Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKorea Selatan sebagai donor baru dalam kerangka kerjasama ODA telahmewarnai wajah baru diplomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Sub-SaharaAfrika, yang selama beberapa dekade didominasi oleh Jepang dan Tiongkok. Padaperiode 2008-2013 di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, KoreaSelatan semakin agresif dalam menjalin kemitraan dengan Asia Tenggara danSub-Sahara Afrika melalui pemberian Official Development Assistance (ODA).Korea Selatan secara eksplisit meningkatkan proporsi dana ODA untuk keduaregional tersebut. Penulis mencermati, bahwa pendistribusian ODA ke AsiaTenggara dan Sub-Sahara Afrika tidak terlepas dari pertimbangan geoekonomidan geopolitik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, ?Apa pertimbangangeoekonomi dan geopolitik yang melandasi Korea Selatan dalam pembentukanpeta distribusi ODA ke regional Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika periode2008-2013??. Di dalam penelitian ini penulis berargumen, bahwa pembentukanpeta distribusi ODA Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrikadilandasi oleh pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Kedua pertimbangantersebut berdifusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudianmemunculkan kebijakan ekonomi-politik di Asia Tenggara dan Sub-SaharaAfrika. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan menganalisisbeberapa hal, yaitu (1) kebijakan perdagangan dan FDI Korea Selatan di AsiaTenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang mencakup peningkatan jumlah FTA,perdagangan di sektor agrikultur, industri, energi, serta proyek-proyek kelestarianlingkungan, (2) kebijakan politik luar negeri Korea Selatan di Asia Tenggara danSub-Sahara Afrika, seperti intensi untuk berperan sebagai pemimpin regionaldalam usaha pembangunan Asia Tenggara dan demokratisasi dalam mendorongsistem perekonomian terbuka di Sub-Sahara Afrika

---

ABSTRACTSouth Korea as an emerging donor in ODA platform has coloured economicdiplomacy in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, that has been dominated byJapan and China for a few decades. In period 2008-2013 under President LeeMyung-bak administrative, South Korea is increasingly aggressive in partnershipwith Southeast Asia and Sub-Saharan Africa through the provision of OfficialDevelopment Assistance (ODA). South Korea explicitly increases the proportionof ODA fund for both regional. The author has observed that the distribution ofODA to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa can?t be separated fromgeoeconomic and geopolitic considerations. Then this phenomena raises aquestion, ?What are geoeconomic and geopolitic considerations underlying SouthKorea in the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa in period 2008-2013??. In this research, the author argues, that theestablishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-SaharanAfrica in period 2008-2013 is underlied by geoeconomic and geopoliticconsiderations. Both of these considerations have been diffused and influenceeach other, that bring out economic-politic policies in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa. To prove this argument, this research will analyze a few things,namely: (1) Trade policy and FDI of South Korea in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, which includes increasing the number of FTA, trade inagriculture, industry, energy sector, and environmental sustainability projects orgreen growth project. (2) South Korea?s foreign policies in Southeast Asia andSub-Saharan Africa, such as the intention to act as a leader in the developmentefforts of Southeast Asia and democratization in encouraging an open economicsystem."

"AbstrakDrinking water is indispensable for human life. This study investigated the distribution of rainwater harvesting tanks (RWHTs) by non-governmental organizations (NGOs) to address the drinking water crisis in southwest coastal Bangladesh. Field surveys conducted in Shyamnagar Upazila revealed that NGOs more often subsidise rather than donate RWHTs. NGOs subsidised RWHTs for wealthier households because they fulfil criteria such as tin roofs possession and NGO-organised activities involvement. Accordingly, poor households were excluded from NGO RWHT distribution activities as they failed to meet the required criteria. The phenomena may be due to the commercialisation of NGOs and the NGO policy of generating a sense of ownership toward RWHT among villagers. However, excessive commercialisation of NGOs may hamper the provision of safe drinking water to the people most in need, even though the commercialisation of NGOs and the generation of a sense of ownership toward given assets are essential for the sustainability of NGOs and their activities."

