Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Di era globalisasi pada masa pasca Perang Dingin, negara-negara semakin perlu untuk melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan akibat adanya hambatan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam tulisannya, penulis bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai kerja sama industri pertahanan internasional dan selanjutnya menganalisis karakter hubungan yang tercipta. Dalam pembahasannya, literatur tersebut kemudian penulis kategorisasikan berdasarkan tipologi motif pelaksanaan kerja sama industri pertahanan menurut Widjajanto, et al. (2012) yang meliputi motif anggaran, teknologi, dan pasar. Hasil temuan berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahwa kategorisasi juga dapat dilakukan melalui sifat hubungan regional, multilateral, maupun bilateral dalam kerangka aliansi, kemitraan strategis, dan juga atas dasar proyek. Melalui tinjauan terhadap literatur, diketahui bahwa sebagian besar hubungan kerja sama didasarkan atas motif atau kepentingan teknologi dan sifat hubungan bilateral menjadi kondisi yang lebih efektif untuk melaksanakan kerja sama. Temuan baru yang diidentifikasi penulis adalah pelaksanaan kerja sama industri pertahanan juga dapat turut dilaksanakan melalui motif persamaan ancaman.

---

ABSTRACT In the era of globalization of the post-Cold War time, countries increasingly need to collaborate in defense industry sector due to economic, political and social barriers. In this paper, the author aimed to review the literatures on international defense industry cooperation and further analyzed the character of the relationships that are created. In the discussion, the author then categorized the literature based on the typologies of the motives for implementing defense industry cooperation according to Widjajanto, et al. (2012), which consists of budget, technology, and market motives. The findings based on the literature review indicated that categorization can also be made through the nature of regional, multilateral, and bilateral relations within the framework of alliances, strategic partnerships, and project-based program. Through the review, it is known that most cooperative relationships are based on technological motives or interests and the nature of bilateral relations is a more effective condition for carrying out cooperation. The new finding identified by the author is that the implementation of the defense industry cooperation can also be made through the threat motive.

Abstrak :
ABSTRACT
Selat Malaka sebagai salah satu selat yang memiliki nilai strategis dalam perdagangan dunia kerap menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional. Sesuai dengan UNCLOS, littoral states seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia berkewajiban untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Selat Malaka agar perdagangan dan ekonomi dunia tidak terganggu. Penelitian ini menganalisis bagaimana kerangka kerjasama Malacca Straits Patrol (MSP) dibentuk sebagai sebuah kerjasama yang dibentuk oleh littoral states dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Selat Malaka. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan konsep kerja sama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa MSP yang terdiri atas Malacca Straits Sea Patrol (MSSP), Eyes-in-the-Sky Combined Maritime Air Patrols (EiS), dan MSP Intelligence Exchange Group (IEG) merupakan salah satu bentuk aktivitas diplomasi pertahanan berupa multilateral contacts between military officials dan multilateral military exercise yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dan kapabilitas pertahanan masing-masing negara.

Abstrak :
Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia