Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, Penelitian ini fokus pada sinergitas stakeholders unsur pusat dan daerah metodologis dimaksud dalam kontribusi terhadap proses pengumpulan data di lapangan dan fungsi quality control untuk mengintegrasikan hasil IDI sebagai basis data dan orientasi pembangunan politik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pengumpulan data wawancara mendalam, studi dokumen, dan triangulasi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah mencapai perolehan skor IDI dengan kategori baik, masih ada persoalan terkait dengan pelaksanaan program penguatan kelompok kerja demokrasi dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Indonesian Democracy Index (IDI) is a measure of democracy in Indonesia to read achievements and develop planning programs in political development. As a measurement tool, this research focuses on the synergy of stakeholders in the central and methodological regions in contributing to the process of data collection in the field and the function of quality control to integrate the results of the IDI as a database and political development orientation. By using descriptive research methods through collecting in-depth interviews, document studies, and document triangulation, this study found that despite achieving good IDI scores, there were still problems related to the implementation of the democracy working group strengthening program with case studies in DKI Jakarta Province."

"Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada KPK. Aduan masyarakat sangat penting bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor apa yang berkorelasi dengan intensi masyarat untuk melapor adalah penting. Untuk menampung aduan masyarakat, KPK membentuk whistleblower system. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui korelasi antara penanganan korupsi yang dilakukan KPK dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi kepada KPK di level Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Penanganan kasus diproksikan dengan jumlah kasus yang sedang disidik KPK berbanding jumlah aduan yang diterima oleh KPK. Dengan menggunakan regresi panel system dynamic model GMM, hasil penelitian menemukan bahwa rasio penanganan kasus lag 1, rata-rata indeks demokrasi, tingkat pendidikan dan jumlah aduan lag 1 berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Hanya variabel rasio korupsi lag 1 yang tidak berkorelasi signifikan terhadap aduan masyarakat.

---

Eradication of corruption in Indonesia requires public participation to be more effective and efficient. One form of community involvement in eradicating corruption is to report suspected criminal acts of corruption to law enforcement officials, including the KPK. Public complaints are very important for the KPK in uncovering corruption cases. Therefore, knowing what factors are correlated with the community's intention to report is important. To accommodate public complaints, the KPK established a whistleblower system. This study aims to determine the correlation between the handling of corruption by the KPK and the number of public complaints related to corruption to the KPK at the City and Regency level throughout Indonesia. Case handling is proxied by the number of cases being investigated by the KPK compared to the number of complaints received by the KPK. By using the panel system dynamic regression model GMM, the results of the study found that the ratio of handling cases of lag 1, the average democracy index, education level and number of public complaints lag 1 were significantly correlated with the number of public complaints. Only the lag 1 corruption ratio variable is not significantly correlated with public complaints."