"Hungaria merupakan salah satu negara donor yang melibatkan CSO dalam praktik bantuan luar negeri. Hal tersebut tercermin dari peningkatan alokasi ODA untuk CSO dari yang semula 3% menjadi 28% di tahun 2019. Sebagai negara donor yang relatif baru, peningkatan persentase dipandang unik karena tiga hal (1) persentase tersebut jauh berada di atas negara anggota OECD lainnya yang hanya di kisaran 10-20%, (2) alokasi ODA berasal dari ODA bilateral yang sarat akan kepentingan donor, dan (3) Mayoritas CSO yang terlibat merupakan CSO berbasis di Hungaria, sementara sepuluh tahun terakhir terdapat tensi antara pemerintah Hungaria dengan CSO domestik. Skripsi ini membahas faktor-faktor domestik serta interaksinya dengan faktor eksternal yang membentuk kemitraan pemerintah Hungaria dengan Civil Society Organisations (CSO) dalam konteks Official Development Assistance (ODA) tahun 2017-2019. Penelitian dilakukan untuk menjelaskan signifikansi aktor CSO dalam bantuan luar negeri dengan mengetahui motif dan pertimbangan yang melandasi penyaluran ODA melibatkan CSO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan kemitraan antara pemerintah Hungaria dengan CSO domestik dalam bantuan luar negeri hasil dari terfragmentasinya mekanisme pencegahan migrasi global Uni Eropa yang kemudian mendorong pemerintah Hungaria untuk mengimplementasikan kebijakannya sendiri melalui mekanisme ODA untuk CSO. Berawal dari sana kemudian karakter politik domestik yang tersentralisasi dengan ide/gagasan pembentuk berdasarkan ancaman kaeamanan nasional dan solidaritas kristiani menjadi faktor domestik dominan yang membentuk kebijakan ODA untuk CSO.

---

Hungary is one of the donor countries that mostly involve CSOs in the practice of foreign aid. This is reflected in the increase in ODA for CSOs from 3% to 28% in 2019. As a relatively new donor country, the increase in the percentage can be seen as unique because (1) the percentage is far above other OECD member countries which only in the range of 10%-20%, (2) it's part of bilateral ODA which is commonly tends to serve donor interests, and (3) The majority of it is Hungarian-based CSOs, while in the last ten years there has been tension between the Hungarian government and domestic CSOs. This thesis discusses domestic factors and their interactions with external factors that form the partnership between the Hungarian government and Civil Society Organizations (CSOs) in the context of Official Development Assistance (ODA) 2017-2019. The study was conducted to explain the significance of CSO actors in foreign aid by knowing the motives and considerations underlying the distribution of ODA involving CSOs. This is qualitative research with a descriptive design. The author concludes that the increased partnership between the Hungarian government and domestic CSOs in foreign aid is the result of the fragmentation of the European Union's global migration prevention mechanism which then encourages the Hungarian government to implement its policies through the ODA mechanism for CSOs. Therefore, centralized domestic politics with ideas based on national security threats and Christian solidarity becomes the dominant domestic factor that shapes ODA policies for CSOs."

"Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah dirinya dari negara penerima ODA menjadi salah satu negara donor terkemuka pada abad 21, khususnya setelah bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ODA Korea Selatan, negara ini lebih banyak dijuluki dengan istilah donor baru atau emerging donor, dan dianggap belum memiliki sejarah donor yang panjang. Namun sebenarnya karir Korea Selatan sebagai negara donor ODA telah dimulai sejak tahun 1963. Dari dimulainya kegiatan donor Korea Selatan hingga sekarang menjadi anggota OECD DAC, tentu terjadi berbagai perkembangan dalam ODA Korea Selatan. Kajian literatur ini membahas mengenai dinamika perkembangan ODA Korea Selatan yang dilihat dari berbagai literatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan metode kronologis, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam 3 periode yaitu 1963-1986. 1987-2009, dan 2010-sekarang. Berdasarkan literatur-literatur yang menjelaskan ketiga periode tersebut, perkembangan ODA Korea Selatan dapat dilihat dari perkembangan model, motif, dan politik domestik ODA. Dari perkembangan model ODA Korea Selatan dapat terlihat bahwa terjadi perubahan besar dalam model ODA dari periode 1963-1986 ke periode 1987-2009, namun tidak terjadi perubahan signifikan dari periode 1987-2009 ke periode 2010-sekarang. Kemudian, dari perkembangan motif ODA Korea Selatan selama tiga periode, dapat terlihat bahwa motif politik dan ekonomi terus menjadi pendorong utama ODA. Selain itu pada periode 1987-2009 dan 2010-sekarang, motif kemanusiaan juga menjadi faktor yang mendorong pemberian ODA Korea Selatan. Dan terakhir, dari perkembangan politik domestik ODA Korea Selatan, dapat dilihat bahwa fragmentasi sistem yang dikarakterisasikan dengan tarik menarik kepentingan antara dua kementerian utama yang berkaitan dengan ODA, dan dukungan publik menjadi isu yang dominan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yaitu, tidak munculnya pembahasan mengenai Majelis Nasional Korea Selatan, ODA Korea Selatan di kawasan selain Asia dan Afrika, dan perbandingan model ODA Korea Selatan dengan negara donor baru lainnya selama tiga periode perkembangan ODA.

---

South Korea is a country that successfully turned itself from an ODA recipient to one of the most prominent donor country in 21" century, especially after its accession to OECD DAC in 2010. Various writings that discusses South Korean ODA mainly named this country as a new or emerging donor. They also consider South Korea as having short donorship history. South Korea's donorship already began in 1963. From the beginning of its donor activity until today as an OECD DAC member, there have been various developments in South Korean ODA. This literature review discusses the dynamics of the development of South Korean ODA from various literatures. Using chronological method, this literature review is divided into 3 periods, 1963-1986, 1987-2009, and 2010 now. Based on literatures discussing about the development of South Korean ODA in those three periods, the development of the ODA can be seen through the development of its model, motivation, and domestic politics. The development of the South Korean ODA model sees the significant changes from period 1963-1986 to 1987-2009, but no significant change visible from period 1987-2009 to 2010-now. The development of the South Korean ODA motivation shows that during those three periods political and economic motivations are the main drivers of the ODA. During 1987-2009 and 2010-now periods, humanitarian motivations also drives the ODA disbursement. And finally, the development of the South Korean ODA domestic politics sees the system fragmentation characterize by competing interest from two main ODA-related ministries and public support as the dominant issues in the discussion. Based on the literature reviews, this paper has identifies some research gap such as the absence of discussions about National Assembly, South Korean ODA in regions besides Asia and Africa, and the comparison between South Korean ODA model with other emerging donors during those three periods of development."

"ABSTRAKTulisan ini membahas kepentingan ekonomi dan politik dibalik pemberian bantuan pembangunan Korea Selatan ke Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Lee Myung Baek dan Park Geunn Hye. Permasalahan yang diangkat adalah perbedaan kepentingan ekonomi-politik yang terdapat dibalik penyaluran bantuan pembangunan. Dimasa pemerintahan keduanya, Korea Selatan sangat aktif dalam menyalurkan bantuan pembangunan ke Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman bersyarat maupun hibah. Bahkan volume bantuan pembangunan ke Indonesia meningkat pesat dimasa kepemimpinan Lee Myung Baek dan Park Geun Hye. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan kepentingan ekonomi dan politik Korea Selatan dalam pendistribusian bantuan pembangunan ke Indonesia dimasa jabatan dua pemimpin negara tersebut. Melalui pendekatan geoekonomi, ditemukan bahwa kebutuhan ekonomi Korea Selatan dalam memberikan bantuan pembangunan ke Indonesia adalah akses untuk penetrasi pasar industri, SDA seperti komoditas pertanian dan energi, pengembangan MNC, dan serapan tenaga kerja. Sementara dari sudut geopolitik, Korea Selatan menunjukkan intensi untuk menjadi leader dalam penyaluran bantuan pembangunan ke Indonesia pada periode jabatan Presiden Lee Myung baek dan membangun mutual trust dengan Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Park Geun HYe. "

