Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makin banyaknya tingkat kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta keaktifan penegak hukum dalam mengungkap tindak kejahatan berpengaruh terhadap jumlah penghuni di dalam Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara klas l Jakarta Pusat, merupakan salah satu Rumah Tahanan yang selalu kelebihan daya tampung penghuni. Kapasitas Rutan Jakarta Pusat adalah 753 namun terhitung pada tanggal 16 Mei 2005 jumlah penghuninya sudah mencapai jumlah 4.071 orang.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat yang sudah kelebihan daya tampung serta masalah yang diakibatkan oleh kelebihan daya tampung dan sistem pengamanan yang diterapkan dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.Adapun permasalahan yang diakibatkan oleh kelebihan daya tampung di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat antara lain adalah sebagai berikut:1. Tempat tidur yang sangat terbatas;2. Tern pat berteduh yang sangat sempit dan kurang memadai;3. Makanan yang buruk dan tidak mencukupi:4. Terbatasnya persediaan air bersih dan air minum;5. Rawan terjadinya keributan/kerusuhan;6. Rawan terhadap masuknya barang-barang terlarang (seperti bom, uang dan lain-lain) dan kurangnya tenaga pengamanan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni.Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain dengan melakukan pendekatan dengan para pemuka atau penghuni yang berpengaruh serta dengan menerapkan mekanisme pengamanan yang ketat dan terkoordinasi dengan semua ini (pengamanan garis depan, pengamanan garis tengah dan pengamanan garis belakang).

---

The widely spread of criminal action and highly motivated police department in managing crimes problem recently, has become the major factors in influencing the raise of inmates? population in State Detention House and Penitentiary. Central Jakarta's State Detention House is one of detention house which always has overcrowding problem. Central Jakarta's detention house has 753 capacities of inmates, but since May 16, 2005, the inmates population has raised to 4071 people.

The core of this study is to give a description of Salemba detention house in overcrowding condition utmost. The overcrowding problem and the way to overcome it by rearrange the security system is to prevent security and stability disturbance. The problem caused by overcrowding which follms:

1. Riots

2. Lack of sleeping materials

3. Low-food standardization

4. Bad performance of the security personnel both in quality and quantity

5. Lack of mineral water

6. Limited controls of delivering prohibited materials (such as cannabis, bomb, money. etc.) to be brought inside.

In order to overcome the problem the officials use whether in personality approach to each leader of the inmates who has been chosen to be the powerful together with straight mechanism of security system and coordinated by (front line security system, central security system, and the back security system)."

"Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Prosedur Detensi Imigrasi di Jepang yang Berimplikasi pada lamanya Masa Pendetensian di Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan prosedur detensi imigrasi yang berimplikasi pada lamanya masa pendetensian dan implikasi yang diakibatkan oleh penerapan prosedur Detensi migrasi tersebut pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan tinjauan perspektif institusional dengan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen resmi negara seperti Undang-undang, prosedur resmi yang di keluarkan oleh otoritas Imigrasi Jepang, berita-berita dari surat kabar dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prosedur Detensi Imigrasi di Jepang berimplikasi pada semakin panjangnya masa pendetensian deteni dan meningkatnya populasi deteni pada Fasilitas Detensi Imigrasi di Jepang di masa pandemi Covid-19 sehingga memaksa Pemerintah Jepang untuk membebaskan deteni. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat korelasi antara ideologi homogenitas etnis yang diyakini oleh masyarakat Jepang yang cenderung menghambat integrasi imigran ke dalam masyarakat Jepang dengan lamanya masa pendetensian bagi deteni.

---

This study examines the Implementation of Immigration Detention Procedures in Japan and Its Implications on the Length of Detention Period amid Pandemic of Covid-19. This study is aimed to describe the implementation of immigration detention procedures impact on the length of detention period and describe its implication amid Pandemic of Covid-19 trough institutional perspective. A qualitative research method applies to this study by analyzing official documents derived from the state such as Japan Immigration Control and Refugee Recognition Acts, official procedures issued by the Japanese Immigration authority, newspapers and journal news. This study found that the implementation of immigration detention procedure in Japan implicate on the lenght of detention period. Moreover, the implemetation of immigration detention procedure has increased the population of immigration detention facilities in Japan, nacessitating Japanese Government to release detainees amid Pandemic. This study also found the correlation between ethnic homogeneity in Japan and the prolonged immigration detention"

"ABSTRAKTerciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah harmonisasi hubungan sosial, merupakan impian bagi setiap penghuni dan petugas yang ada didalamnya. Namun, dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan ditengah masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas l Jakarta Pusat, dimana jumlah penghuni pertanggal 12 Maret 2007 berjumlah 3353 orang, dan jumlah ini melebihi kapasitas hunian sebenarnya. Disisi lain jumlah petugas hanya sebanyak 248 orang, sehingga terdapat perbandingan yang kurang berimbang antara penghuni dan petugas. Kepadatan hunian RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat yang diperburuk oleh beranekaragam permasalahan mulai dari masalah pribadi, latar belakang social, ekonomi, kesukuan, dan berbagai hal lainnya dapat mengganggu proses interaksi social sehingga sangat rentan untuk sebuah kerusuhan sosial.Kerusuhan terjadi sebagai akibat adanya pertentangan antar individu dan kelompok yang merupakan dampak dari kemajemukan latar belakang penghuni yang ingin mendapatkan pengakuan status identitas dirinya dan cenderung untuk hidup secara mengelompok. Padahal kelompok-kelompok social ini sangat rentan sehingga dapat menimbulkan suatu pertentangan social ataupun kerusuhan social yang dapat berakibat fatal bagi penghuni dan petugas. Untuk itu, dilakukan penelitian secara kualitatif agar mengetahui bagimana pembentukan kelompok itu terjadi, serta dampaknya terhadap potensi terjadinya kerusuhan khususnya di blok A 1. kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menerapkan suatu metode konseling dalam kelompok sebagai salah satu cara guna mencegah terjadinya potensi kerusuhan.Dari uraian tersebut, maka dirasakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasakan perlu untuk mengembangkan kegiatan pembinaan melalui implementasi metode konseling uintiik mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dan perlunya kerjasama dengan pihak terkait, serta peningkatan sumber daya manusia dalam pelatihan khusus mengenai metode konseling sehingga dapat mengatasi atau membantu meminimalisir terjadinya potensi kerusuhan.

---

ABSTRACT

Security and order in the State Detention Center House Class I, Central Jakarta which is harmonious social relationship, is the dream of each resident and security officers in it. However, the increase of crime rate in the society has significant impact to the occupancy rate in the detention center house, whereby total occupants as at March 12, 2007 are 3,353 persons, and these occupancy rates has far exceeded the normal occupancy rate. On the other hand, total security officers are only 248 persons, so there has been in equilibrium ratio between the occupants and the officers. Population density rate in the detention center house which has worsen due to various personal problems, social background, economy, race, and others factors can obstruct the social interaction process so that it is very susceptible to a social unrest.

Social unrest as a result of conflict among individual or group is the impact of the various backgrounds from the occupants who want to get personal recognition and tend to live in groups. Whereas these social groups are in suspicion of potential social conflict or social unrest which can be fatal to the occupants or officers. Therefore, a qualitative study has been conducted to identify the motif for the grouping and its determinant factors as well as its impacts to unrest. Then the results of this study will be analyzed systematically based on empirical approach and be used as guidance for implementation of a counseling method in preventing a riot.

With reference to the above key points, it is concluded that Detention Center House Class 1 Central Jakarta needs to develop counseling activities through implementation of counseling method to prevent any potential social unrest. In addition, it also need to improve the cooperation across sectors in order to develop and to improve services to all residents, because mitigation of social unrest problem can be efficient and effective if the review is conducted through multi discipline studies. Also the study regarding the causes of unrest and its various determinant aspects can be identified thoroughly, and therefore have to be supported with sufficient human resources who are more professional and trained to solve problems during crisis."

""Relying on both declassified and some previously unseen classified sources, this book challenges revisionist claims, reiterating the historic importance of Coldstore in helping pave the way for Singapore's journey from Third World status to First in a single generation."--Back cover.remarkable"

"Perbuatan penahanan barang impor ke kawasan perdagangan bebas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada importir maupun pihak lainnya. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Skripsi ini kemudian membahas 3 (tiga) pokok permasalahan yakni, bagaimana konsep perbuatan melawan hukum secara umum, bagaimana tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara umum, dan bagaimana mekanisme, bentuk pertanggungjawaban perdata, serta tindak penahanan barang impor dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan didukung dengan analisis putusan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan penahanan barang impor dalam perkara perdata dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun immateriil. Adapun mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penahanan barang impor.

---

The act of detaining imported goods into a free trade zone by the Directorate General of Customs and Excise is an unlawful act that violates individual interests and causes losses to importers and other parties. Civilly, the losses incurred can be held liable either directly against the Directorate General of Customs or through a civil lawsuit filed with the court. This thesis then discusses 3 (three) main problems, including how the concept of unlawful acts in general, how the duties and authorities of the Directorate General of Customs and Excise in general, and how the mechanism, form of civil liability, and acts of detention of imported goods can be said to be unlawful. The writing method used is juridical-normative, with research focused on examining the application of rules or norms in positive law and supported by analysis of court decisions. Thus it can be concluded that the act of detaining imported goods in a civil case is seen as an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code so that it can be held liable, with compensation both material and immaterial damages. As for the mechanism and form of liability, the Directorate General of Customs and Excise can be held liable for the detention of imported goods."