase of shares, the parties shall consider to the fulfilment of the terms of validity of the agreement, and essential aspect of the buying and selling activities. Another aspect is that requires regulation in the data administration system of limited liability company (“SABH”), related to the submission of repayment receipt in share transaction, in the scope of private limited liability company in particular.

Abstrak :
Transaksi jual beli benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) diperlukan catatan kepemilikan seperti akta autentik sebagai bukti hukum yang sah terjadinya jual beli, yang selanjutnya dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB), Fakta yang ada di lapangan, masyarakat melakukan jual beli tanah tanpa melampirkannya pada akta PPAT atau akta dibawah tangan. Akta ini akan memiliki kekuatan pembuktian apabila kedua pihak mengakui kebenaran atas akta dan transaksi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1857 KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai kekuatan jual beli di bawah tangan dalam peralihan hak sebelum pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat di bawah tangan dan surat pernyataan waris dari pewaris setelah meninggal dunia dalam perjanjian jual-beli tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses perjanjian. Akibat yang ditimbulkan apabila transaksi terjadi pada objek yang bermasalah adalah berpotensi menimbulkan sengketa terkait dengan proses jual beli tanah yang dilakukan. ......The sale and purchase transaction of immovable objects (land or buildings) requires ownership records such as an authentic deed as legal evidence of a sale and purchase, hereinafter known as a Sale and Purchase Deed (AJB). on the PPAT deed or underhanded deed. This deed will have the power of proof if both parties acknowledge the truth of the deed and the transactions that have occurred. This is in accordance with Article 1857 of the Civil Code which states that the private deed has the same evidentiary power as the authentic deed. In connection with the case of position in the study, it will be discussed about the power of buying and selling under the hand in the transfer of rights before the testator dies. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The data analysis method in this study is qualitative, namely by managing and analyzing the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data. The results of the study indicate that the private letter and the statement of inheritance from the testator before death in the sale and purchase agreement do not have legal force in the agreement process. The consequences if a transaction occurs on a problematic object is that it has the potential to cause a dispute related to the process of buying and selling land carried out