"[ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk hibah non-proyek senilai 14,6 milyar yen kepada Indonesia untuk bencana tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Selama ini ODA Jepang, khususnya bantuan kemanusiaan didominasi oleh bantuan pinjaman proyek yang diasumsikan sangat sarat dengan kepentingan ekonomi Jepang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis motif serta kepentingan yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang mengacu pada kerangka analisis motif dan kepentingan negara dalam pemberian bantuan luar negeri yang diajukan oleh John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen.Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua motif dan kepentingan Jepang yang mengiringi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, yaitu motif politik, berupa ambisi Jepang menjadi preeminent power di kawasan Asia dan perolehan prestige politik di antara negara donor lain; dan motif ekonomi, berupa perolehan kemudahan akses sumber daya ekonomi Aceh, yaitu hasil laut.

---

ABSTRACTThis study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.;This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources., This study focuses on the provision of humanitarian aid in the form of non - project grants worth 14.6 billion yen to Indonesia for the tsunami that struck Aceh in 2004 given by the government of Japan. Japan’s ODA history, particularly humanitarian aid, has been dominated by loan which is assumed to provide economic advantages over Japan as donor. This study is aimed to identify and analyze the motives and interests behind the provision of humanitarian aid. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the analytical framework behind donor motives and interests of foreign aid as written by John Degnbol-Martinussen and Poul Engberg-Pedersen. The findings show that there are two motives and interests behind the provision of humanitarian aid, political motive and economic motive. The political motive is Japan’s ambitions to become preeminent power in Asia and the acquisition of political prestige among donors. The economic motive is Japan’s acquisition of the ease of access to economic resources in Aceh, specifically marine resources.]"

"Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5 persen. Bahkan International Monetary Fund (IMF) sempat memperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi high-income country, jika dapat menumbuhkan pendapatan per kapitanya dari US$ 4,046 menjadi US$ 12,536 dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen. Indonesia telah memasuki fase tidak hanya menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global. Kontribusi pembangunan global oleh Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai instrumen diplomasi politik dan ekonomi. Penelitian terkait kebijakan pemberian hibah oleh Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan pendekatan teori tata kelola kolaboratif karena kebijakan pemberian hibah tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pemerintah/lembaga asing, serta beberapa development partners. Pendekatan penelitian ini menggunakan post positivisme dalam membuktikan kebenaran ilmiah terkait proses tata kelola kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penelitian ini juga akan menjelaskan tren pemberian hibah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan tren tersebut realisasi pemberian hibah secara akumulasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan public awareness, digitalisasi tata kelola, dan pendekatan yang inklusi dengan para pelaku usaha untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

---

From 2015 to 2019, Indonesia achieved stable economic growth of 5 per cent. Even the International Monetary Fund (IMF) has predicted that in 2045, Indonesia will become a high-income country if it can grow its per capita income from US$ 4,046 to US$ 12,536 with a growth rate of 5.2 per cent. Indonesia has entered a phase of receiving aid from other countries and contributing to global economic development. Indonesia's contribution to global development is realized by providing grants to foreign governments/institutions as an instrument of political and economic diplomacy. Research related to the policy of providing grants by Indonesia to foreign governments/institutions still needs to be carried out. This research will describe the implementation of the policy of providing grants to foreign governments/foreign institutions using a collaborative governance theory approach because the policy of providing grants is implemented through collaboration between the government, domestic business actors, foreign governments/institutions, and several development partners. This research approach uses post-positivism to prove scientific truth regarding the collaborative governance process and the factors that influence the collaborative governance process in implementing policies for providing grants to foreign governments/institutions. This research will also explain grant-giving trends implemented from 2020 to 2024. Based on these trends, the realization of accumulated grant giving still needs to meet the set targets. For this reason, this research will describe the supports and obstacles to implementing grantmaking policies. Several recommendations can be given as follow raising public awareness, digitalizing governance, and inclusively approaching business actors to be involved in implementing policies for providing grants to foreign governments/foreign institutions."