Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Rini Alfiyanti, auhtor
Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut.
Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 28276
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Stroink, F. A. M., author
Bandung: Refika Aditama, 2006
350 STR dt
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Erlina Hartanti, author
Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Diretorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27590
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Nurbaiti Anwar, author
1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rachmawati, author
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terkait penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi pada SKPD BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan 2014. Analisis yang dilakukan mengenai penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan serta hambatan yang dialami dalam penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi di satuan kerja tersebut. Data yang dianalisis terdiri atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan dana...
Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2015
S62505
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Halik
Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam...
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Enizarti, author
Mulai luhun 2006 Departemen Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi: Kabupatcn/Kota untuk menunjang program upaya kesehatan masyarakat, yang salah saw diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu. Sebenamya tahun 2004 dan 20055 jugu suduh ada dana APBN namun namanya bukan dckonsemrasi. Sejauh ini belum ada penelitian khusus tentang dampak pengalokasian dana dckonsentrasi tersebut terhadap...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34506
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edy Sutrisno, author
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
D2076
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siti Nurbaiti, author
Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19247
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Di dalam postur APBN,porsi alokasi belanja daerah mengalami peningkatan yang signifikan.Namun di dalam proses penganggaran baik pusat maupun daerah,prinsip money follow function belum dapat diterapkan secara utuh.......
INKABAP
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
